<![CDATA[AbstractChildren who become victims of serious crimes have rights guaranteed by the state through Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. However, the fulfilment of these rights, particularly restitution and rehabilitation, remains suboptimal. This study is important to analyse the extent to which the law ensures the fulfilment of child victims’ rights and how its implementation is reflected in the Central Jakarta District Court Decision Number 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Pst. The research method used is normative juridical with a statutory and case study approach. The results show that although the Child Protection Law provides a strong normative basis, judicial practice still prioritizes the best interests of the child offender. This study concludes that strengthening the implementation mechanism for fulfilling child victims’ rights is essential to achieve a balance between the protection of offenders and victims within the juvenile criminal justice system.AbstrakAnak sebagai korban tindak pidana berat memiliki hak yang dijamin oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, pemenuhan hak tersebut, khususnya terkait restitusi dan rehabilitasi, masih belum optimal. Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis sejauh mana ketentuan dalam undang-undang tersebut menjamin pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana berat serta bagaimana implementasinya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Pst. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif perlindungan terhadap korban anak telah diatur, praktik peradilan lebih menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi pelaku anak. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan mekanisme implementasi pemenuhan hak korban anak guna mewujudkan keseimbangan antara perlindungan terhadap pelaku dan korban. ]]>
