Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan
Erdi, Erdi
Universitas Tanjungpura
Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PERAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASANPERMUKIMAN DALAM PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA DI DESA NANGA TIKAN KECAMATAN KAYAN HILIR KABUPATEN SINTANG ANGGRAINI, LIDIAN; Yohanes, Yulius; Erdi, Erdi
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 3 (2024): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v13i3.4341

Abstract

PenelitianSkripsiinibertujuanuntukmendeskripsikan dan menganalisisperan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukimandalammenjalankan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Nanga Tikan, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang. Penelitianinimenggunakanjenispenelitiandeskriptifdenganpendekatankualitatif, teknikpengumpulan data dilakukandenganwawancara. Di dalampenelitian Peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukimandalam Program BantuanStimulanPerumahanSwadaya di Desa Nanga Tikan, penelitimenggunakanteoriRyaas Rasyid yang terdiridaritigaaspekyaitu: Regulator, Dinamisator, dan Fasilitator. Adapun hasilpenelitiandiketahuibahwa Program BantuanStimulanPerumahanSwadaya di Desa Nanga Tikanbelum optimal, halinidapatdilihatdariperanpemerintahsebagai regulator yaituPemerintah Kabupaten Sintang belum membuat peraturandaerahmengenai program BantuanStimulanPerumahanSwadaya. Peran pemerintahsebagaidinamisatoryaitupara pelaksana program tidak intensif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan tidak melakukan sosialasi secara merata kepada semua masyarakat di Desa Nanga Tikan. Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu belum memberikan pelatihan kepada masyarakat penerima bantuan, serta belum mampu menyalurkan dana berupa bahan bangunan secara tepat waktu kepada masyarakat. Program BantuanStimulanPerumahanSwadaya di Desa Nanga Tikandiharapkandapatmembantumasyarakat miskin untukmendapatkanrumahlayakhuni.Kata Kunci : Peran, Perangkat Daerah, Program BantuanStimulanPerumahanSwadaya
PELAKSANAAN GOODGOVERNANCEDALAMALOKASI DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN FISIKMASYARAKAT DI DESASEBONGKUH KABUPATEN SANGGAU Sandang, Dominikus; Erdi, Erdi; Yuniarsih, Rulida
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 4 (2023): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i4.4274

Abstract

Penulisan skripsi ini pada dasarnya untuk mengetahui dan menganalisa pembangunan masyarakat di Desa Sebongkuh khususnya dalam aspek alokasi dana desa. Hal ini didasari bahwa permasalahan desa memiliki pendanaan yang kecil, kesejahteraan masyarakat yang sulit untuk mempunyai pendapatan asli desa, dan rendahnya dana operasional untuk menjalankan pelayanan. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan deskriptif kualitatif dengan mewawancarai beberapa pihak terkait anggaran dana desa mulai dari Kepala desa, Sekretaris desa, Kaur perencanaan Desa Sebongkuh, Lembaga pemberdayaan masyarakat Desa Sebongkuh, dan Badan Permusyawaratan Desa. Hasil tersebut menunjukan bahwa penggunaan good governance dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi sudah sesuai karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait anggaran dana secara terbuka dengan melihat kepada banner yang tersebar disekitaran kantor desa. Penggunaan alokasi dana desa menggunakan sistem perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan yang dimana dalam pembuatan rencana tersebut selalu mengedepankan kepentingan maupun kebutuhan dari masyarakat Desa Sebongkuh. Hal ini tentunya menguntungkan bagi masyarakat karena akan mencapai tujuan dan sasaran kedepannya untuk pengembangan pembangunan desa mereka. Saran kedepannya agar pemerintah mau memberikan kesempatan kepada masyarakat Desa Sebongkuh untuk membangun daerahnya dalam melihat sisi aspek keterbukaan pemangku desa dengan rutin memberikan laporan pertanggungjawaban. Kata Kunci: Akuntabilitas, Anggaran Dana Desa, Desa Sebongkuh, Good Governance, Transparansi.
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA ENSALANG KECAMATAN SEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU ALDIAN, RIAN; Yohanes, Yulius; Erdi, Erdi
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 2 (2024): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v13i2.4308

