Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Hukum Jurnal Cahaya Mandalika Action Research Literate (ARL) Jurnal Sosial dan Sains Journal of Social Work and Science Education
Sitanggang, Djernih
Unknown Affiliation
Religion Humanities Astronomy Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Physics Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PERLAKUAN TERHADAP TERPIDANA MATI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Sitanggang, Djernih; Laela Fakhriah, Efa; Suseno, Sigid
Jurnal Media Hukum Vol 25, No 1, June 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.2018.0106.102-110

Abstract

The Penal system is conducted by the correctional facility was only oriented towards convicted criminals. The problem was on how to treat death penalty convicts who are in the penitentiary during the execution waiting period. The result research’s on Penal system is only effective for convicts obliged to follow the restoration program, whereas the death penalty convict was not obliged and for him to decide actively or not to follow the restoration program. The restoration program must to be obliged for the death penalty convict, so that the penal system could provide protection for Human Rights
Legal Enforcement of Corruption Criminal Act PT Asuransi Jiwasraya (Case Study of Decision 2931 K/Pid. Sus/2021) S, Adelina Mariani; Sitanggang, Djernih; Sudjiarto, Tatok
Journal of Social Work and Science Education Vol. 5 No. 3 (2024): Journal of Social Work and Science Education
Publisher : Yayasan Sembilan Pemuda Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52690/jswse.v5i3.879

Abstract

This study aims to evaluate the judicial decision in the corruption case involving PT Asuransi Jiwasraya (Persero) based on Verdict Number 2935 K/Pid.Sus/2021, as well as examine the liability of insurance companies in cases of policy payment failures. The research employs a normative legal method with a statute approach, relying on secondary data from documents and legal literature. Data analysis is conducted qualitatively by categorizing and selecting data, which is then analyzed deductively and presented descriptively. The findings indicate that the judge in Verdict Number 2935 K/Pid.Sus/2021 affirmed the legal violations that harmed the policyholders. The liability of the insurance company can be addressed preventively through regulations that provide legal certainty and repressively through criminal law enforcement and civil lawsuits by policyholders for PT Asuransi Jiwasraya (Persero)’s default. Law enforcement authorities are expected to be more proactive and stringent in handling corruption cases, and the government needs to enhance regulations related to policyholder protection, including the establishment of a Policy Guarantee Institution Act. Educating the public about their rights as insurance policyholders is also crucial for raising awareness and vigilance. Further research is necessary to explore the factors contributing to insurance companies’ failures to fulfill their obligations and the effectiveness of existing regulations. Implementing these recommendations is anticipated to create a more just and transparent legal environment, providing better protection for the public.
Kajian Penerapan Hukum Pidana Adat Dibanding dengan Hukum Pidana Nasional dalam Perkara Perzinaan Frans, Hasna Yuliet; Hutahaena , Armunanto; Sitanggang, Djernih
Jurnal sosial dan sains Vol. 5 No. 6 (2025): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v5i6.32076

Abstract

Penelitian ini membahas perbandingan antara sistem hukum pidana nasional, terutama yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan hukum adat dalam menangani kasus perzinahan di Desa Ilih, Kecamatan Damer, Kabupaten Maluku Barat Daya. Hukum pidana nasional dengan tegas melarang perzinahan, yang diatur dalam Pasal 284, yang mendefinisikan perzinahan sebagai hubungan seksual di luar pernikahan antara seorang pria dan wanita, di mana salah satu pihak sudah menikah. Hukuman yang dapat dijatuhkan berupa penjara paling lama satu tahun atau denda hingga Rp 10 juta. Sementara itu, hukum adat di Tidore, Maluku Utara, menetapkan bahwa individu yang melakukan perzinahan harus segera menikah dan dapat diarak di depan umum sebagai bentuk hukuman sekaligus pelajaran untuk masyarakat agar perilaku serupa tidak terulang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum pidana nasional dan hukum adat dalam mengurangi perzinahan, serta menyoroti perbedaan budaya dalam penerapannya. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang menggabungkan wawancara dan analisis studi kasus di Desa Ilih. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kedua sistem hukum efektif dalam mengurangi perzinahan, namun terdapat perbedaan mencolok dalam penerapannya: hukum nasional secara spesifik menargetkan individu yang sudah menikah, sementara hukum adat melibatkan norma dan harapan masyarakat yang lebih luas. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa menggabungkan kedua kerangka hukum tersebut dapat memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani perzinahan di masyarakat yang memiliki keberagaman budaya.
Penegakan Hukum Atas Pemberian Fakta Material yang Tidak Benar dalam Transaksi Jual Beli Saham di Pasar Modal Oleh Penyidik Polri Sirait, Preddy; Sudjiarto, Tatok; Sitanggang, Djernih
Action Research Literate Vol. 8 No. 9 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i9.529

