Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Impresi Indonesia Journal of Artificial Intelligence and Digital Business
Wibowo, Dian
Unknown Affiliation
Religion Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging dalam Rangka Perlindungan Ekosistem Hutan di Indonesia Ruhunussa, Muhammad; Wibowo, Dian; Subroto, Gatot; Wikarno, Raliyanto Budi; Darmojo, Hardjito S.
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Impresi Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v5i1.7348

Abstract

Tindak pidana illegal logging merupakan ancaman serius terhadap keberlanjutan ekosistem hutan di Indonesia, yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan kehidupan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penerapan sanksi pidana terhadap illegal logging berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta efektivitasnya dalam melindungi ekosistem hutan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan konseptual, undang-undangan, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tentang illegal logging (terutama UU No. 18 Tahun 2013 jo UU No. 6 Tahun 2023 dan UU No. 41 Tahun 1999) telah mengatur sanksi pidana yang cukup tegas, meliputi penjara dan denda. Namun, dalam praktik penerapannya masih terdapat kendala, seperti lemahnya penegakan hukum, peran pelaku intelektual yang jarang dipidana, dan masalah pengelolaan barang bukti. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas sanksi pidana dalam rangka perlindungan ekosistem hutan belum optimal akibat berbagai hambatan struktural dan prosedural dalam penegakan hukum. Disarankan untuk memperkuat koordinasi antar instansi penegak hukum, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan menciptakan kebijakan yang lebih komprehensif guna meningkatkan efektivitas sanksi pidana dalam perlindungan ekosistem hutan.
Tinjauan Literatur: Tantangan Yuridis UMKM Digital dalam Menghadapi Praktik Predatory Pricing di E-Commerce Putri, Cory Kartika; Humulhaer, Siti; Agus, Andi Adri; Maulana, Wachid; Nuradi, Ahmad; Wibowo, Dian
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6936

Abstract

Digitalisasi ekonomi melalui platform marketplace telah menjadi katalisator pertumbuhan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Namun, transisi ini memunculkan tantangan hukum baru yang mengancam keberlangsungan pelaku usaha kecil akibat ketimpangan posisi tawar dengan penyelenggara platform. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi perlindungan hukum bagi pelaku UMKM digital dalam menghadapi kontrak elektronik yang asimetris, praktik persaingan usaha tidak sehat, serta risiko pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kajian literatur (literature review). Data sekunder diperoleh dari berbagai regulasi hukum positif, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan terkait dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM sering kali terjebak dalam kontrak baku yang mengandung klausul eksonerasi merugikan, serta menjadi korban praktik self-preferencing melalui algoritma platform yang tidak transparan. Selain itu, beban kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan regulasi perpajakan digital menambah kompleksitas operasional bagi pelaku usaha dengan sumber daya terbatas. Kesimpulan penelitian ini menekankan bahwa kerangka hukum saat ini belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan preventif dan represif yang memadai bagi UMKM sebagai mitra platform. Diperlukan adanya regulasi sektoral yang lebih spesifik untuk mengatur standar kemitraan digital yang adil, transparansi algoritma, serta insentif perlindungan HKI yang terintegrasi. Sinkronisasi kebijakan antara UU Cipta Kerja dan hukum persaingan usaha menjadi krusial untuk menciptakan lapangan permainan yang setara (level playing field) guna menjaga kedaulatan ekonomi nasional di era digital.
Co-Authors Agus, Andi Adri Darmojo, Hardjito S. Gatot Subroto Humulhaer, Siti Maulana, Wachid Nuradi, Ahmad Putri, Cory Kartika Ruhunussa, Muhammad Wikarno, Raliyanto Budi