Abstract

Penelitian ini menggunakan penelitian kulitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ensalang, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. Permasalahan mengenai pengelolan Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk hal-hal yang diperioritaskan disetiap desa seperti meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa sepenuhnya belum optimal. Indikator yang digunakan dalam pengelolaan adalah perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Dapat ditarik kesimpulan bahwa, 1). Dalam aspek perencanaan, sepenuhnya belum melibatkan BPD, tokoh masyarakat dan masyarakat luas dalam perencanana desa. 2). Dalam aspek pengorganisasian pemerintah desa belum sepenuhnya menjalankan fungsi dan tugas yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi pemerintah desa. 3). Dalam aspek kepemimpinan kepada desa belum sepenuhnya mampu menjalankan peran kepemimpinan sebagai tauladan yang baik bagi masyarakat 4). Dalam aspek pengendalian, BPD dan masyarakat kurang terlibat dalam kegiatan pemantauaan dan evaluasi jalannya program desa. Rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini antara lain, 1). Kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan desa harus ditingkantakan serta Pemerintah desa harus lebih terbuka dalam memberi informasi kepada masarakat sehingga apa yang telah direncakanan mendapatkan respon positif dari masyarakat. 2). Pemerintah desa harus lebih memperhatikan tugas dan fungsi yang telah tetapkan dalam struktur organisasi pemerintah desa sehingga tidak adanya tumpang tindih jabatan. 3). Keterbukaan dalam suatu kepemimpinan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah desa Ensalang, selain itu, kepala desa sebagai sosok pemimpin harus mampu memberikan sifat tauladan yang baik bagi masyarakat sehingga mendorong rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. 4). BPD dan masyarakat harus lebih aktif untuk ikut dalam kegiatan pemantauan dan elvaliasi jalanya program desa, keterbibatan BPD dan masyarakat dalam kegiatan pemenatauaan dan evaluasi akan mempermudah untuk mencapai tujuan dan sasaran jalanya program desa. Kata Kunci: Pengelolaan, ADD, Desa.
IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMBAS Azhari, Azhari; Erdi, Erdi; Martinus, Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v13i1.3197

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalis proses implementasi program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Permasalahan dalam proses implementasi Kartu Identitas Anak ini yaitu sering terjadinya keterlambatan dalam pencetakan Kartu Identitas Anak yang mengakibatkan timbulnya keluhan dari masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji validitas data menggunakan triangulasi, yaitu teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Dalam penelitian ini menggunakan teori O’Jones (dalam Widodo, 2018 : 90-94) yang membahas tiga tahapan dalam proses implementasi yaitu: 1) Tahap Pengorganisaian, kesimpulan dari aspek ini adalah penetapan manajemen pelaksana dan penetapan jadwal kegiatan belum optimal. Pada penetapan manajemen pelaksana belum dilakukannya kerjasama untuk pemanfaatan Kartu Identitas Anak sedangkan pada penetapan jadwal kegiatan, adanya ketidaksesuaian jadwal pelaksanaan 2) Tahap interpretasi, kesimpulannya dari aspek ini terdapat kekurangan yaitu adanya kesalahan interpretasi oleh masyarakat terkait manfaat Kartu Identitas Anak dan belum menyeluruhnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. 3) Tahap aplikasi, kesimpulan dari aspek ini adalah masih belum optimal, dimana pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas masih tidak sesuai dengan pengaplikasian SOP yang telah ditetapkan sebelumnya. Saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah agar implementor dapat melakukan koordinasi antar stakeholder pemanfaatan Kartu Identitas Anak, selain itu juga lebih memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait manfaat kartu tersebut baik secara langung maupun tidak langsung.  Untuk implementor harus mentaati SOP yang telah dibuat agar tidak adanya keterlambatan pencetakan.               Kata kunci: Proses, Implementasi, Program
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK IBAN SUNGAI UTIK DI DESA BATU LINTANG JEMI, JEMI; Maryuni, Sri; Erdi, Erdi
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i2.3110

