Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.288
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Publicuho Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum
Muh. Rifqy Ramadhan
Universitas Andi Djemma
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PENERAPAN ASAS PENCEMAR MEMBAYAR DALAM KASUS LINGKUNGAN HIDUP DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF Muh Rifqy Ramadhan; Salmi Salmi
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi penerapan asas pencemar membayar dalam kasus lingkungan hidup melalui pendekatan penyelesaian keadilan restoratif. Asas pencemar membayar (polluter pays principle) merupakan prinsip yang menegaskan bahwa pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan bertanggung jawab untuk menanggung biaya pemulihan dan mitigasi dampak dari pencemaran yang mereka lakukan. Penelitian menggunakan metode penelitian normatif dimana dilakukan berdasarkan bahan kepustakaan hukum yaitu primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan prinsip ini dalam konteks hukum lingkungan di Indonesia, khususnya ketika dikombinasikan dengan mekanisme keadilan restoratif. Metode penelitian yang digunakan meliputi studi kasus dan analisis hukum normatif terhadap berbagai kasus pencemaran lingkungan yang diselesaikan melalui jalur keadilan restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas pencemar membayar melalui keadilan restoratif dapat memberikan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan, dengan memperhitungkan kepentingan para pihak yang terlibat, termasuk masyarakat terdampak dan pelaku pencemaran. Namun, tantangan masih dihadapi dalam hal implementasi yang konsisten dan penegakan hukum yang efektif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi dan kerangka kerja keadilan restoratif untuk memastikan penerapan asas pencemar membayar yang lebih optimal dalam upaya perlindungan lingkungan di Indonesia.
PERNIKAHAN SIRI DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF SERTA DAMPAK HUKUM AKIBAT PERNIKAHAN SIRI Rahmatullah Rahmatullah; Muh Rifqy Ramadhan Ramadhan
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2024): Vol 4, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sudut pandang hukum positif terhadap perkawinan siri dan dampak dari perkawinan siri, agar masayarat dapat mengetahui ketentuan dalam pernikahan dan dampak dari perkawinan siri sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan sebelum melakukan perkawinan siri. Tipe penelitian yang digunakan ialah normatif atau penelitian perpustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder berbaga seperti teori hukum, Keputusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan dapat berasal dari pendapat sarjana yang ahli dibidangnya. Maka dari itu, Penelitian yang dilakukan ini adalah jenis normatif sehingga menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan siri tidak diakui/tidak sah secara hukum nasional walaupun secara agama dinyatakan sah selama memenuhi unsur – unsur pernikahan, namun dalam UUP dan KHI sahnya suatu perkawinan apabilah dilakukan pencatatan sehinggah adanya bukti otentik. Dampak dari perkawinan siri dari pihak perempuan(istri) yaitu tidak akui oleh Negara/tidak sah secara hukum sehingga tidak adanya hubungan keperdataan dengan suami dari pernikahan siri, hal yang dikhawatirkan adalah apabilah suami ingkar dari tanggung jawab. Sementara dari pihak anak sebelum adanya putsan keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010) anak yang lahir dari perkawinan siri hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga dari ibu tetapi setelah adanya keputusan Mk tersebut anak yang lahir dari perkawinan siri dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lainnya.
PENERAPAN ASAS PENCEMAR MEMBAYAR DALAM KASUS LINGKUNGAN HIDUP DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF Ramadhan, Muh Rifqy; Salmi, Salmi
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/tociung.v4i2.2872

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi penerapan asas pencemar membayar dalam kasus lingkungan hidup melalui pendekatan penyelesaian keadilan restoratif. Asas pencemar membayar (polluter pays principle) merupakan prinsip yang menegaskan bahwa pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan bertanggung jawab untuk menanggung biaya pemulihan dan mitigasi dampak dari pencemaran yang mereka lakukan. Penelitian menggunakan metode penelitian normatif dimana dilakukan berdasarkan bahan kepustakaan hukum yaitu primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan prinsip ini dalam konteks hukum lingkungan di Indonesia, khususnya ketika dikombinasikan dengan mekanisme keadilan restoratif. Metode penelitian yang digunakan meliputi studi kasus dan analisis hukum normatif terhadap berbagai kasus pencemaran lingkungan yang diselesaikan melalui jalur keadilan restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas pencemar membayar melalui keadilan restoratif dapat memberikan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan, dengan memperhitungkan kepentingan para pihak yang terlibat, termasuk masyarakat terdampak dan pelaku pencemaran. Namun, tantangan masih dihadapi dalam hal implementasi yang konsisten dan penegakan hukum yang efektif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi dan kerangka kerja keadilan restoratif untuk memastikan penerapan asas pencemar membayar yang lebih optimal dalam upaya perlindungan lingkungan di Indonesia.
Peran Etika Profesi dalam Meningkatkan Kualitas Dosen Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma sebagai Pendidik Devina Elysia Tri Anindya; Irayanti Nur; Muh. Rifqy Ramadhan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2813

