Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Rechtsnormen Leges Privatae
Rr. Ani Wijayati
Universitas Kristen Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Credit Relaxation as an Instrument of Legal Protection for Debtors During the Covid-19 Pandemic Edison; Rr. Ani Wijayati; Diana Ria Winanti Napitupulu
Leges Privatae Vol. 2 No. 3 (2025): OCTOBER-JOY
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/evxnws44

Abstract

This article is structured based on research conducted on the case of PT. Pasundan Jaya. The fundamental points used as the foundation or the main topic of this study involve examining the legal protection mechanisms for debtors unable to fulfil their obligations in the future, the obstacles faced in acquiring legal protection due to their incapacity, and the legal efforts made by debtors to address these obstacles, particularly during the Covid-19 pandemic. This research employs a qualitative methodology with a normative juridical approach guided by the perspectives of Soerjono Soekanto and Sri Mamudji. It is descriptive-analytical and empirical, involving observations and interviews with several sources. The research findings encompass restructuring or relaxation of credit involving changes in credit agreements such as interest rates, timeframes, or payments; The credit restructuring policy applies to banking and financing until March 2023 due to the Covid-19 pandemic; Presidential Decree No. 12 of 2020 acknowledges unforeseen events regulated by law, stating that defaulting due to Covid-19 is not a breach of contract; and The Covid-19 pandemic is deemed as force majeure, among other aspects
Implikasi Hukum dan Kebijakan terhadap Perlindungan Pekerja Platform Digital dalam Sistem Jaminan Sosial di Indonesia Rima Patricia Marintan; Hulman Panjaitan; Rr. Ani Wijayati
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2026): Edisi Februari
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/rechtsnormen.v4i2.1540

Abstract

Perkembangan ekonomi digital telah melahirkan kerja berbasis platform yang mengubah pola hubungan kerja konvensional. Pekerja platform digital berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, khususnya di sektor transportasi dan logistik. Namun, kontribusi tersebut belum diimbangi dengan perlindungan hukum dan jaminan sosial yang memadai. Permasalahan utama terletak pada ketidakjelasan status hukum pekerja platform digital serta kebijakan jaminan sosial yang masih berorientasi pada hubungan kerja formal. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dan kebijakan terhadap perlindungan pekerja platform digital dalam sistem jaminan sosial di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa klasifikasi pekerja platform digital sebagai pekerja bukan penerima upah menyebabkan perlindungan jaminan sosial belum optimal dan tanggung jawab perusahaan platform belum diatur secara tegas. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan yang menegaskan peran negara dan perusahaan platform guna mewujudkan perlindungan jaminan sosial yang adil dan inklusif.
Co-Authors Diana Ria Winanti Napitupulu Edison Hulman Panjaitan Rima Patricia Marintan