Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia
Arinda, Valisya Putri
Unknown Affiliation
Religion Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum Kenegaraan Rahmawati, Roro Juliana; Arinda, Valisya Putri; Gultom, Michael Kevin; Putra, Moody Rizqy Syailendra
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7480

Abstract

Pengelolaan keuangan negara memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Pasal 23 UUD 1945 menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang serta dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan kewajiban hukum, bukan sekadar norma etika. Meski demikian, praktik di lapangan masih menghadapi tantangan. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tiap tahun menemukan penyimpangan berupa ketidakpatuhan, lemahnya sistem pengendalian internal, serta kasus korupsi yang menurunkan kepercayaan publik, seperti penyalahgunaan dana bansos Covid-19 maupun anggaran daerah. Pemerintah telah mengembangkan instrumen digital, seperti e-budgeting dan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), namun efektivitasnya masih memerlukan penguatan dari aspek hukum dan kelembagaan. Kajian ini menitikberatkan pada pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam perspektif hukum kenegaraan. Dengan memperkuat legitimasi konstitusional serta mekanisme pengawasan, diharapkan pengelolaan keuangan negara dapat berjalan jujur, terbuka, dan bertanggung jawab, sehingga meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung pencapaian tujuan bernegara.
Demokrasi Pancasila Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Arinda, Valisya Putri
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 12.D (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Demokrasi Pancasila mencerminkan sistem kenegaraan yang bertumpu pada asas demokrasi, dengan Pancasila sebagai pijakan serta rujukan dalam kehidupan berbangsa Indonesia. Prinsip-prinsip pokok ini diresmikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem ini menekankan bahwa kekuasaan yang absolut berada di tangan rakyat, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Dasar". Dalam konteks kerangka ketatanegaraan Indonesia yang terus berkembang, Demokrasi Pancasila diwujudkan melalui asas-asas musyawarah untuk mufakat (Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Ayat (1)) dan pemerintahan yang berlandaskan pada supremasi hukum (Pasal 1 Ayat (3)). Sejak era reformasi, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan signifikan melalui amandemen UUD 1945, yang mendorong penguatan lembaga negara, pemilihan umum yang demokratis (Pasal 28A-28J).
Co-Authors Gultom, Michael Kevin Moody Rizqy Syailendra Putra Rahmawati, Roro Juliana