Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implikasi dan Kendala Penerapan Hukum Pidana Internasional di Zaman Moderenisasi Global (Studi Kasus Pembantaian Rohingya di Myanmar) Ade Putri Hanifa; Riyanti Angelina; H. Zaenudin
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The legal framework known as international criminal law is used to punish and prosecute those who commit international crimes, including mass murder, human rights violations, and illegal military operations. In the midst of the phenomenon of globalization, individuals who commit international crimes are increasingly difficult to be held accountable because they often try to escape abroad. Thus, the implementation of the provisions of international criminal law becomes very crucial to ensure integrity at the global level and prevent the perpetrators of international criminal acts from avoiding punishment. The implementation of international criminal law plays an important role in realizing justice globally and ensuring that the perpetrators of international criminal acts cannot avoid legal liability. However, its implementation faces various obstacles that are increasingly complex along with the development of globalization. The genocide case against the Rohingya ethnic group in Myanmar reflects various obstacles in the implementation of international criminal law, such as the difficulty of extraditioning cross-border perpetrators and the challenge of collecting strong, legitimate, and reliable evidence to bring the case to the realm of international justice. Keywords: Implementation, Criminal Law, International, Myanmar, Rohingya. Abstrak Kerangka hukum yang dikenal sebagai hukum pidana internasional dipakai untuk menghukum dan menuntut mereka yang melakukan kejahatan internasional, termasuk pembunuhan massal, pelanggaran hak asasi manusia, dan operasi militer yang ilegal. Di tengah fenomena globalisasi, individu yang melakukan kejahatan internasional semakin sulit untuk dimintai pertanggungjawaban karena seringkali mereka berupaya meloloskan diri ke luar negeri. Dengan demikian, penerapan ketentuan hukum pidana internasional menjadi sangat krusial guna memastikan integritas di tingkat global serta mencegah pelaku tindak pidana internasional terhindar dari hukuman. Pelaksanaan hukum pidana internasional berperan penting dalam mewujudkan keseimbangan secara global serta menjamin bahwa para pelaku tindak pidana berskala internasional tidak dapat menghindari pertanggungjawaban hukum. Meskipun demikian, penerapannya menghadapi beragam hambatan yang semakin kompleks seiring perkembangan globalisasi. Kasus genosida yang dihadapi etnis Rohingya di Myanmar mencerminkan berbagai kendala dalam pelaksanaan hukum pidana internasional, seperti kesulitan melakukan ekstradisi terhadap pelaku lintas negara serta tantangan dalam mengumpulkan alat bukti yang kuat, sah, dan dapat dipercaya guna membawa perkara tersebut ke ranah peradilan internasional. Kata Kunci : Implementasi, Hukum Pidana, Internasional, Myanmar, Rohingya.
Analisis Yuridis terhadap Surat Perintah Penangkapan Benjamin Netanyahu: Implikasi Hukum Internasional dan Tantangan Penegakan Keadilan bagi Negara Non-Pihak Statuta Roma Adela Salsabila; Amanda Bernadetha Marbun; H. Zaenudin
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penerbitan surat perintah penangkapan (arrest warrant) oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam konteks konflik di Jalur Gaza. Isu sentral dalam kajian ini berfokus pada perdebatan yurisdiksi ICC terhadap pejabat tinggi dari negara yang bukan merupakan pihak dalam Statuta Roma, serta bagaimana prinsip imunitas kepala negara aktif berbenturan dengan kewajiban penegakan hukum pidana internasional. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, artikel ini mengkaji legalitas tindakan ICC melalui lensa Pasal 12 Statuta Roma dan mengevaluasi tantangan nyata yang dihadapi dalam eksekusi putusan tersebut, terutama terkait kewajiban kerja sama dari negara-negara anggota. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun ICC memiliki landasan hukum untuk menuntut kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di wilayah Palestina, efektivitas penegakannya sangat bergantung pada dinamika politik global dan kemauan negara pihak untuk mengesampingkan kekebalan diplomatik demi keadilan universal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kasus Netanyahu menjadi preseden krusial yang menguji kewibawaan ICC sekaligus mempertegas polarisasi antara kedaulatan nasional dan supremasi hukum internasional dalam upaya mengakhiri impunitas. Kata Kunci: Mahkamah Pidana Internasional, Benjamin Netanyahu, Statuta Roma, Kejahatan Perang, Imunitas Kepala Negara. Abstract This study aims to analyze the legal aspects of the issuance of an arrest warrant by the International Criminal Court (ICC) against Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in the context of the conflict in the Gaza Strip. The central issue in this study focuses on the debate over the ICC's jurisdiction over high-ranking officials from countries that are not parties to the Rome Statute, as well as how the principle of active head of state immunity conflicts with the obligation to enforce international criminal law. Using normative legal research methods, this article examines the legality of the ICC's actions through the lens of Article 12 of the Rome Statute and evaluates the real challenges faced in the execution of the verdict, particularly regarding the obligation of cooperation from member states. The analysis shows that although the ICC has a legal basis to prosecute war crimes and crimes against humanity in the Palestinian territories, the effectiveness of its enforcement is highly dependent on global political dynamics and the willingness of states parties to set aside diplomatic immunity in the name of universal justice. This study concludes that the Netanyahu case is a crucial precedent that tests the ICC's authority while reinforcing the polarization between national sovereignty and the supremacy of international law in efforts to end impunity. Keywords: International Criminal Court, Benjamin Netanyahu, Rome Statute, War Crimes, Head of State Immunity.