Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENGENAAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA (Studi Komparasi Pasal 480 KUHP Dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) Ubaidillah, Syahid; Ismail, Mahsun; Nadir, Nadir; Mohammad, Mohammad; Sjah, Firman
Jurnal Yustitia Vol 26, No 2 (2025): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v26i2.2932

Abstract

   Abstrak Dalam pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam sistem hukum pidana di Indonesia dengan melakukan studi komparasi antara Pasal 480 KUHP lama dengan Pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pertama, Bagaimana kualifikasi unsur pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Kedua, Apa perbedaan dan persamaan delik pidana penadahan yang diatur dalam pasal 480 KUHP dan pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Hasil kajian menunjukkan bahwa pertama, Pasal 480 KUHP lama hanya mengatur secara terbatas dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda nominal yang tidak relevan dengan perkembangan zaman. Kedua, perbedaan dan persamaan delik pidana penadahan yang diatur dalam pasal 480 KUHP lama, atas pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Pasal 591 tentang penadahan memperluas cakupan perbuatan penadahan dan menaikkan kategori ancaman pidana denda, masuk pada kategori V (Rp 500.000.000.00) lima ratus juta rupiah, sehingga lebih kontekstual dengan perkembangan kejahatan kontemporer. Perubahan ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia ke arah yang lebih progresif, kontekstual, dan berorientasi pada keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum dalam upaya memutus mata rantai kejahatan. 
Analisis Peran Notaris Dalam Mencegah Tindak Pidana Pemalsuan Terhadap Akta Autentik Sjah, Firman; Ismail, Mahsun; Umam, Khairul; Rahman, Salsabila Lina; Hafifah, Nur Rizkiyani
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 8, No 4 (2026): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Mei 2026
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jehss.v8i4.3018

Abstract

This paper aims to analyze the role of notaries in preventing criminal acts of forgery in notarial deeds, which often cause problems for the parties involved. This study focuses on the role and responsibilities of notaries in preventing criminal acts of forgery in notarial deeds and the mechanisms of supervision and law enforcement that can strengthen preventive functions in order to maintain the certainty and validity of notarial deeds. The research method used is normative research with a regulatory approach. The legal materials used were collected through literature study and analyzed descriptively and analytically. The results of the study show that, first, the role and responsibility of notaries in preventing criminal acts of forgery in notarial deeds can be carried out by verifying the identity and validity of the parties and ensuring the legality and legal compliance of each legal action. Second, supervision is necessary to minimize forgery committed by the parties, including the notary himself, as follows: strengthening supervision, awareness and guidance, use of technology, coordination and cooperation, law enforcement and strict sanctions for parties involved in forging notarial deeds, and public education to provide a comprehensive understanding of the importance of the validity and security of deeds.