Garuda - Garba Rujukan Digital

PENERAPAN ASAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN JUAL BELI GET ARISAN ONLINE BERDASARKAN LAPORAN POLISI NOMOR: LP-B/165/IV/RES.1.11./2021/SATRESKRIM/SPKT POLRES PAMEKASAN Supriyadi, Moh.; Hidayat, Nur; Ismail, Mahsun; Mohammad, Mohammad
Jurnal Yustitia Vol 24, No 2 (2023): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v24i2.2182

ABSTRAKPenipuan dan penggelapan merupakan salah satu contoh tindak pidana yang merugikan bagi orang lain. Tidak terpenuhinya kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar sehingga standart hidup layak tidak tercapai menjadi salah satu faktor adanya tindak pidana tersebut. Kebutuhan dasar yang dimaksud seperti makanan, pakaian, rumah atau tempat berlidung, pendidikan dan kesehatan. Akibat dari kurangnya dalam memenuhi kebutuhan pokok tersebutlah yang kemudian kejahatan terjadi dimana-mana. Salah satu cara untuk menyelesaikan instrumen persoalan yaitu dengan menyerahkan kepada pihak Kepolisan.Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris (yuridis – sosiologis). Sumber data primer pemelitian ini adalah penyidik di satreskrim Polres Pamekasan. Teknik pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis melalui analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan di Satreskrim Polres Pamekasan diselesaikan dengan asas restorative justice dengan menerapkan mekanisme Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dimana dalam pelaksanaannya melibatkan korban/ pelapor, pelaku/terlapor serta pihak – pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Hambatan yang dialami oleh penyidik satreskrim Polres Pamekasan dalam menerapkan asas restorative justice dalam perkara tersebut yaitu tersangka ingin melarikan diri dan seakan – akan tidak mau mengganti atau ingin menguasai sepenuhnya uang yang sebenarnya menjadi milik atau hak korban. Akan tetapi setelah berbagai upaya penyilidikan dan penyidikan dilakukan akhirnya tersangka berhasil diamankan oleh penyidik Satrsekrim Polres Pamekasan dan akhirnya tersangka mengganti seluruh kerugian uang yang dialami oleh korban. Oleh karena itu dihimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah tergiur dengan adanya tawaran arisan online dengan keuntungan yang singkat dan besar akan tetapi tidak jelas sistem pengelolaannya yang nantinya akan merugikan korban.

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN KOTAK AMAL MASJID MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP Yuliadita, Shinta; Suhaimi, Suhaimi; Ismail, Mahsun; Pakendek, Adriana
Jurnal Yustitia Vol 24, No 2 (2023): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v24i2.2183

AbstrakPencurian kotak amal majid marak terjadi di wilayah negara Indonesia khususnya di Kabupaten Pamekasan. Pencurian merupakan perbuatan dan tindakan yang di larang oleh Negara maupun Syari’at Islam. Meskipun mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama islam namun penerapan teradap kasus pencurian menggunakan hokum Pidana Islam (KUHP). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku pencurian kotak amal masjid dalam hukum pidana Islam dan KUHP. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah yuridis normatif. Pendekatan dalam penelitian normatif ini menggunakan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Dari hasil pembahasan didapat informasi: pencurian dalam hukum pidana Islam diatur adalam Al-Qur’an dalam surah Al-Maidah ayat 38-39. Sanksi pencurian dalam hukum pidana Islam dengan hudud sebagai hukuman utama dan ta’zir sebagai bentuk hukuman pengganti. Sedangkan dalam hukum pidana Indonesia (KUHP), tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362-367 KUHP. Sanksi pencurian dalam KUHP yaitu pidana mati, pidana penjara dan denda, dan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu.

IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN PEMBINAAN NARAPIDANA (SPPN)UNTUK PENILAIAN BERKELAKUAN BAIK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LAPAS KELAS IIA PAMEKASAN mohammad, mohammad; Rifai, Achmad; Ismail, Mahsun; Sakinah, Asha
Jurnal Yustitia Vol 25, No 1 (2024): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v25i1.2309

