Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penyuluhan Hukum Tindak Pidana Agama Untuk Penguatan Psikososial Remaja: Studi Pretes-Posttest Siswa SMK 1 Muhammadiyah Banda Aceh Sutri Helfianti; Mudhafar Anzari; Zulfan Zulfan
Jurnal Medika: Medika Vol. 5 No. 1 (2026)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/hytm8257

Abstract

Tahun 2023 Pemerintah Indonesia telah resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur berbagai aspek hukum dalam rangka mewujudkan ketertiban hukum dan penghormatan hak asasi manusia. Salah satu aspek yang diatur yaitu tindak pidana terhadap agama yang memuat perbuatan menghasut, menimbulkan permusuhan didasari pada agama yang dilakukan baik secara langsung maupun dengan menggunakan media digitalisasi, termasuk membubarkan acara keagamaan, serta menghina individu atas nama agama. Perilaku intoleransi, sangat memungkinkan terjadi ditengah maraknya kasus bullying di sekolah. Tujuan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di SMK 1 Muhammadiyah Banda Aceh yaitu untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa atas perilaku tindak pidana agama yang merusak hubungan kerukunan umat beragama. Metode yang digunakan berupa penyuluhan hukum yaitu menginformasikan kepada siswa terkait perbuatan melawan hukum yang diketegorikan menyalahi atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Dari hasil kegiatan yang dilaksanakan kepada 70 siswa SMK 1 Muhammadiyah Banda Aceh, diperoleh gambaran peningatakan wawasan hukum dari sebelumnya sebanyak 50% siswa dengan nilai terendah, setelah dilaksanakan penyuluhan hukum diperoleh sebanyak 78,6 % siswa dengan nilai tertinggi dan 14,3% siswa dengan nilai sedang. Maka, diharapkan adanya kegiatan yang berkelanjutan untuk memberikan informasi hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan siswa dalam kondisi maraknya tindakan bullying di sekolah.
Local Government Behavior in Implementing the Constitutional Rights of Communities Affected by Natural Disasters: A Legal Analysis State's Affairs on Disaster Management Sutri Helfianti; Iskandar Iskandar; Mudhafar Anzari; Musradinur Musradinur; Aisyah Aisyah
Rechtsvinding Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.1767

Abstract

Study This motivated by problems gap systemic between guarantee right constitutional public affected disaster natural in the 1945 Constitution with implementation by the government area, which is marked with overlapping overlap regulation, behavior discretion problematic, fragmentation institutional, deficit accountability, as well as ineffectiveness mechanism accountability law. Type study This is study law normative with approach studies library research that analyzes material primary, secondary, and tertiary law in a way descriptive qualitative. Research results show that runway juridical right constitutional rights of disaster victims nature piled up but No integrated, creating uncertainty law. Behavior patterns government area be on the spectrum from response progressive until discretion problematic violations Principles General Good Governance. Roots failure implementation lies in disharmony regulation, fragmentation institutional and deficit accountability that forms circle demon systemic. Mechanism accountability existing laws, both preventive and repressive, proven No adequate For restore fundamental rights of disaster victims. Research conclusions This is that behavior government problematic areas is reflection from governance design disasters that are structural No side with protection right constitutional community. Implementation results study recommend fundamental reforms in realm regulations through compilation standard national indicator fulfillment right disaster victim base, strengthening authority BPBD coordination accompanied by real-time audits, as well as formation Constitution special about not quite enough state responsibility in disaster with procedure lawsuit simple.