Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Dampak Ekonomi Kebijakan Pembatasan Plastik Sekali Pakai Terhadap UMKM : Studi Kasus Lintas Daerah Di Indonesia Wantu, Filshabilla; Raihan A. Hanasi; Siti Asrawati Is. Bihi; Rosita Y. Abuba; Rahmawaty M. Noho; Alisa Tutulango; Rahmi Thaib
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3092

Abstract

Plastik merupakan material yang sangat umum dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan hadir dalam berbagai bentuk sesuai dengan fungsi masing-masing. dalam kehidupan masyarakat, plastik bukan hanya material namun juga penghidupan. Akan tetapi, permasalahan didalamnya mendorong pemerintah melahirkan kebijakan pembatasan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak kebijakan terhadap pelaku usaha kecil. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan penelitian terdahulu untuk menganalisis kondisi ekonomi pelaku usaha dengan menggunakan metode kajian literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan yang tetap memperhatikan perekonomian pelaku usaha lahir jika ada dukungan dari pemerintah yang berkelanjutan. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa dukungan material dan sosialisasi dari pemerintah berdampak pada keseimbangan transisi pelaku usaha kecil atau UMKM.
Kinerja Pelayanan Publik dan Indeks Pelayanan Publik (IPP): Konsep, Dasar Hukum, dan Indikator Pengukuran Sri Yuliyanti Mozin; Sri Naila Putri Abdullah; Alya Putri Pantoiyo; Nur Afni Zakaria; Rahmi Thaib
Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara Vol. 3 No. 2 (2026): April : Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/komunikasi.v3i2.973

Abstract

Public service performance serves as a crucial measure of how effectively government agencies provide services to the public. Rising expectations from the public compel governments to ensure that services are delivered in an efficient, open, responsible, and responsive manner. Within the realm of public administration reform, the standard of public services has emerged as a key issue for governments looking to enhance public confidence and governance. The Indonesian government has created the Public Service Index (Indeks Pelayanan Publik/IPP) as a tool to assess the performance of public services. The IPP functions as an all-encompassing measurement system to evaluate the quality, efficiency, and responsibility associated with public service provision across government entities. This research intends to explore the definition of public service performance, the legal framework that regulates public services in Indonesia, and the metrics employed for calculating the Public Service Index. The study uses a qualitative descriptive method and a literature review approach, evaluating various pertinent books, regulations, and scholarly articles concentrating on public service management and performance evaluation. The results indicate that the Public Service Index plays a vital role in assessing service quality, institutional effectiveness, and the degree of public satisfaction. Additionally, the application of the IPP measurements fosters transparency, bolsters accountability, and encourages ongoing enhancements in public service delivery. Therefore, enhancing public service performance necessitates robust regulatory backing, institutional dedication, and the utilization of clear and quantifiable performance metrics to guarantee enduring improvements in service quality.