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap pemberian fakta material yang tidak benar dalam transaksi jual beli saham di pasar modal oleh penyidik Polri. Pasar modal sebagai bagian dari sistem keuangan memiliki peran penting dalam perekonomian, namun juga rentan terhadap tindakan yang merugikan, seperti manipulasi informasi material. Tindakan memberikan fakta material yang tidak benar dalam transaksi saham dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi para investor dan mengganggu stabilitas pasar modal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab penyidik Polri dalam menegakkan hukum terhadap pelaku yang memberikan informasi yang menyesatkan tersebut. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis kasus, penelitian ini mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus-kasus semacam ini di masa mendatang.
PENGGUNAAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM KASUS PUTUSAN NOMOR 798/PID.B/2022/PN JKT.SEL Alwer, Fransisco F; Panggabean, Mompang L.; Sitanggang, Djernih
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, fokus pada pendekatan perundang-undangan dan studi kasus Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Berdasarkan informasi latar belakang di atas, penulis merumuskan pokok permasalahan penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana efek dan konsekuensi penggunaan status Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) dalam kasus pembunuhan berencana di Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel?; dan Bagaimana hubungan antara pemanfaatan status Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) dalam kasus pembunuhan berencana tersebut dengan perkembangan hukum pidana di Indonesia? Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan status JC dalam kasus Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel belum optimal. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan hakim yang tidak selalu sesuai dengan hukum, terutama karena kurangnya aturan yang jelas mengenai syarat-syarat seseorang menjadi JC. Selain itu, penggunaan SEMA No 4 Tahun 2011 untuk kasus umum tidak selalu sesuai karena SEMA tersebut lebih cocok untuk kejahatan terorganisir atau tertentu, dan belum ada panduan yang memadai untuk menerapkannya dalam kasus umum
ANALISIS YURIDIS PENGURANGAN PEMIDANAAN BAGI TERDAKWA PEREMPUAN PADA KASUS KORUPSI DI SETIAP TINGKATAN PENGADILAN Purba, Dhea Aulia M; Pandiangan, Hendri Jayadi; Sitanggang, Djernih
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 3 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kejahatan korupsi dianggap sebagai pelanggaran yang sangat serius, dan oleh karena itu, dianggap sebagai tindak pidana khusus yang memiliki peraturan sanksi pidana yang spesifik. Hukuman terhadap korupsi adalah hasil dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut yang dilakukan oleh individu. Dalam menjatuhkan putusan pemidanaan hakim memperhatikan aspek-aspek yuridis maupun sosiologis yang akan menentukan minimal hingga maksimum hukuman atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (conseptual approach), pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan kasus (case approach). Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa pertimbangan dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus tindak pidana korupsi. dengan terdakwa perempuan dilatarbelakangi dengan pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sedangkan faktor pengurangan pemidanaan bagi terdakwa perempuan pada kasus korupsi di setiap tingkatan pengadilan pada kasus Flora Simbolon dari pengadilan tingkat pertama sampai pengadilan tingkat kasasi dalam Putusan No. 93/Pid-Sus-TPK/2018/PN Medan; Putusan No. 3/Pid-Sus-TPK/2019/PT Medan; serta Putusan MA No. 4263/Pid.Sus/2019 dilatarbelakangi oleh pertimbangan spesifik hakim terhadap fakta sosiologis dari terdakwa perempuan sebagai alasan meringankan sehingga hukuman pemidanaan bagi terdakwa dikurangi dari hukuman sebelumnya.
Co-Authors Alwer, Fransisco F Eny Mbunga Wea, Priska Frans, Hasna Yuliet Hutahaena , Armunanto Laela Fakhriah, Efa Mompang L. Panggabean Pandiangan, Hendri Jayadi Purba, Dhea Aulia M S, Adelina Mariani Sigid Suseno Sirait, Preddy Sudjiarto, Tatok