Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Transformasi CSR Lingkungan Sebagai Instrumen Hukum dalam Pengelolaan Mangrove oleh PT Mitra Pembangunan Sultra Azzahra, Sri Rezeki; Satory, Agus
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 11 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v4i11.5127

Abstract

Perlindungan lingkungan hidup merupakan isu global yang menuntut peran aktif dari seluruh sektor, termasuk korporasi. Sebagai badan usaha yang beroperasi dalam sektor industri di kawasan pesisir, PT Mitra Pembangunan Sultra (MPS) mengemban tanggung jawab sosial korporasi (Corporate Social Responsibility/CSR) berbasis lingkungan yang tidak semata terfokus pada akumulasi profit ekonomi, melainkan juga berorientasi pada keberlanjutan sosial dan preservasi ekologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi Corporate Social Responsibility (CSR) lingkungan sebagai instrumen hukum dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia melalui studi kasus pengelolaan mangrove oleh PT Mitra Pembangunan Sultra. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai instrumen hukum dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dengan studi kasus pada PT Mitra Pembangunan Sultra. Penelitian menggunakan metode normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan analisis bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (literatur akademik dan jurnal hukum), serta tersier (putusan pengadilan dan kebijakan pemerintah daerah) guna mengkaji koherensi program CSR dengan instrumen hukum yang mengaturnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR telah mengalami pergeseran dari sekadar komitmen etis menjadi kewajiban hukum yang mengikat, sejalan dengan prinsip hukum responsif. Implementasi CSR PT MPS memperlihatkan sinergi antara nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum melalui pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi lingkungan pesisir. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan CSR memerlukan harmonisasi regulasi, partisipasi masyarakat, serta internalisasi nilai keberlanjutan dalam tata kelola korporasi.
Peran Budaya Hukum Dalam Menghadapi Fenomena Korupsi di Indonesia Putri, Batari Abdi; Azzahra, Sri Rezeki; Sari, Elsi Kartika
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 8 (2025): November
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i8.783

Abstract

Penelitian ini membahas pergeseran budaya hukum di Indonesia dan pengaruhnya terhadap maraknya praktik korupsi dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang meliputi tiga elemen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh lemahnya regulasi atau penegakan hukum, tetapi terutama oleh budaya hukum yang tidak berfungsi sebagai kekuatan moral dalam masyarakat. Analisis terhadap kasus korupsi dana bansos, ekspor benih lobster, proyek E-KTP, dan pengesahan RUU Perampasan Aset menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara struktur dan budaya hukum mengakibatkan hukum kehilangan daya kendali sosial. Oleh karena itu, penguatan budaya hukum berbasis nilai kejujuran, akuntabilitas, dan keadilan menjadi keharusan untuk membangun sistem hukum yang berintegritas dan efektif dalam memberantas korupsi di Indonesia.