<![CDATA[Sistem kompensasi berbasis kinerja merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. DPM-PTSP Kota Tanjungpinang telah menerapkan sistem ini melalui mekanisme pengukuran kinerja berbasis SKP dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan terkait persepsi keadilan, transparansi, dan motivasi ASN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi ASN terhadap sistem kompensasi berbasis kinerja dengan fokus pada tiga aspek utama tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan ASN yang telah bekerja lebih dari satu dekade dan terlibat langsung dalam penggunaan sistem e-kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASN memandang sistem kompensasi berbasis kinerja sebagai langkah positif, namun belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan. Penilaian perilaku kerja dianggap masih subjektif dan beberapa indikator kinerja dinilai tidak memiliki ukuran yang jelas. Transparansi proses penilaian juga dinilai kurang, terutama dalam penyampaian bobot penilaian dan mekanisme umpan balik. Selain itu, motivasi ASN pada tahap awal meningkat, tetapi kemudian menurun akibat ketidakkonsistenan penilaian dan persepsi favoritisme. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas sistem kompensasi sangat bergantung pada kejelasan indikator, objektivitas penilai, stabilitas sistem digital, serta komunikasi kinerja yang terbuka. Rekomendasi yang diberikan meliputi penyusunan indikator berbasis SMART, peningkatan transparansi, pembentukan mekanisme banding, serta pengembangan bentuk penghargaan non-finansial untuk mendukung keberlanjutan motivasi pegawai.]]>
