Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX CRIMEN
Edwin Neil Tinangon
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENAMBANGAN TANPA IZIN PADA MINERAL DAN BATUBARA (STUDI KASUS PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI SULAWESI TENGAH) Gracia Imanuella Sengkey; Betsy Anggreni Kapugu; Edwin Neil Tinangon
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 3 (2025): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin merupakan permasalahan yang masih sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait izin pertambangan mineral dan batubara serta penerapan hukum pidana terhadap kegiatan penambangan tanpa izin (PETI). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan izin pertambangan mineral dan batubara di Indonesia telah diatur secara sistematis melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kini dilahirkan juga suatu produk hukum pertambangan baru yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembaharuan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, serta diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Regulasi tersebut menegaskan kewajiban setiap pelaku usaha pertambangan untuk mimiliki izin pertambangan resmi, serta memenuhi persetujuan lingkungan yang terintegrasi melalui sistem OSS. Putusan PN Tolitoli No. 33/Pid.B/LH/2024/PN Tli penerapan hukum terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin (PETI) masih cenderung mengacu pada pelanggaran lingkungan hidup, padahal secara substansi kasus tersebut seharusnya didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai dasar hukum utama. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penambangan Tanpa Izin, Hukum Pertambangan, Hukum Lingkungan.
PENERAPAN DISPUTE SETTLEMENT BODY WORLD TRADE ORGANIZATION DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL ANTARA INDONESIA DAN UNI EROPA TERKAIT LARANGAN EKSPOR BIJI NIKEL. Rachel Patricia Runtu; Lusy KFR Gerungan; Edwin Neil Tinangon
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

World Trade Organization (WTO) merupakan organisasi perdagangan internasional yang berperan dominan dalam membentuk aturan serta kebijakan perdagangan global, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa antarnegara anggota. Indonesia sebagai anggota WTO sejak diratifikasinya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 memiliki kewajiban untuk menyesuaikan kebijakan nasionalnya dengan ketentuan WTO. Salah satu kebijakan strategis yang diambil pemerintah Indonesia adalah larangan ekspor bijih nikel sebagai bagian dari upaya hilirisasi dan konservasi sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan cadangan nikel nasional serta meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan dalam negeri. Namun, kebijakan tersebut memicu sengketa dagang dengan Uni Eropa yang menilai bahwa larangan ekspor bijih nikel melanggar ketentuan Pasal XI ayat (1) GATT 1994 serta prinsip Most Favoured Nation (MFN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia dengan ketentuan WTO, khususnya dalam perspektif pengecualian umum Pasal XX huruf (g) dan (i) GATT 1994. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji dasar hukum, ruang lingkup, serta penerapan klausul pengecualian tersebut sebagai justifikasi kebijakan nasional Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal XX GATT 1994 memberikan ruang bagi negara untuk melindungi sumber daya alam strategis dan memenuhi kebutuhan domestik, sepanjang kebijakan tersebut memenuhi persyaratan substansial dan ketentuan chapeau Pasal XX. Dengan demikian, kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia mencerminkan upaya menyeimbangkan kepentingan nasional dengan komitmen liberalisasi perdagangan internasional dalam kerangka hukum WTO. Kata Kunci : World Trade Organization; Larangan Ekspor Bijih Nikel; GATT 1994; Pasal XX GATT; Sengketa Perdagangan Internasional; Hilirisasi Mineral.
MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESIAN SENGKETA KESALAHAN SISTEM YANG MERUGIKAN NASABAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA Sara Aprilia Worotikan; Hervian Y. Rumengan; Edwin Neil Tinangon
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan sengketa mediasi antara nasabah dengan bank dan untuk mengetahui dan memahami bagaimana implementasi atau penerapan penyelesaian sengketa melalui mediasi terhadap kesalahan sistem yang merugikan nasabah. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan sengketa mediasi antara nasabah, dan bank melibatkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan bantuan mediator netral. Prosesnya dimulai setelah gagalnya penyelesaian pengaduan nasabah ke bank, dimana nasabah mengajukan permohonan mediasi kepada Bank Indonesia. 2. Implementasi atau penerapan penyelesaian sengketa melalui mediasi terhadap kesalahan sistem yang merugikan nasabah diatur dalam kerangka hukum perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Proses ini mengutamakan penyelesaian damai di luar Pengadilan yang efisien, dan hemat biaya. Kata Kunci : mediasi, kesalahan sistem, merugikan nasabah
Co-Authors Betsy Anggreni Kapugu Gracia Imanuella Sengkey Hervian Y. Rumengan Lusy KFR Gerungan Rachel Patricia Runtu Sara Aprilia Worotikan