Erdi, Erdi
Universitas Tanjungpura

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASANPERMUKIMAN DALAM PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA DI DESA NANGA TIKAN KECAMATAN KAYAN HILIR KABUPATEN SINTANG ANGGRAINI, LIDIAN; Yohanes, Yulius; Erdi, Erdi
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 3 (2024): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v13i3.4341

Abstract

PenelitianSkripsiinibertujuanuntukmendeskripsikan dan menganalisisperan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukimandalammenjalankan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Nanga Tikan, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang. Penelitianinimenggunakanjenispenelitiandeskriptifdenganpendekatankualitatif, teknikpengumpulan data dilakukandenganwawancara. Di dalampenelitian Peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukimandalam Program BantuanStimulanPerumahanSwadaya di Desa Nanga Tikan, penelitimenggunakanteoriRyaas Rasyid yang terdiridaritigaaspekyaitu: Regulator, Dinamisator, dan Fasilitator. Adapun hasilpenelitiandiketahuibahwa Program BantuanStimulanPerumahanSwadaya di Desa Nanga Tikanbelum optimal, halinidapatdilihatdariperanpemerintahsebagai regulator yaituPemerintah Kabupaten Sintang belum membuat peraturandaerahmengenai program BantuanStimulanPerumahanSwadaya. Peran pemerintahsebagaidinamisatoryaitupara pelaksana program tidak intensif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan tidak melakukan sosialasi secara merata kepada semua masyarakat di Desa Nanga Tikan. Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu belum memberikan pelatihan kepada masyarakat penerima bantuan, serta belum mampu menyalurkan dana berupa bahan bangunan secara tepat waktu kepada masyarakat. Program BantuanStimulanPerumahanSwadaya di Desa Nanga Tikandiharapkandapatmembantumasyarakat miskin untukmendapatkanrumahlayakhuni.Kata Kunci : Peran, Perangkat Daerah, Program BantuanStimulanPerumahanSwadaya
PELAKSANAAN GOODGOVERNANCEDALAMALOKASI DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN FISIKMASYARAKAT DI DESASEBONGKUH KABUPATEN SANGGAU Sandang, Dominikus; Erdi, Erdi; Yuniarsih, Rulida
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 4 (2023): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i4.4274

Abstract

Penulisan skripsi ini pada dasarnya untuk mengetahui dan menganalisa pembangunan masyarakat di Desa Sebongkuh khususnya dalam aspek alokasi dana desa. Hal ini didasari bahwa permasalahan desa memiliki pendanaan yang kecil, kesejahteraan masyarakat yang sulit untuk mempunyai pendapatan asli desa, dan rendahnya dana operasional untuk menjalankan pelayanan. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan deskriptif kualitatif dengan mewawancarai beberapa pihak terkait anggaran dana desa mulai dari Kepala desa, Sekretaris desa, Kaur perencanaan Desa Sebongkuh, Lembaga pemberdayaan masyarakat Desa Sebongkuh, dan Badan Permusyawaratan Desa. Hasil tersebut menunjukan bahwa penggunaan good governance dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi sudah sesuai karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait anggaran dana secara terbuka dengan melihat kepada banner yang tersebar disekitaran kantor desa. Penggunaan alokasi dana desa menggunakan sistem perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan yang dimana dalam pembuatan rencana tersebut selalu mengedepankan kepentingan maupun kebutuhan dari masyarakat Desa Sebongkuh. Hal ini tentunya menguntungkan bagi masyarakat karena akan mencapai tujuan dan sasaran kedepannya untuk pengembangan pembangunan desa mereka. Saran kedepannya agar pemerintah mau memberikan kesempatan kepada masyarakat Desa Sebongkuh untuk membangun daerahnya dalam melihat sisi aspek keterbukaan pemangku desa dengan rutin memberikan laporan pertanggungjawaban. Kata Kunci: Akuntabilitas, Anggaran Dana Desa, Desa Sebongkuh, Good Governance, Transparansi.
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA ENSALANG KECAMATAN SEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU ALDIAN, RIAN; Yohanes, Yulius; Erdi, Erdi
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 2 (2024): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v13i2.4308

Abstract

Penelitian ini menggunakan penelitian kulitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ensalang, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. Permasalahan mengenai pengelolan Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk hal-hal yang diperioritaskan disetiap desa seperti meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa sepenuhnya belum optimal. Indikator yang digunakan dalam pengelolaan adalah perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Dapat ditarik kesimpulan bahwa, 1). Dalam aspek perencanaan, sepenuhnya belum melibatkan BPD, tokoh masyarakat dan masyarakat luas dalam perencanana desa. 2). Dalam aspek pengorganisasian pemerintah desa belum sepenuhnya menjalankan fungsi dan tugas yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi pemerintah desa. 3). Dalam aspek kepemimpinan kepada desa belum sepenuhnya mampu menjalankan peran kepemimpinan sebagai tauladan yang baik bagi masyarakat 4). Dalam aspek pengendalian, BPD dan masyarakat kurang terlibat dalam kegiatan pemantauaan dan evaluasi jalannya program desa. Rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini antara lain, 1). Kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan desa harus ditingkantakan serta Pemerintah desa harus lebih terbuka dalam memberi informasi kepada masarakat sehingga apa yang telah direncakanan mendapatkan respon positif dari masyarakat. 2). Pemerintah desa harus lebih memperhatikan tugas dan fungsi yang telah tetapkan dalam struktur organisasi pemerintah desa sehingga tidak adanya tumpang tindih jabatan. 3). Keterbukaan dalam suatu kepemimpinan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah desa Ensalang, selain itu, kepala desa sebagai sosok pemimpin harus mampu memberikan sifat tauladan yang baik bagi masyarakat sehingga mendorong rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. 4). BPD dan masyarakat harus lebih aktif untuk ikut dalam kegiatan pemantauan dan elvaliasi jalanya program desa, keterbibatan BPD dan masyarakat dalam kegiatan pemenatauaan dan evaluasi akan mempermudah untuk mencapai tujuan dan sasaran jalanya program desa. Kata Kunci: Pengelolaan, ADD, Desa.