Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Soediro, Rafshahdy Azari
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
AYDA Yang Dilakukan Oleh Kreditor Separatis Dalam Melaksanakan Hak Eksekusinya Ketika Debitor Dinyatakan Pailit Ditinjau Dari Persepektif Teori Hukum Gustav Radbruch Soediro, Rafshahdy Azari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3099

Abstract

Saat debitor dinyatakan pailit, kreditor separatis sebagai pemegang hak jaminan, tetap mempunyai kewenangan untuk mengeksekusi objek jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dalam praktiknya, seringkali hak eksekusi ini dilaksanakan melalui mekanisme AYDA, yang tidak jarang menimbulkan ketidakseimbangan kepentingan di antara para kreditor. Adapun metode yuridis normatif yang dipergunakan dalam studi kali ini, berfokus mengenai peraturan perundang-undangan, serta bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengambilalihan agunan oleh kreditor separatis dalam kepailitan melalui tiga persepektif, yaitu keadilan, kemanfaatan hukum, serta kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pada aspek keadilan pratik Alih Agunan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama apabila eksekusi yang dilakukan oleh kredior separatis dilaksanakan secara terburu-buru dan tidak mempertimbangkan nilai wajar agunan sehingga merugikan harta pailit. Di bawah ketentuan UUK PKPU, kreditor separatis memiliki hak istimewa untuk melakukan eksekusi jaminan mereka. Meskipun demikian, undang-undang seyogianya juga menjadi penyeimbang agar tidak terjadi pengabaian terhadap hak kreditor lainnya sehingga setiap kreditor mendapatkan pembagiannya menyesuaikan porsi dari piutang masing-masing. Dari segi kepastian hukum, belum adanya aturan yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai pihak yang berwenang untuk menyerahkan objek jaminan secara sukarela kepada bank untuk melakukan alih agunan setelah debitor dinyatakan pailit, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam proses kepailitan. Pada aspek kemanfaatan hukum, pemberian kewenangan AYDA kepada bank dimaksudkan untuk menjamin kepastian pelunasan kredit melalui penjualan agunan. Namun, keuntungan-keuntungan ini hanya mungkin tercapai jika prosedur AYDA dijalankan sesuai hukum. Pelaksanaan yang tidak tepat mampu menyebabkan ketidakpastian dan sengketa di antara para kreditor dalam proses kepailitan
Analisis Yuridis terhadap Penjualan Harta Pailit yang Mudah Rusak di Bawah Nilai Likuidasi dalam Proses Kepailitan Soediro, Rafshahdy Azari
AHKAM Vol 5 No 3 (2026): AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v5i3.10324

Abstract

The sale of bankruptcy assets is an important stage in the settlement of the bankruptcy estate to fulfill payments to creditors. In bankruptcy practice in Indonesia, the sale of perishable bankruptcy assets below liquidation value by the receiver raises legal issues concerning the validity of the receiver’s actions and the limits of their authority under Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (UUK PKPU). This study aims to analyze the regulation of the sale of perishable bankruptcy assets below liquidation value from the perspective of the UUK PKPU and to examine the validity of the receiver’s actions in such sales. This study used a normative juridical legal method with statutory and conceptual approaches. Legal materials were obtained through a literature study of laws and regulations, journals, and other relevant provisions, then analyzed descriptively and qualitatively. The results show that Article 107 of the UUK PKPU grants discretion to the receiver to sell perishable objects in order to prevent a decline in the value of bankruptcy assets. However, Article 185 paragraphs (1), (2), and (3) of the UUK PKPU still require that the sale of bankruptcy assets must first be conducted publicly through an auction mechanism. If the auction fails and is proven by auction minutes, a private sale may be conducted with the permission of the Supervisory Judge. Decree of the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 109/KMA/SK/IV/2020 also affirms that the private sale value must not be below the liquidation price. Thus, the sale of perishable bankruptcy assets below liquidation value can only be legally justified if there is an urgent condition that clearly threatens the loss of the economic value of the bankruptcy assets, is carried out in good faith, obtains permission from the Supervisory Judge, does not harm the bankruptcy estate, and is intended to protect the rights and interests of creditors. This study contributes to strengthening bankruptcy law studies, particularly concerning the limits of the receiver’s discretion in settling perishable bankruptcy assets.
Co-Authors