Abstract

This study aimed to discover the implementation process of Regional Regulation on the recognition and the indigineous law community protection in Sungai Utik, Batu Lintang Village, Embaloh Hulu Subdistrict, Kapuas Hulu Regency. This study used Charles O. Jones’s Theory which consisted of Organization, Interpretation, and Application. This research used descriptive study with a qualitative approach. The results showed that the organization arrangement in implementing the regional regulation on the recognition and the indigineous law community protection in Sungai Utik was not optimal yet, the  preparation of  recognition and the indigineous law community protection program had been implemented well, and the community’s commitment in implementing the traditional pillars  and maintaining the traditional values of the Iban in Sungai Utik was already optimal with the Decree of Kapuas Hulu Regent Number 561 of 2019 on the recognition of the Sungai Utik indigenous law. This research used descriptive study with a qualitative approach. There was a program to support the implementation of Regional Regulation on the recognition and the indigineous law community protection in Sungai Utik, namely the participatory mapping of the Iban Menua Sungai Utik area and also the identification and verification of the Iban Menua Sungai Utik indigenous law area. The researcher suggests that in the first aspect of organization arrangement, the Batu Lintang Village Government is expected to renew the village’s data and profile t, to make it easier to get valid information about the village and the indigenous territories. Keywords: Implementation, Indigineous Law Community Protection
IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN) DI DESA SENAKIN KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK ASTRI, MARIA MIRA; Elyta, Elyta; Erdi, Erdi
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i2.3111

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dan distribusi Raskin di Desa Senakin Tahun 2019.. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori efektivitas implementasi suatu kebijakan ditentukan tiga kegiatan sebagai pilarnya, Menurut Jones (2006:46) yaitu  1) Pengorganisasian; kesimpulannya adalah pengorganisasian pembagian raskin di Kecamatan Sengah Temila  diantaranya adalah peraturan pemerintah pusat, kondisi masyarakat setempat dan aspirasi masyarakat. Rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan akan lancaranya pembagian raskin di Kecamatan Sengah Temila  adalah raskin dapat didistribusikan secara cepat dengan birokrasi yang mudah dan sesuai dengan kondisi lapangan. Oleh karena itu, pihak kelurahan berkoordinasi dengan pihak RT untuk membagi raskin. 2) Interprestasi; kesimpulan penelitian adalah pembagian raskin di Kecamatan Sengah Temila  sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kendala yang dihadapi bersifat teknis yakni keterlambatan distibusi rakin karena jauhnya lokasi dari kantor kelurahan. Akan tetapi, pembagian raskin telah berjalan sesuai rencana tanpa ada kasus penggelapan beras raskin untuk kepentingan pribadi. 3)  Aplikasi: kesimpulannya adalah Upaya pemerintah daerah dalam rangka menanggulangi kemiskinan  berdasaran peraturan daerah nomor 4 tahun 2014, belum dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarga, hal ini disebabkan pembagian raskin dengan porsi yang sedikit, yakni hanya sebesar lima kilogram. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebijakan pemerintah memang menyulitkan Pikah Kecamatan Sengah Temila  untuk membagikan raskin sesuai ketentuan pemerintah pusat. Saran yang dapat dijadikan pertimbangan. Pemerintah Kabupaten Landak Kata Kunci : Implementasi, Program Beras Miskin, Desa Senakin.
Co-Authors ALDIAN, RIAN ANGGRAINI, LIDIAN ASTRI, MARIA MIRA Azhari, Azhari Elyta, Elyta JEMI, JEMI Martinus Martinus Maryuni, Sri Sandang, Dominikus Yohanes, Yulius Yuniarsih, Rulida