Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.686
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Komunitas Yustisia Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal SUTASOMA Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan
I Gusti Ayu Apsari Hadi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN PUTUSAN MK NO. 69/PUU-XIII/2015 DI KABUPATEN TABANAN Komang Febrinayanti Dantes; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 9 No 1 (2023): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v9i1.55374

Abstract

This study aims to found the responsibility of Notary when made prenuptial or postnuptial agreement based on Constitutional Court Decision Nr. 69/PUU-XII/2015. The decision of Constitutional Court has changed competency a Notary in making prenuptial aggrement. This study is legal empirical with uses qualitative description and sistematic. The results showed there is different prenuptial agrement that made by Notary and postnuptial agrement issued by Constitutional Court Decision Nr. 69/PUU-XIII/2015. Constitutional Court Decision N0. 69/PUU-XIII/2015 which contains clauses that the agreement is made after the marriage has taken place before a Notary. In addition, the responsibility of the Notary to the marriage agreement deed based on the Constitutional Court's decision must be ensured that the parties who make the marriage agreement after the marriage is not committing an unlawful act which then affects the assets of the parties.
PERAN PBB SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA YURISDIKSI NEGARA ANGGOTANYA DALAM KASUS STATE IMMUNITY ANTARA JERMAN DENGAN ITALIA TERKAIT KEJAHATAN PERANG NAZI Ni Komang Tia Purnama Sari; Si Ngurah Ardhya; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 3 (2023): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v6i3.94106

Abstract

Sengketa antar negara merupakan suatu hal yang sulit untuk dihindari, kehadiran PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sebagai orgainisasi internasional yang memiliki peran penting dalam hal menjaga perdamaian dunia salah satunya adalah melalui mahkamah internasional, yakni salah satu badan dibawah naungan perserikatan Bangsa-Bangsa, salah satu sengketa internasional yang pernah terjadi adalah antara Jerman dan Italia yang terjadi di 2008 silam. Dalam penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui peran dari perserikatan bangsa-bangs (PBB) dalam menyelesaiakan sengketa antara negara, adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dan studi kepustakaan, selain itu Adapun data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum sekunder berupa piagam PBB, bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, jurnal ilmiah, dan literatur lainnya yang relvan dengan topik penelitian sedanagkan bahan hukum tersiernya berupa kamus hukum dan kamus Bahasa inggris, Adapun penyajian hasil penelitian dilakukan secara dekriptif sehingga mampu menggambarkan berbagai fenomena yang terjadi secara sistematis. Hasil dari penelitin ini menunjukkan bahwa PBB sebagai organisasi internasional memiliki peran yang cukup penting dalam penyelesaian sengketa internasional khususnya sengketa antara Jerman dan Italia. .
IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 86 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI UD SARI KARYA DESA BELANTIH, KINTAMANI, BANGLI Ni Komang Teti Setyawati; Ratna Artha Windari; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 1 (2024): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v7i1.94165

Abstract

PeneIitan ini bertujuan untuk mengkaji penerapan PasaI 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan yang mengatur hak perIindungan keseIamatan dan kesehatan kerja di UD Sari Karya, Desa BeIantih, Kintamani, BangIi. Penelitian ini diIatarbeIakangi oleh masih adanya praktik kerja yang tidak sepenuhnya memperhatikan keseIamatan dan kesehatan para pekerja. Metode yang diterapkan adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif. SampeI peneIitian dipiIih secara purposive sampIing sebagai bagian dari teknik non-probabiIity sampIing. Data peneIitian dikumpuIkan meIaIui observasi, wawancara mendaIam, dan studi dokumen, kemudian dianaIisis secara kuaIitatif untuk mendapatkan pemahaman yang menyeIuruh. HasiI penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 86 belum berjalan optimaI. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi ini antara Iain Iemahnya pengawasan dari pihak yang berwenang serta rendahnya tingkat kesadaran hukum baik di pihak pemberi kerja maupun pekerja terkait perIindungan keseIamatan dan kesehatan kerja. Dampaknya, Iingkungan kerja beIum sepenuhnya memenuhi standar keseIamatan yang memadai. Adapun beberapa rekomendasi yang diberikan untuk perbaikan mencakup penyusunan perjanjian kerja tertuIis yang jeIas dan mengikat, pemenuhan tanggung jawab oIeh pemberi kerja daIam menyediakan fasiIitas kerja yang aman dan sehat, serta pemberian jaminan sosiaI untuk pekerja guna meminimalkan risiko kecelakaan kerja. Selain itu, peningkatan pengawasan hukum dan penyuIuhan terkait pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja menjadi Iangkah penting dalam mendukung perIindungan pekerja secara menyeIuruh.
AKIBAT HUKUM PENJUALAN BUKU HASIL TRANSFORMASI CIPTAAN TANPA IZIN MELALUI E-COMMERCE Ni Kadek Marhaeni; Si Ngurah Ardhya; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 2 (2024): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v7i2.94194

