Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Reformulasi Wewenang PTUN Dalam Sengketa Perizinan OSS Melalui Tinjauan Hukum Acara dan Implementasi E-Government Musabel, Audrino Dani; Sobikhah, Anisatus; Riyenti, Fuji Mayumi; Hakim, Muhamad Aufi Fillah
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7563

Abstract

Transformasi digital melalui sistem Online Single Submission (OSS) menimbulkan persoalan yuridis baru dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (HAPTUN), terutama terkait status hukum dokumen OSS dan penentuan pejabat yang bertanggung jawab atas keputusan elektronik. Penelitian ini bertujuan menganalisis reformulasi kewenangan PTUN dalam menangani sengketa perizinan berbasis OSS serta menilai kecukupan kerangka hukum yang berlaku. Kajian dilakukan dengan metode yuridis normatif menggunakan teknik studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum terkait. Hasil menunjukkan bahwa dokumen OSS memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sehingga layak dikualifikasikan sebagai KTUN elektronik yang dapat digugat. Namun, integrasi multiinstansi menimbulkan kendala penentuan tergugat dan pembuktian. Penelitian menyimpulkan perlunya pembaruan hukum acara untuk mengakomodasi bukti elektronik dan memperkuat keadilan administrasi.
Pengabaian Pasal 185 Ayat (2) KHI Sebagai Pembatas Porsi Ahli Waris Pengganti Sitorus, Immanuel Rodo Anugerah; Hakim, Fata Rahman; Sobikhah, Anisatus; Syazwani, Nadia Safira; Sativa, Oryza Villa; Musabel, Audrino Dani; Gustihan, Sekar Kyla Az Zahra; Arkhan, Nawwaf
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6121

Abstract

Kedua ayat yang membentuk Pasal 185 Kitab Hukum Islam (KHI) harus dibaca secara bersamaan. Ayat (1) mendefinisikan status ahli waris pengganti, sedangkan Ayat (2) membatasi bagian warisan mereka agar tidak melebihi bagian ahli waris pada derajat yang sama. Hanya ayat (1) yang sering digunakan sebagai landasan pertimbangan yudisial dalam praktik peradilan agama; sedangkan ayat (2) tidak dieksplorasi. Karena ayat (2) merupakan alat pembatas yang melindungi gagasan keadilan yang seimbang, pengabaian tersebut menimbulkan masalah. Penelitian ini mengkaji bagaimana Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.IM, yang menetapkan seorang cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti, melanggar Pasal 185 ayat (2) dan bagaimana taksonomi hukum Islam dapat digunakan untuk mengatasi pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik undang-undang dan yurisprudensi secara yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 185 ayat (2) termasuk dalam ranah al-ahwal al-syakhshiyyah dan melengkapi ayat (1) sebagai perlindungan keadilan yang seimbang; namun, majelis hakim hanya berfokus pada ayat (1) tanpa mengkoordinasikannya dengan Pasal 174 atau ayat (2). Format pertimbangan hukum di pengadilan agama perlu diperkuat karena adanya kelalaian institusional.