<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja atas hak medapatkan upah yang layak diperusahaan X dalam implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Fokus utama kajian dalam penelitian adalah penerapan perlindungan hukum terhadap hak pekerja atas upah yang layak serta mengidentifikasi sejauh mana perusahaan menjalankan kewajiban terhadap hak pekerja sesuai dengan ketentuang perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, pendekatan dilakukan dengan menggabungkan dua aspek yaitu aturan hukum yang berlaku seperti (Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah) dengan fakta dilapangan secara langsung dari fenomena yang terjadi di lapangan, studi lapangan melalui wawancara dan observasi terhadap pekeja serta pihak manajemen di perusahaan. Namun, hasil dari penelitian terdapat pelanggaran dalam praktik pembayaran upah terhadap pekerja, yang mana masih sering pekerja mendapatkan upah jauh dibawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang telah ditentukan oleh pemerintah. Hal tersebut menunjukan perlu adanya pengawasan lebih lanjut dari instansi ketenagakerjaan serta meningkatkan edukasi kesadaran hukum bagi pekerja dan sanksi tegas terhadap perusahaan yang tidak mematuhi peraturan regulasi ketenagakerjaan. Meskipun undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dijadikian landasan hukum yang kuat tetapi penerapan di perusahaan X masih membutuhkan perbaikan guna menjamin hak hak pekerja sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.]]>