Abstract

Hak cipta merupakan hak yang bersifat eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta atas karya yang dimiliki dalam bidang yang sudah dituangkan dalam bentuk nyata, serta ada nilai ekonomis di dalamnya. Sampai sekarang ini pelanggaran terhadap hak cipta masih dijumpai, salah satu contohnya adalah pelanggaran terhadap hak cipta buku. Di era digital sekarang ini pembajakan buku bukan hanya dalam fisik saja, melainkan sudah dalam bentuk elektronik. Dalam e-commerce dijumpai terdapat toko-toko yang menjual buku elektronik hasil scan buku fisik. Tindakan tersbeut merupakan tindakan transformasi ciptaan. Namun, transformasi ciptaan ini batasannya sampai mana dan bagaimana akibat hukumnya. Sehingga perlu diteliti lebih dalam terkait transformasi ciptaan buku, guna mengetahui batasan dari transformasi ciptaan buku. Penelitian ini menunjukkan bahwa jika buku ciptaan digunakan untuk keperluan pribadi , termasuk pendidikan, maka buku tersebut dapat ditransformasikan tanpa harus memperoleh umpan balik dari para penggunanya. Akan tetapi jika digunakan untuk kepentingan komersial, tindakan tersebut melanggar hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UUHC. Pelanggaran terhadap Pasal 9 UUHC mendapatkan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2) UUHC. Pemegang hak cipta yang merasa dirugikan hak ekonominya dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui media, arbitrase, dan pengadilan niaga, serta berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami sesuai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dapat disimpulkan bahwa transformasi ciptaan buku dapat dilakukan jika untuk kepentingan pribadi, bukan untuk komersial. Jika dilakukan untuk kepentingan komersial maka pihak tersebut harus siap mendapatkan akibat hukum sesuai diatur dalam Pasal 113 ayat (2) UUHC.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI KENDARAAN BEKAS DI PLATFORM E-COMMERCE FACEBOOK Putu Nanda Putra Utama Wirnatha Wibawa; Si Ngurah Ardhya; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 8 No. 2 (2025): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v8i2.102100

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis pengaturan bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen melalui e-commerce di facebook dalam perspektif hukum nasional serta (2) menganalisis upaya perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan dalam transaksi jual-beli e-commerce. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, yang dilakukan melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta dokumen hukum relevan lainnya. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan secara perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) transaksi jual beli digital melalui media sosial seperti Facebook, yang kurang dilengkapi dengan mekanisme perlindungan standar dan transparansi informasi, meningkatkan risiko kerugian finansial serta non-finansial bagi konsumen, meskipun terdapat landasan hukum dalam UUPK yang mengatur kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang akurat dan pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul. (2) Perlindungan hukum konsumen dalam transaksi e-commerce, termasuk transaksi kendaraan bekas di Facebook, dijamin oleh kerangka hukum seperti UUPK dan UU ITE yang menetapkan kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan informasi yang akurat dan ganti rugi atas penyimpangan, serta mendukung penyelesaian sengketa melalui mekanisme litigasi dan alternatif yang mengakui bukti elektronik, sambil mengandalkan peran aktif pengawasan oleh platform digital dan pemerintah untuk menjamin transparansi dan keadilan transaksi.
Collaborative Governance in Eradication of Drug Abuse and Distribution in Buleleng Regency Based on Tri Hita Karana Ni Ketut Sari Adnyani; I Gusti Ayu Apsari Hadi; Komang Febrinayanti Dantes
Jurnal SUTASOMA (Science Teknologi Sosial Humaniora) Vol 3 No 1 (2024): Desember 2024
Publisher : Universitas Tabanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58878/sutasoma.v3i1.347

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat partisipasi pemerintah dan masyarakat dalam menanggapi praktik penyalahgunaan narkoba. Pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan perdagangan gelap (P4GN) di wilayah Singaraja di bawah kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng. . Survei BNN 2024, bahwa perdagangan narkoba di Provinsi Bali selama tiga tahun, 2022 terjadi ±200 kasus; Tahun 2021 ada ±214 kasus dan 2023 ada ±142 kasus dan berdasarkan data Satuan Narkotika Polres Buleleng pada tahun 2024, di Kabupaten Buleleng jumlah total kasus narkoba adalah ±289 kasus pada kategori pengedar dan pengguna, namun dilihat dari jumlah kasus yang terjadi, masih relatif tinggi dari penanganan perdagangan narkoba. Diperlukan survei kondisi peredaran narkoba yang akurat untuk mendapatkan penanganan pelaporan yang tepat dengan internalisasi nilai-nilai kearifan lokal Tri Hita Karana. Jenis penelitian yuridis empiris yang bersifat penelitian deskriptif. Informan ditentukan secara purposive, didukung dengan pelaksanaan Focus Group Discussion, Desa Adat Sangsit dan Desa Adat Bubunan dan Desa Adat Kalibukbuk menjadi contoh kawasan RNT di Kabupaten Buleleng dengan analisis SWOT. Pelaporan pengelolaan dan pengendalian data peredaran narkotika online kemudian diintegrasikan menggunakan sistem ahli diagnostik untuk merekomendasikan P4GN. Hasil analisis tersebut dapat memudahkan BNN Kabupaten Buleleng dalam merencanakan, mengecek dan memprogram kondisi peredaran narkotika secara berkala dan berkesinambungan.
TATA CARA PEMBUATAN DAN KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM AKTA AUTENTIK OLEH NOTARIS (STUDI PADA KEKUATAN PEMBUKTIAN TANDA TANGAN AKTA AUTENTIK NOTARIS DI PENGADILAN I Gusti Ayu Apsari Hadi; Komang Febrinayanti Dantes; Ratna Artha Windari; Ni Putu Ega Parwati; Nastiti Lestari
Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 02 (2025)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i02.p2

