Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan JOURNAL of LEGAL RESEARCH Al-Mudharabah
Iskandar Iskandar
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Perlindungan Terhadap Masyarakat Yang Tinggal Di Sekitar Tower Telekomunikasi Menurut Hukum Ekonomi Syariah Iskandar Iskandar
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v3i2.20507

Abstract

The presence of towers in the present era is needed to expedite the communication network. However, its existence has sparked various polemics and unrest among the public regarding legal protection and public safety due to the impact of the telecommunication tower. In sharia economic law, humans as individual beings have their respective rights in life, therefore they must receive equal treatment with their position in accordance with their rights. With a case study at Gampong Atuek Cut, Simpang Tiga Subdistrict, Aceh District, Aceh Province, the authors conducted research using an empirical juridical approach, field research, interviews. The result of this research is that the legal protection obtained by the community around the telecommunication tower is in accordance with statutory regulations. Arrangements for joint use of towers have been realized to achieve legal certainty and create uniformity aimed at realizing a comfortable life and sustainable economic development in order to improve the quality of life and the environment.Keywords: Community Protection, Tower, Sharia.
Zakat sebagai Pengurang Kewajiban Pembayaran Pajak : adilkah bagi umat Islam ? Iskandar Iskandar
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 3, No 1 (2019): April
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (161.031 KB) | DOI: 10.35308/jic.v3i1.1434

Abstract

Artikel ini bertujuan menganalisis sisi keadilan bagi umat Islam  yang membayar zakat hanya dapat mengurangi kewajiban membayar pajak dari wajib pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum dokrinal dan menggunakan metode penelitian perskriptif, melalui studi perpustakaan. Kebijakan pemerintah  tentang pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak dari seorang wajib pajak masih dirasakan kurangnya rasa keadilan  oleh sebagian masyarakat yang beragama Islam yang ada di Negara Indonesia,  dimana mereka sebagai warga negara Indonesia, disamping membayar zakat, juga diwajibkan membayar pajak. Sebagian masyarakat tidak membayar secara maksimal zakat dari harta yang mereka miliki, salah satu sebabnya karena mereka juga diwajibkan membayar pajak (dua tagihan untuk satu objek). Sebagai bahan perbandingan, di Arab Saudi,  Malaysia, Brunai Darussalam dan Pakistan ada diterapkan pelaksanaan kewajiban membayar zakat yang berbeda dengan yang diterapkan di Indonesia. Masyarakat berharap pemerintah mengeluarkan regulasi baru yang mengatur tentang pembayaran zakat mengurangi kewajiban membayar pajak sehingga masyarakat menjadi sangat termotivasi untuk mengeluarkan zakat atas harta benda yang wajib dizakati.key word/ kata kunci : keadilan , zakat, pajak,
MEKANISME JUAL BELI PADI PASCA PANEN DENGAN AKAD WADI’AH YAD DHAMANAH DI KECAMATAN DARUSSALAM ACEH BESAR MENURUT HUKUM ISLAM Nila Kausari; Muhammad Yusran Hadi; Iskandar
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 3 No 1 (2022): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v4i1.2020

Abstract

Praktik jual beli padi yang menunda penetapan harga ketika transaksi jual beli dilakukan, banyak dipraktikkan oleh sebagian petani di Kecamatan Darussalam Aceh Besar. Pada praktiknya pihak kilang padi memberikan dua tawaran kepada petani, yaitu ditetapkannya harga ketika transaksi berlangsung atau di kemudian hari. Kebanyakan dari petani memilih untuk ditetapkan harga di kemudian hari karena berharap akan naik pada saat itu. Pihak kilang padi langsung mengolah padi yang dititipkan oleh petani walaupun harganya belum ditetapkan. Permasalahan pada penelitian ini yaitu implementasi akad Wadi’ah yad Dhamanah pada penetapan harga terhadap jual beli padi pasca panen yang dipraktikkan oleh sebagian petani di Kecamatan Darussalam Aceh Besar dan juga perspektif hukum Islam terhadap penetapan harga yang ditetapkan oleh pihak kilang padi pada pembelian padi dari petani yang dititipkan ke kilang. Penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu data yang diteliti tentang penetapan harga yang dilakukan oleh pihak kilang di Kecamatan Darussalam dan keadaan objek penelitian. Kemudian hasil dari data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (field research) dan pengumpulan data melalui proses wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, praktik jual beli padi yang menunda penetapan harga ketika transaksi dilakukan tidak sesuai dengan hukum Islam, karena mengandung unsur gharar. Praktik jual beli ini dilarang karena akan mendhalimi salah satu pihak. Baik itu dari pihak petani atau pihak kilang padi. Sebaiknya petani dan pihak kilang padi tidak melakukan lagi praktik jual beli yang tidak menetapkan harga ketika transaksi dilakukan. Agar esensi dari jual beli yang bertujuan untuk saling tolong menolong antara sesama manusia dapat terwujud. Sehingga tidak menimbulkan kemudharatan dan lainnya.
For The Sake of Survival: Illegal Gold Mining Exploitation Crimes from Environmental Fiqh in South Aceh Regency Yuhasnibar Syah; Nurulbahiah binti Awang; Iskandar Iskandar; Rahul Husni
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 13, No 1 (2024)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v13i1.25008

Abstract

Criminal acts of illegal mining in East Labuhahaji District, South Aceh, continue to be carried out by the community without paying attention to the negative impacts on the surrounding environment, which can result in losses for the benefit of the community. This article aims to analyze the factors and impacts of illegal gold mining on the environment of the people of Labuhan Haji Timur District, South Aceh Regency, in terms of environmental fiqh. Data was obtained through interviews and analyzed critically. The research results show that the factors causing people to carry out illegal gold mining in East Labuhanhaji District are low economic life and community education, minimal socialization regarding mining prohibitions, and minimal public awareness of religious values regarding environmental damage. Illegal gold mining has a negative impact in the form of deforestation, making it prone to flooding and damage to plantation land. Judging from environmental fiqh, the criminal act of illegal gold mining in Labuhan Haji Timur District, South Aceh Regency, is an act of jihad that is contrary to Islamic law because it hurts environmental damage and the benefit of the community at large. Therefore, in Islamic law, illegal gold mining can be subject to sanctions in the form of ta'zir.
Co-Authors Muhammad Yusran Hadi Nila Kausari Nurulbahiah binti Awang Rahul Husni Yuhasnibar