Abstract

Dalam perannya sebagai pendidik, dosen hukum tidak hanya bertugas menyampaikan teori dan praktik hukum, tetapi juga membentuk cara berpikir kritis, objektif, dan berintegritas pada mahasiswa. Peningkatan kualitas ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan profesional yang harus dijalankan sejalan dengan etika profesi, agar dosen hukum mampu menjadi teladan sekaligus agen perubahan dalam dunia pendidikan dan penegakan hukum. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji bagaimana etika profesi berkontribusi dalam membentuk kualitas Dosen Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma sebagai Pendidik yang profesional dan bermoral. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Keseluruhan peran etika profesi dalam meningkatkan kualitas Dosen Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma menunjukkan bahwa etika bukan hanya pelengkap administratif, tetapi merupakan bagian inti dari profesi dosen. Etika menjadi arah untuk dosen bersikap adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, penguatan etika profesi harus terus menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan mutu dosen sebagai pendidik. Etika profesi tidak hanya menjadi pedoman normatif, tetapi juga melekat pada kesadaran moral sebagian besar dosen yang diwujudkan melalui sikap, perilaku, dan keteladanan dalam proses pembelajaran
Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Korban Perundungan Anak di Kota Palopo Sunarding; Kahman, Hisma; Ramadhan, Muh. Rifqy
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.2971

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek-aspek yang menyebabkan terjadinya perundungan terhadap anak dan untuk mengetahui penegakkan hukum terhadap perundungan (bullying) terhadap anak di Kota Palopo. Penelitian ini dilakukan di Polres Kota Palopo, penelitian ini mendasarkan pada penelitian lapangan yang dilakukan dengan memakai pendekatan Normatif- Empiris yang berarti penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan cara memperoleh data secara langsung dari subjek sebagai sumber pertama dalam penelitian lapangan. Dari penelitian yang dilakukan untuk analisis hukum terhadap perlindungan korban perundungan anak pada intinya adalah untuk tercapainya perlindungan terhadap korban perundungan anak. Aspek-aspek yang menyebabkan terjadinya perundungan terhadap anak yaitu aspek-aspek yang mendukung korban perundungan (bullying) serta penyebab bullying dari sisi pelaku. Penegakkan hukum terhadap perundungan (bullying) terhadap anak di Polres Kota Palopo yaitu melalui diversi dan melalui peradilan pidana anak.
Pelaksanaan Otoda Terhadap Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kota Palopo Pasca UU No. 6/2023 Ramadhan, Muh. Rifqy; Rahmatullah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.2999

Abstract

Penelitian ini menganalisis implikasi yuridis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UUCK) terhadap pelaksanaan otonomi daerah dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan di Kota Palopo. Kota Palopo menghadapi dilema antara amanat desentralisasi (UU No. 23/2014) dan sentralisasi perizinan berbasis risiko (OSS) yang diakibatkan oleh UU Cipta Kerja. Menggunakan metode yuridis-normatif, hasil kajian menunjukkan adanya reposisi kewenangan yang cenderung sentralistik, terutama dalam hal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Pergeseran ini melemahkan kontrol lokal terhadap daya dukung lingkungan pesisir dan berpotensi menghambat perlindungan nelayan kecil. Diperlukan strategi adaptasi oleh Pemerintah Kota Palopo melalui penguatan regulasi daerah non-perizinan dan sinkronisasi Perda (seperti RTRW No. 1 Tahun 2022) dalam bingkai pembangunan berkelanjutan.
ANALISIS PROBLEMATIKA PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA Rahmatullah; Muh. Rifqy Ramadhan
Journal Publicuho Vol. 8 No. 1 (2025): February - April - Journal Publicuho
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35817/publicuho.v8i1.625

Abstract

This research discusses the problems of interfaith marriages in Indonesia., both in the form of religiously valid marriages and legally in the sense of being recognized by the State as well as the impact or implications of interfaith marriages in Indonesia. This research uses a type of Normative research by combining legal research methods that examine legal norms or rules (normative approach) by examining written rules, such as laws, regulations, or legal doctrines. The results of this study indicate that by the mandate of the marriage law article 2 paragraph (1) states that marriage is valid, if it is carried out according to the laws of each religion and belief, and is emphasized by paragraph (2) to obtain legality and administrative recognition. The implications of interfaith marriages for couples of different religions exist and are recognized administratively if the spouse files a lawsuit and the State Court in this case provides a recommendation for registration in the civil registry. However, this is recognized administratively but not religiously. The legal consequences arising from interfaith marriages are: 1) issues related to the validity of marriage or the nullity of marriage. 2) problems of inheritance specifically for Muslims. 3) problems in the event of a domestic case, because there are still legal issues within the authority of the court handling the case.
Co-Authors Devina Elysia Tri Anindya Hisma Kahman Irayanti Nur Rahmatullah Rahmatullah Rahmatullah Rahmatullah Salmi Salmi Salmi, Salmi Sunarding