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembuatan dan keabsahan tanda tangan elektronik akta autentik oleh Notaris. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan menggabungkan analisis hukum dan wawancara dengan notaris serta masyarakat di Kabupaten Tabanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aturan hukum telah diperbarui, pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perjanjian perkawinan masih rendah. Budaya lokal yang lebih mengutamakan kesatuan ekonomi dalam rumah tangga menjadi salah satu faktor rendahnya minat masyarakat terhadap perjanjian ini. Selain itu, terdapat ketidakjelasan dalam mekanisme pencatatan perjanjian perkawinan antara notaris dan Pegawai Pencatat Perkawinan, yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum. Penelitian ini menekankan pentingnya peran notaris dalam memberikan pemahaman hukum serta memastikan bahwa akta perjanjian perkawinan memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat melindungi kepentingan pasangan suami istri, terutama dalam hal kepemilikan harta dan tanggung jawab keuangan. Regulasi yang lebih jelas terkait pencatatan dan publikasi perjanjian perkawinan diperlukan untuk menghindari ketidakpastian hukum di masa depan.
Implikasi Yuridis Judicial Review AD/ART Partai Politik Di Mahkamah Agung Berdasarkan Putusan Nomor: 39 P/HUM/2021 I Kadek Agus Yudi Luliana; Ni Ketut Sari Adnyani; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3906

Abstract

Kedudukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Politik dalam sistem hukum Indonesia hingga saat ini masih menimbulkan persoalan yuridis, khususnya terkait dengan mekanisme pengujian norma internal partai. Undang-Undang tentang Partai Politik (UU PPP) belum secara tegas mengatur AD/ART sebagai norma hukum yang dapat dijadikan objek pengujian di Mahkamah Agung. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum (recht vacuum) yang berimplikasi pada tidak adanya kewenangan lembaga peradilan untuk menguji materi muatan AD/ART Partai Politik terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Akibatnya, hak-hak kader partai yang berpotensi dirugikan oleh ketentuan AD/ART tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis dari ketiadaan kewenangan pengujian AD/ART Partai Politik serta urgensi reformulasi pengaturannya dalam UU PPP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa reformulasi UU PPP dengan memasukkan AD/ART Partai Politik sebagai norma yang dapat diuji secara yudisial merupakan langkah penting untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak kader partai, serta penguatan prinsip negara hukum dan demokrasi internal partai politik.
Analisis Perbandingan Hukum Adopsi Internasional Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia Dan Australia Komang Dinda Pebrina Putra; Komang Febrinayanti Dantes; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4309

Abstract

Adopsi anak internasional merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak anak atas pengasuhan dalam lingkungan keluarga yang layak, terutama bagi anak-anak yang tidak memiliki perlindungan orang tua secara memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pengaturan hukum adopsi internasional antara Indonesia dan Australia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan hukum, dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan nasional dan konvensi internasional yang berlaku, seperti UU No. 35 Tahun 2014, PP No. 54 Tahun 2007, Adoption Act tiap negara bagian di Australia, dan Hague Convention on Intercountry Adoption. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia dan Australia sama-sama mengakui pentingnya kepentingan terbaik anak, namun memiliki perbedaan dalam aspek prosedural, kelembagaan, dan asas hukum. Indonesia mengatur lebih ketat melalui pengadilan dan instansi sosial, sedangkan Australia menekankan otoritas negara bagian dan standar internasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional menjadi kunci untuk menjamin legalitas dan perlindungan anak secara maksimal dalam praktik adopsi lintas negara.
Co-Authors Ardhya, Si Ngurah I Kadek Agus Yudi Luliana Komang Dinda Pebrina Putra Komang Febrinayanti Dantes Komang Febrinayanti Dantes Nastiti Lestari Ni Kadek Marhaeni Ni Ketut Sari Adnyani Ni Komang Teti Setyawati Ni Komang Tia Purnama Sari Ni Putu Ega Parwati Putu Nanda Putra Utama Wirnatha Wibawa Ratna Artha Windari