Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA Siregar, Januari; Zul, Muaz
JURNAL MERCATORIA Vol 8, No 2 (2015): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (692.814 KB) | DOI: 10.31289/mercatoria.v8i2.651

Abstract

Masalah kejahatan lingkungan di Indonesia banyak yang dilakukan oleh korporasi dan biasanya kerusakan yang ditimbulkannya adalah kerusakan dan pencemaran lingkungan dalam skala yang besar. Indonesia termasuk negara yang mana masalah lingkungan hidup sudah sangat memprihatinkan. Banyak kasus pencemaran lingkungan maupun illegal logging yang menimbulkan dampak kerusakan yang memprihatinkan bagi lingkungan. Ketentuan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Ketentuan Pasal 45 UUPLH, mengatur bahwa terhadap orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, ancaman pidana berupa penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. Penegakan hukum pidana di bidang lingkungan saat ini belum mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu penyebab kegagalan tersebut adalah ketiadaan sinkronisasi, koordinasi, dan keselarasan secara kultural, struktural dan substansial dalam sistem peradilan pidana.
PERLINDUNGAN HAK CIPTA KESENIAN DAERAH TARI TOR – TOR DAN GORDANG SEMBILAN (Studi di Dinas Kebudayaan dan Parawisata Provinsi Sumatera Uara) T. Napitupulu, Douglas Poltak; Zul, Muaz
JURNAL MERCATORIA Vol 6, No 1 (2013): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (876.824 KB) | DOI: 10.31289/mercatoria.v6i1.633

Abstract

Secara normatif, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah “product of mind” atau oleh World Intellectual Property Organization atau WIPO disebut “creation of the mind” yang berarti suatu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu ekonomi. Oleh karena itu, setiap karya intelektual harus patut diakui, dihargai dan dilindungi baik secara moral dan etika maupun dibangun dari konsep moral dan etika, sedangkan perlindungannya difasilitasi dengan instrument hukum Hak Cipta. Pengaturan hukum tentang perlindungan Hak Cipta, khususnya atas kesenian daerah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagaimana diatur yang di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pemerintah daerah Sumatera Utara harus segera mendaftarkan kesenian daerah yaitu tari tor-tor dan gordang sembilan ke Dirjen HAKI. Terdapat hambatan yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinisi Sumatera Utara yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.