Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pemahaman “HAM Terbalik” Studi Kasus: Persepsi Mahasiswa PPKn Kelas Reguler E Universitas Negeri Medan Terhadap Hak Koruptor Untuk Mendapatkan Remisi, Cuti, dan Pembebasan Bersyarat Malau, Grace Emmanuella; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Purba, Novrida Reanti; Tamba, Yohana Impian; Lathifah, Dea Anis; Ramadhani, Zhafirah; Manurung, Claudia Novelita Br
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7108

Abstract

Isu mengenai pemberian hak-hak tertentu bagi narapidana kasus korupsi, seperti remisi, cuti, dan pembebasan bersyarat, hingga kini menimbulkan perdebatan luas di masyarakat. Koruptor, sebagai warga negara yang menjalani hukuman, pada dasarnya masih memiliki hak asasi yang dijamin konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jumlah responden yang diteliti dalam penelitian ini yaitu lima responden. Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu mahasiswa lebih sadar akan bahaya korupsi yang merusak keadilan dan kemanusiaan, memberi masukan bagi dosen dan kampus tentang pentingnya pendidikan antikorupsi, serta mendorong lahirnya generasi muda yang kritis, peduli, dan bertanggung jawab terhadap keadilan sosial di masyarakat.
Analisis Keadilan Distribusi Beasiswa KIP Kuliah oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Prinsip Keadilan Sosial Pancasila pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Pasaribu, Muhammad Ibnu Khoir; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Akbar, Aidil Henry; Tampubolon, Gloria; Ramadhani, Zhafirah; Ginting, Bertaliana Br; Priscilia, Priscilia; Simanullang, Sisca
Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion Vol 3, No 1 (2026): Maret 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/mesir.v3i1.8176

Abstract

Keadilan dalam pembagian program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) menjadi hal yang sangat penting karena program ini dibuat sebagai alat oleh negara untuk memastikan hak konstitusional atas pendidikan tinggi yang setara dan adil, sesuai dengan Pasal 31 UUD 1945 dan sila kelima Pancasila. Namun, dalam praktiknya, masih ada banyak masalah seperti penentuan sasaran yang kurang tepat, penggelapan data, praktik nepotisme, keterlambatan dalam pencairan dana, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas yang menyebabkan beasiswa belum sepenuhnya sampai kepada mahasiswa yang benar-benar memerlukannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap lima mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan sebagai obyek penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses penentuan penerima Beasiswa KIP Kuliah oleh pemerintah daerah dari perspektif prinsip keadilan sosial Pancasila, meninjau kesesuaian kriteria penerima dengan prinsip pemerataan untuk mendapatkan pendidikan tinggi, serta untuk mengevaluasi kemungkinan adanya ketimpangan dan diskriminasi dalam proses seleksi dan distribusi beasiswa. Hasil penilitan mengungkapkan bahwa walaupun program KIP Kuliah telah memberikan keuntungan signifikan bagi mahasiswa yang berpenghasilan rendah, masih ada kekurangan dalam hal transparansi dalam proses seleksi, keakuratan dalam memverifikasi data, dan ketepatan dalam menentukan penerima. Ini menunjukkan bahwa asas keadilan sosial Pancasila belum sepenuhnya terwujud dalam pelaksanaan program KIP Kuliah di tingkat lokal.