Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Urgensi Perjanjian Ekstradisi dalam Mengatasi Tindak Pidana Judi Online di Indonesia I Kadek Agus Yudi Luliana
Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2025): Desember : Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/progres.v2i4.2726

Abstract

This study aims to analyze the issue of online gambling in Indonesia and examine the urgency of extradition agreements as a legal instrument to prosecute online gambling operators who conduct their activities from abroad. Although gambling has been declared a criminal act under the Indonesian Criminal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), its enforcement has not been effective due to the transnational nature of this crime, in which gambling operators run their platforms from other countries, placing them beyond the direct reach of Indonesian jurisdiction. The research employs a normative legal methodology, examining statutory regulations, principles of criminal law, and relevant legal literature. The objects of study include the 1945 Constitution, the Criminal Code, and the ITE Law as the legal foundations for combating online gambling, as well as provisions concerning extradition within the framework of international cooperation. The findings indicate that although Indonesia normatively possesses legal grounds to prosecute perpetrators abroad through the principles of personality and protection, implementation remains hindered by state sovereignty and jurisdictional limits. Government efforts to block gambling websites have proven ineffective, as new sites continually emerge. Therefore, extradition agreements are essential and urgent as a solution to overcome jurisdictional barriers, enabling the transfer of offenders to Indonesia for prosecution and ensuring state protection for citizens from the harmful impacts of online gambling.
Implikasi Yuridis Judicial Review AD/ART Partai Politik Di Mahkamah Agung Berdasarkan Putusan Nomor: 39 P/HUM/2021 I Kadek Agus Yudi Luliana; Ni Ketut Sari Adnyani; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3906

Abstract

Kedudukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Politik dalam sistem hukum Indonesia hingga saat ini masih menimbulkan persoalan yuridis, khususnya terkait dengan mekanisme pengujian norma internal partai. Undang-Undang tentang Partai Politik (UU PPP) belum secara tegas mengatur AD/ART sebagai norma hukum yang dapat dijadikan objek pengujian di Mahkamah Agung. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum (recht vacuum) yang berimplikasi pada tidak adanya kewenangan lembaga peradilan untuk menguji materi muatan AD/ART Partai Politik terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Akibatnya, hak-hak kader partai yang berpotensi dirugikan oleh ketentuan AD/ART tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis dari ketiadaan kewenangan pengujian AD/ART Partai Politik serta urgensi reformulasi pengaturannya dalam UU PPP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa reformulasi UU PPP dengan memasukkan AD/ART Partai Politik sebagai norma yang dapat diuji secara yudisial merupakan langkah penting untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak kader partai, serta penguatan prinsip negara hukum dan demokrasi internal partai politik.