Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Journal of Strafvordering Indonesian
Adonia Ivonne Laturette
Universitas Pattimura
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
A Normative Review of the Integration of Customary Criminal Sanctions into the National Sentencing System for Land Rights Violations Judy Marria Saimima; Adonia Ivonne Laturette; Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu
Journal of Strafvordering Indonesian Vol. 2 No. 6 (2026): JOSI - JANUARY
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/p9eeg803

Abstract

The coexistence of customary criminal sanctions and the national sentencing system in Indonesia reflects the country’s plural legal structure, particularly in cases involving land rights violations. While indigenous communities continue to enforce customary sanctions that are socially binding and restorative in nature, Indonesian positive law remains normatively ambiguous regarding their legal status within state-imposed criminal punishment. The enactment of Law No. 1 of 2023 on the National Criminal Code recognizes living law but fails to provide explicit guidance on how customary sanctions should be integrated into sentencing decisions. Using normative legal research with statute, conceptual, and case approaches, this article examines the juridical position of customary criminal sanctions and their implications for legal certainty and proportionality in sentencing. The analysis demonstrates that unregulated coexistence between customary sanctions and state punishment risks inconsistent judicial practices and potential violations of the principle of non bis in idem. This article argues that customary criminal sanctions may only be integrated into the national sentencing system through explicit normative positioning, either as mitigating factors or as regulated corrective measures, in order to uphold legality, legal certainty, and substantive justice in land rights cases.
Sistem Pengangkatan Raja Petuanan sebagai Nilai Dasar bagi Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa di Bual Bipolo Sami Latbual; Adonia Ivonne Laturette; Barzah Latupono
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 6 No. 6 (2026): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v6i6.3549

Abstract

Pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di Provinsi Maluku, pengakuan tersebut diwujudkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Namun dalam praktiknya, sistem pemerintahan administratif desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa seringkali tidak selaras dengan sistem kepemimpinan adat, termasuk di Bual Bipolo (Pulau Buru). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengangkatan Raja Petuanan sebagai nilai dasar dalam pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa di Bual Bipolo serta mengkaji penerapan nilai-nilai adat tersebut dalam sistem pemerintahan desa administratif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan pluralisme hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengangkatan Raja Petuanan berbasis garis keturunan matarumah dan musyawarah adat mencerminkan nilai komunalistik, religio-magis, dan keseimbangan kosmis yang menjadi roh kepemimpinan adat. Namun sistem pemilihan langsung Kepala Desa membuka ruang konflik karena tidak sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai adat tersebut. Oleh karena itu, diperlukan model integratif berbasis pluralisme hukum untuk mensinergikan sistem pemerintahan administratif dan pemerintahan adat.
Co-Authors Barzah Latupono Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu Saimima, Judy Marria Sami Latbual