Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Cross-border Ribhuna: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah
Mayang Rosana
Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
URGENSI PEMBENTUKAN REGULASI KHUSUS FINTECH SYARIAH SEBAGAI PENGUATAN HUKUM EKONOMI SYARIAH Mayang Rosana; Yuniartik Yuniartik
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 11, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/yurisprudentia.v11i2.17006

Abstract

Perkembangan financial technology (fintech) telah memberikan dampak signifikan terhadap sistem keuangan, termasuk pada sektor keuangan syariah. Fintech syariah hadir sebagai inovasi yang memadukan teknologi dengan prinsip-prinsip muamalah, melalui layanan seperti pembiayaan berbasis teknologi, crowdfunding halal, dan sistem pembayaran digital syariah. Namun, perkembangan tersebut belum diiringi dengan regulasi yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi regulasi fintech syariah di Indonesia, mengidentifikasi kelemahan regulasi konvensional terhadap pengaturan fintech syariah, serta mengkaji urgensi pembentukan regulasi khusus yang bersifat komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan fintech syariah masih bergantung pada regulasi umum fintech konvensional dan Fatwa DSN-MUI, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, lemahnya pengawasan kepatuhan syariah, serta rendahnya perlindungan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus fintech syariah yang terpadu, mencakup ketentuan standar akad, tata kelola, pengawasan, perlindungan konsumen, dan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis syariah. Regulasi khusus diharapkan mampu memperkuat ekosistem fintech syariah yang inovatif, kompetitif, dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam.
IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS SYARIAH PADA HOME INDUSTRY MAKANAN OLAHAN SAMBAL AYAM SUWIR NILDA DARMIN Yuniartik Yuniartik; Mayang Rosana
J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam Vol 10, No 2 (2025): J-Alif, Volume 10, Nomor 2, November 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Al Asyariah Mandar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35329/jalif.v10i2.6625

Abstract

This study examines the implementation of sharia business ethics in Nilda Darmin's Shredded Chicken Sambal Processed Food Home Industry. Sharia business ethics, which are instilled are morality, fairness, honesty, and social responsibility, which are considered crucial for the blessings of businesses and MSMEs in Indonesia. The purpose of this study is to find out how the principles of sharia business ethics such as balance, monotheism, free will, obligations, and Iḥsān) are implemented in all aspects of Nilda Darmin's operations, especially in its best-selling product, shredded chicken sambal, since its establishment in 2020 and halal certification in 2024. This study uses a qualitative research design that is field research with case studies. This study shows that Nilda Darmin consistently implements sharia business ethics in the selection of high-quality halal raw materials, clean production processes, transparent promotions, fair pricing, avoiding usury, as well as Iḥsān treatment of employees and social responsibility initiatives. This implementation is not only limited to ensuring halal and product quality, but also building consumer trust to create a positive impact. The implication is that Islamic business ethics need to be continuously improved through the formalization of financial records and the development of more structured social initiatives.
MENAKAR UNSUR GHARAR DAN MAYSIR DALAM INVESTASI ASET DIGITAL: STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KRIPTO FAN NFT Mayang Rosana
RIBHUNA : Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah Vol. 5 No. 1 (2026): January 2026
Publisher : Islamic Banking Department, Faculty of Islamic Economics and Business, Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69552/29wr3679

Abstract

The advancement of digital technology has introduced new financial instruments such as cryptocurrencies and Non-Fungible Tokens (NFTs), which present both investment opportunities and challenges in the context of Islamic legal and ethical frameworks. From the perspective of Islamic economic law, every financial transaction must be free from uncertainty (gharar), speculation (maysir), and usury (riba) to ensure justice and public welfare. This study aims to examine the presence of gharar and maysir elements in digital asset investments and to analyze their compatibility with Islamic economic law and national regulations. The research employs a qualitative descriptive method through a literature review, analyzing scholarly works, the DSN-MUI Fatwa No. 140/DSN-MUI/IX/2021, and relevant legal frameworks such as the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), OJK Fintech regulations, and Bappebti policies. The findings reveal that cryptocurrencies and NFTs may involve gharar due to unclear value and absence of tangible underlying assets, and maysir through speculative trading behaviors resembling digital gambling. Nevertheless, digital asset transactions may be deemed permissible if they ensure transparency, clear utility, and freedom from manipulation and excessive speculation. The harmonization between Islamic economic principles and national law is crucial to ensure legal certainty, consumer protection, and ethical digital investment practices. This study recommends strengthening Islamic financial literacy and regulatory collaboration to build a fair and sharia-compliant digital economy aligned with the objectives of maqasidh al-syariah. Keywords: Digital assets, Gharar and Maysir, Cryptocurrency, NFT, Islamic economic law
ANALISIS SENGKETA TANAH WAKAF KUBURAN (Studi di Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas) Putri Suratin; Tahedi; Mayang Rosana
Cross-border Vol. 9 No. 1 (2026): JANUARI-JUNI
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya sengketa tanah wakaf antara warga dengan pihak Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Informasi yang didapatkan peneliti dari wawancara adalah salah satu warga di Desa Kartiasa membuat bangunan diatas tanah wakaf kuburan. Warga teresebut mengaku bahwa tanah itu adalah milik orang tuanya yang sudah meninggal dan hanya disampaikan dari mulut, namun tidak mempunyai surat keterangan tanah apalagi sertifikat tanah sebagai bukti resmi. Disisi lain, nformasi dari pihak desa menyebutkan bahwa tanah yang ditempati orang tersebut merupakan status tanah wakaf Desa Kartiasa untuk perkuburan dan sudah terlegalisasi dengan adanya surat sertifikat tanah wakaf. Sampai sekarang bangunan itu masih saja ada karena tidak ada tindakan lebih lanjut dari nadzir untuk menyelesaikan sengketa tanah wakaf kuburan di Desa Kartiasa. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Apa penyebab sengketa tanah wakaf kuburan di Desa Kartiasa Kabupaten Sambas. Bagaimana Cara Menyelesaikan Sengketa Tanah Wakaf di Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sifat penelitian lapangan (field research). Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif Sosiologis yang didasarkan pada pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada hukum-hukum dan masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Serta melihat kondisi dilapangan yaitu desa kartiasa. Untuk memperoleh data peneliti menggunakan pedoman wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dilapangan dapat disimpulakan bahwa 1). Penyebab terjadinya sengketa tanah wakaf kuburan di Desa Kartiasa adalah adanya pihak yang bersengketa yang bernama Ibu Masturi dan mengklaim tanah yang dijadikan wakaf kuburan menjadi tanah milik Ibu Masturi 2) Cara Penyelesaikan Sengketa Tanah Wakaf di Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dilakukan oleh nadzir dan pihak desa secara musyawarah atau penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan cara nonligitasi tetapi tidak menemukan solusi yang tepat dan tidak ada titik terang hingga sekarang.
Co-Authors Putri Suratin Tahedi Yuniartik Yuniartik