Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Ketimpangan Infrastruktur Air dan Kerentanan Kekeringan Desa di Provinsi Gorontalo Rahman, Sitti Mutiah; Dunggio, Iswan
STATMAT : JURNAL STATISTIKA DAN MATEMATIKA Vol 7 No 3 (2025)
Publisher : Department of Mathematics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Pamulang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/sm.v7i3.54884

Abstract

Provinsi Gorontalo merupakan salah satu lumbung pangan di kawasan Indonesia timur, namun dalam beberapa tahun terakhir menghadapi peningkatan risiko kekeringan. Penelitian ini bertujuan mengkaji paradoks kekeringan berulang di wilayah yang secara biofisik kaya sumber daya air permukaan dengan menggunakan analisis statistik deskriptif terhadap ketimpangan infrastruktur air dan kerentanan desa. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder 732 desa/kelurahan. Statistik deskriptif berupa frekuensi, persentase, dan rasio digunakan untuk memetakan sebaran infrastruktur air dan desa terdampak kekeringan. Selanjutnya disusun dua indeks komposit, yaitu Indeks Kerentanan Air (IKA) dan Indeks Kesenjangan Infrastruktur (IKI), untuk merangkum kondisi defisit struktural dan ketimpangan infrastruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 195 desa (26,64%) mengalami kekeringan pada periode 2023 hingga awal 2024, sementara 79,78% desa memiliki sungai dan 78,28% desa bergantung pada air permukaan. Namun demikian, hanya 34,02% desa yang dilayani jaringan irigasi dan 9,15% yang memiliki embung, sehingga tampak ketimpangan spasial infrastruktur air buatan. Rata-rata nilai IKI sebesar 61,09% menggambarkan kesenjangan infrastruktur yang tinggi, sedangkan nilai IKA sebesar –88,84 menunjukkan defisit struktural yang serius dalam pemenuhan kebutuhan air desa terdampak kekeringan. Temuan ini menegaskan adanya “perangkap kekeringan di tengah kelimpahan air” di Provinsi Gorontalo potensi air permukaan yang melimpah belum terkonversi menjadi ketahanan air tanpa pengembangan infrastruktur irigasi dan tampungan yang lebih merata. Penelitian ini merekomendasikan investasi infrastruktur air yang terarah secara spasial, khususnya irigasi dan embung skala kecil pada klaster desa dengan IKA yang sangat negatif dan IKI yang tinggi, serta pemanfaatan IKA dan IKI sebagai indikator operasional dalam perencanaan ketahanan air di tingkat desa.
Environmental Governance for Sustainable Tourism in Socio-Ecological Systems: A Systematic Literature Review Rahman, Sitti Mutiah; Lihawa, Fitryane; K. Baderan, Dewi Wahyuni
West Science Interdisciplinary Studies Vol. 3 No. 12 (2025): West Science Interdisciplinary Studies
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wsis.v3i12.2499

Abstract

Tourism destinations are increasingly understood as socio-ecological systems (SES) where ecological dynamics, livelihoods, and institutions interact through feedback loops. This systematic literature review synthesises evidence on how environmental governance shapes sustainable tourism trajectories in tourism-dependent SES and highlights gaps for future research. Peer-reviewed journal articles (2000–2025) were identified through structured searches in major databases and complementary searches, then screened using predefined eligibility criteria and appraised for methodological quality using a mixed-methods-appropriate tool [9]. Forty-six studies were retained for narrative thematic synthesis. The evidence indicates that governance in tourism SES is commonly hybrid—combining hierarchical regulation, market mechanisms, and community participation—and is implemented through instrument mixes such as zoning, permitting, environmental standards, economic incentives, and stakeholder forums. Across protected areas, coastal zones, rural landscapes, and urban destinations, collaborative arrangements (e.g., co-management and community-based models) are more frequently linked with biodiversity protection, improved habitat condition, and livelihood diversification than fragmented or investor-dominated regimes [1], [2], [3]. However, outcomes vary substantially and are mediated by enforcement capacity, institutional coherence, perceived legitimacy, and distributional fairness [4], [5]. The review also shows an expanding methodological toolkit (remote sensing, composite indices, modelling), but persistent gaps in longitudinal designs and in indicators that capture equity, resilience, and linked human–environment risks [6], [7]. Overall, sustainable tourism in SES requires adaptive, cross-scale, and equity-oriented governance that can learn from monitoring and address power asymmetries.
EPISTEMOLOGI TATA KELOLA LINGKUNGAN: MEMBACA PENERAPAN GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE DI PANTAI POHON CINTA MELALUI KACAMATA FILSAFAT PENGETAHUAN Rahman, Sitti Mutiah; Hasim; Baruwadi, Mahludin H.
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v12i2.681

