Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

EFFECTIVENESS OF LAW NUMBER 41 THE YEAR 1999 IN THE CASE OF ILLEGAL LOGGING IN MALUKU PROVINCE La Ode Angga La Ode Angga; Barzah Latupono; Muchtar A Hamid Labetubun; Sabri Fataruba
Cepalo Vol 3 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v3no2.1848

Abstract

Ambon City and West Seram Regency (SBB) or SBB Regency, especially in Kairatu sub-district, the condition of the forest was once beautiful and green, but now, that condition has changed, the beautiful and green has changed into a stretch of land and barren grasslands. The above conditions will affect the water cycle by decreasing water discharge as a source of life for the community. The problems that will be examined in this study are is why the legal provisions in the forestry sector are not effective in communities living around State forest areas in the Maluku Province? What factors are lead the community members who live around the State forest to be obliged to implement the legal provisions in the forestry sector in the State forest area in the Maluku Province? This research was conducted by an empirical juridical approach which is descriptive qualitative analysis. The research seeks to illustrate what is happening in the communities living around the State forest in Maluku Province. The result of this research is Law No. 41 of 1999 on Forestry in Maluku province, in the city of Ambon City and West Seram District (SBB). Factors that cause residents living in the forest in the region of Maluku, the illegal logging and the second factor is the low level of awareness of the people living around the State forest area in the location of this study.
Sistem Pengangkatan Raja Petuanan sebagai Nilai Dasar bagi Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa di Bual Bipolo Sami Latbual; Adonia Ivonne Laturette; Barzah Latupono
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 6 No. 6 (2026): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v6i6.3549

Abstract

Pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di Provinsi Maluku, pengakuan tersebut diwujudkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Namun dalam praktiknya, sistem pemerintahan administratif desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa seringkali tidak selaras dengan sistem kepemimpinan adat, termasuk di Bual Bipolo (Pulau Buru). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengangkatan Raja Petuanan sebagai nilai dasar dalam pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa di Bual Bipolo serta mengkaji penerapan nilai-nilai adat tersebut dalam sistem pemerintahan desa administratif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan pluralisme hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengangkatan Raja Petuanan berbasis garis keturunan matarumah dan musyawarah adat mencerminkan nilai komunalistik, religio-magis, dan keseimbangan kosmis yang menjadi roh kepemimpinan adat. Namun sistem pemilihan langsung Kepala Desa membuka ruang konflik karena tidak sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai adat tersebut. Oleh karena itu, diperlukan model integratif berbasis pluralisme hukum untuk mensinergikan sistem pemerintahan administratif dan pemerintahan adat.