AbstrakDi dalam sistem hukum di Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi hanya sekedar penjeraan bagi narapidana, tetapi merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi untuk melakukan tindak pidana di masa yang akan datang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reserach) dengan pendekatan normatif empiris. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi terhadap pegawai dilapas kelas IIA Pamekasan. Data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan sudah berjalan sesuai dengan tujuan. Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembimbingan adalah petugas pemasyarakatan, narapidana dan pihak ketiga yang diajak bekerja sama. Kebijakan ini diimplementasikan melalui kegiatan jasmani, rohani, intelektual dan kemandirian. Dari setiap kegiatan yang dilakukan narapidana, disisipkan nilai-nilai karakter yang baik untuk narapidana. Adapun nilai-nilai karakter tersebut adalah nilai religius, nilai kejujuran, nilai disiplin, nilai hidup sehat, nilai mandiri, nilai jiwa wirausaha, nilai pantang menyerah, nilai berpikir kreatif dan inovatif, nilai giat bekerja. Metode yang digunakan oleh petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan dan pembimbingan sebagai pendidikan karakter adalah dengan melakukan pendekatan individual, pendekatan persuasif, keteladanan, pelatihan, praktik langsung dan pembiasaan. faktor penghambat dari pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembimbingan sebagai pendidikan karakter bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan yaitu: a) motivasi narapidana dalam melaksanakan kebijakan pembinaan dan pembimbingan yang kurang; b) sarana prasarana dan anggaran yang terbatas; c) pemasaran yang masih kecil.

JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Ismail, Mahsun; Purwandi, Agustri; Subroto, Gatot; Pakendek, Adriana; Wulandari, Safitri; R., Mohammad Ilham A.
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 3a (2024): September-Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v8i3a.10437

Sexual violence is currently increasing in terms of number or modus operandi committed by the perpetrator, based on the National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan) in 2023 the crime of sexual violence reached 7,858 cases. The increase in sexual violence is triggered by various factors, both from family factors, the environment, and social media which are increasingly massive cornering the position of women as vulnerable to sexual violence. The method used in empirical research using a victimology approach. The results of this study show that the legal protection mechanism carried out by investigators of the PPA unit of Pamekasan Police against victims of sexual violence continues to prioritize and accommodate the legal interests of victims by cooperating with parties concerned with the protection and recovery of victims' conditions. Second, the form of legal protection carried out by providing complete information on the rights of victims both in terms of rehabilitation and recovery services, or access to legal assistance at the examination level. As well as conducting trauma healing in cases of sexual violence with the aim of a mental, emotional, and physical recovery process that aims to help victims recover from the traumatic impact caused by the experience of sexual violence.

Pemberdayaan Karang Taruna Tangkal Radikalisme melalui Revitalisasi Social Culture Madura (Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan) Rozi, Mohammad Fahrur; Suhaimi, Suhaimi; Purwandi, Agustri; Wahyono, Sapto; Ismail, Mahsun; Rifai, Achmad
Jurnal Literasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 4, No 2 (2025): September
Publisher : CV Litera Inti Aksara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61813/jlppm.v4i2.226

Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk menangakal dan mencegah paham radikalisme melalui kearifan lokal social culture Madura. Dengan bermitrakan Karang Taruna Persada (Persatuan Pemuda) Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Pemberdayaan masyarakat ini, memposisikan karang taruna sebagai objek utama dalam mentrasnformasikan pemahaman tentang radikalisme dan diharapkan dapat menginternalisasikan nilai-nilai social culture dengan beberapa tahapan-tahapan, meliputi: perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Pengabdian masyarakat ini menggunakan beberapa metode diantaranya: pelatihan, pendampingan, dan pengawasan. Keempat tahapan dan metode di atas merupakan tahapan kegiatan pelakasanaan pengabdian masyarakat dalam bentuk pendidikan berbasis komunitas untuk melahirkan generasi muda Karang Taruna Persada menjadi generas muda yang memiliki nilai hablu min al-allah wa hablu min al-nas, nasionalisme dan patriotism dengan menjunjung tinggi ideologi negara republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Ismail, Mahsun; Purwandi, Agustri; Subroto, Gatot; Pakendek, Adriana; Wulandari, Safitri; R., Mohammad Ilham A.
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 3a (2024): September-Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v8i3a.10437

Sexual violence is currently increasing in terms of number or modus operandi committed by the perpetrator, based on the National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan) in 2023 the crime of sexual violence reached 7,858 cases. The increase in sexual violence is triggered by various factors, both from family factors, the environment, and social media which are increasingly massive cornering the position of women as vulnerable to sexual violence. The method used in empirical research using a victimology approach. The results of this study show that the legal protection mechanism carried out by investigators of the PPA unit of Pamekasan Police against victims of sexual violence continues to prioritize and accommodate the legal interests of victims by cooperating with parties concerned with the protection and recovery of victims' conditions. Second, the form of legal protection carried out by providing complete information on the rights of victims both in terms of rehabilitation and recovery services, or access to legal assistance at the examination level. As well as conducting trauma healing in cases of sexual violence with the aim of a mental, emotional, and physical recovery process that aims to help victims recover from the traumatic impact caused by the experience of sexual violence.

PENGENAAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA (Studi Komparasi Pasal 480 KUHP Dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) Ubaidillah, Syahid; Ismail, Mahsun; Nadir, Nadir; Mohammad, Mohammad; Sjah, Firman
Jurnal Yustitia Vol 26, No 2 (2025): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v26i2.2932

Abstrak Dalam pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam sistem hukum pidana di Indonesia dengan melakukan studi komparasi antara Pasal 480 KUHP lama dengan Pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pertama, Bagaimana kualifikasi unsur pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Kedua, Apa perbedaan dan persamaan delik pidana penadahan yang diatur dalam pasal 480 KUHP dan pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Hasil kajian menunjukkan bahwa pertama, Pasal 480 KUHP lama hanya mengatur secara terbatas dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda nominal yang tidak relevan dengan perkembangan zaman. Kedua, perbedaan dan persamaan delik pidana penadahan yang diatur dalam pasal 480 KUHP lama, atas pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Pasal 591 tentang penadahan memperluas cakupan perbuatan penadahan dan menaikkan kategori ancaman pidana denda, masuk pada kategori V (Rp 500.000.000.00) lima ratus juta rupiah, sehingga lebih kontekstual dengan perkembangan kejahatan kontemporer. Perubahan ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia ke arah yang lebih progresif, kontekstual, dan berorientasi pada keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum dalam upaya memutus mata rantai kejahatan.

Analisis Meningkatnya Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Pamekasan Perspektif UU TPKS Ismail, Mahsun; Rifai, Achmad; Purwandi, Agustri; Rahman, Salsabila Lina; Hafifah, Nur Rizkiyani
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 8, No 3 (2026): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Februari
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jehss.v8i3.3017

This paper aims to analyze the increase in victims of sexual violence in Pamekasan Regency from the perspective of the TPKS Law. This study focuses on the factors causing the increase in victims of sexual violence in Pamekasan Regency and efforts to protect and rehabilitate victims of sexual violence under Law No. 12 of 2022 concerning criminal acts of sexual violence. The research method used is a legal-normative study with a legislative approach. Legal materials were collected through literature review and analyzed using descriptive analysis. The results of the study show that, first, the factors contributing to the increase in sexual violence in Pamekasan Regency are the persistence of patriarchal attitudes, promiscuity, and the use of social media anonymity, which makes it easier for perpetrators to engage in grooming and sextortion. Infidelity occurs due to dissatisfaction in marriage, sexuality, and the need for freedom. Second, the forms of protection and recovery for victims of sexual violence regulated in the TPKS Law are stipulated in Article 66 paragraph (1), which provides legal certainty that every victim of sexual violence must receive protection from the beginning of the crime until the case is examined, tried, and decided by a panel of judges in court.

Telaah Terhadap Konstruksi Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana ismail, Mahsun
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 1 (2018): April
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v1i1.3714

Sistem peradilan pidana (criminal justice system) merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Tujuan dari sistem peradilan pidanaÂ mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah diadili, mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Namun disisi lain tidak jarang hak-hak tersangka kadangkala dikesampingkan dengan adanya tindakan diskriminasi maupun tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang menjurus pada self-incrimination. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan terhadap hak-hak tersangka merupakan ciri dari proses hukum yang adil yang berpijak pada rule of law.

Kebijakan Hukum Pidana Cyberpornography Terhadap Perlindungan Korban Ismail, Mahsun
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 2 (2018): Oktober
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v1i2.3734

Tindak pidana cybercrime merupakan persoalan yang tidak mudah dalam penegakan hukum maupun perlindungan terhadap korban cyber khususnya dalam tindak pidana cyberpornography. Kebijakan hukum pidana masih berorientasikan terhadap kepentingan pelaku namun kepentingan korban cyberpornography kurang mendapatkan perhatian dari para penegak hukum karena sudah dianggap telah diwakili kepentingannya oleh Negara (jaksa). kebijakan Hasil dari penelitian ini menggambarkan bagaimana pentingnyaÂ penerapan asas rights to be forgotten terhadap korban cyberpornography sehingga kepentingan korban untuk terbebas dari stigma negative atas kejadian yang dialaminya.

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search