Abstract

Good Environmental Governance (GEG) umumnya dinilai melalui prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum, efektivitas-efisiensi, serta keadilan dan inklusivitas. Artikel ini menegaskan bahwa prinsip-prinsip tersebut juga merupakan praktik epistemik, yakni cara pengetahuan lingkungan diproduksi, dibenarkan, dan didistribusikan untuk mendasari keputusan publik dalam situasi ketidakpastian. Dengan desain kajian konseptual-filosofis berbasis telaah analitis dan penalaran dokumen, penelitian ini menyusun kerangka “audit epistemik” yang menerjemahkan tiap prinsip GEG menjadi pertanyaan epistemologis kunci dan indikator operasional (jejak bukti/audit trail). Kerangka ini digunakan untuk membaca secara diagnostik tata kelola Pantai Pohon Cinta (Kabupaten Pohuwato, Gorontalo) sebagai ruang wisata pesisir yang menghadapi ketegangan antara pertumbuhan pariwisata dan keberlanjutan (pengelolaan sampah, keselamatan ruang publik pantai, serta tekanan aktivitas akibat event). Hasil pembacaan menunjukkan bahwa kualitas tata kelola sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur epistemik: keterbukaan informasi lingkungan, pemantauan rutin, forum deliberatif multi-pihak (extended peer community), serta pembenaran kebijakan berbasis bukti yang dapat ditelusuri dan diuji secara adil. Artikel ini berkontribusi pada penguatan penilaian GEG dengan memasukkan epistemologi terapan sekaligus menawarkan agenda praktis untuk meminimalkan risiko ketidakadilan epistemik dan meningkatkan legitimasi kebijakan pengelolaan wisata pesisir.
Environmental Governance for Sustainable Tourism in Socio-Ecological Systems: A Systematic Literature Review Rahman, Sitti Mutiah; Lihawa, Fitryane; K. Baderan, Dewi Wahyuni
West Science Interdisciplinary Studies Vol. 3 No. 12 (2025): West Science Interdisciplinary Studies
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wsis.v3i12.2499

Abstract

Tourism destinations are increasingly understood as socio-ecological systems (SES) where ecological dynamics, livelihoods, and institutions interact through feedback loops. This systematic literature review synthesises evidence on how environmental governance shapes sustainable tourism trajectories in tourism-dependent SES and highlights gaps for future research. Peer-reviewed journal articles (2000–2025) were identified through structured searches in major databases and complementary searches, then screened using predefined eligibility criteria and appraised for methodological quality using a mixed-methods-appropriate tool [9]. Forty-six studies were retained for narrative thematic synthesis. The evidence indicates that governance in tourism SES is commonly hybrid—combining hierarchical regulation, market mechanisms, and community participation—and is implemented through instrument mixes such as zoning, permitting, environmental standards, economic incentives, and stakeholder forums. Across protected areas, coastal zones, rural landscapes, and urban destinations, collaborative arrangements (e.g., co-management and community-based models) are more frequently linked with biodiversity protection, improved habitat condition, and livelihood diversification than fragmented or investor-dominated regimes [1], [2], [3]. However, outcomes vary substantially and are mediated by enforcement capacity, institutional coherence, perceived legitimacy, and distributional fairness [4], [5]. The review also shows an expanding methodological toolkit (remote sensing, composite indices, modelling), but persistent gaps in longitudinal designs and in indicators that capture equity, resilience, and linked human–environment risks [6], [7]. Overall, sustainable tourism in SES requires adaptive, cross-scale, and equity-oriented governance that can learn from monitoring and address power asymmetries.