<![CDATA[Keadilan dalam pembagian program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) menjadi hal yang sangat penting karena program ini dibuat sebagai alat oleh negara untuk memastikan hak konstitusional atas pendidikan tinggi yang setara dan adil, sesuai dengan Pasal 31 UUD 1945 dan sila kelima Pancasila. Namun, dalam praktiknya, masih ada banyak masalah seperti penentuan sasaran yang kurang tepat, penggelapan data, praktik nepotisme, keterlambatan dalam pencairan dana, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas yang menyebabkan beasiswa belum sepenuhnya sampai kepada mahasiswa yang benar-benar memerlukannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap lima mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan sebagai obyek penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses penentuan penerima Beasiswa KIP Kuliah oleh pemerintah daerah dari perspektif prinsip keadilan sosial Pancasila, meninjau kesesuaian kriteria penerima dengan prinsip pemerataan untuk mendapatkan pendidikan tinggi, serta untuk mengevaluasi kemungkinan adanya ketimpangan dan diskriminasi dalam proses seleksi dan distribusi beasiswa. Hasil penilitan mengungkapkan bahwa walaupun program KIP Kuliah telah memberikan keuntungan signifikan bagi mahasiswa yang berpenghasilan rendah, masih ada kekurangan dalam hal transparansi dalam proses seleksi, keakuratan dalam memverifikasi data, dan ketepatan dalam menentukan penerima. Ini menunjukkan bahwa asas keadilan sosial Pancasila belum sepenuhnya terwujud dalam pelaksanaan program KIP Kuliah di tingkat lokal. ]]>
Copyrights © 2026
