Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Studi Komparatif Akibat Hukum Perkawinan Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia Sarudi
Unizar Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v8i1.101

Abstract

Walaupun dalam hukum positif menjadikan hukum agama sebagai sumber pembentukannya termasuk dalam mengatur tentang perkawinan, akan tetapi upaya harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam mengatur tentang perkawinan masih memiliki celah perbedaan pada peraturan yang dihasilkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum perkawinan prespektif hukum positif dan hukum islam di Indonesia. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa walaupun ketentuan terkait perkawinan dalam hukum positif mengadopsi ketentuan dalam hukum Islam akan tetapi masih memiliki perbedaan dalam berbagai hal yang diatur seperti kewajiban dalam pencatatan perkawinan, usia yang dijadikan standar boleh melaksanakan perkawinan, akibat hukum yang menekankan pada kepastian hukum dari prespektif hukum positif dan pelaksanakaan prinsip-prinsip agama dari prespektif hukum Islam.
Penyuluhan Hukum di Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram Sarudi; Ady Supryadi
Kreasi: Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2026): April
Publisher : BALE LITERASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58218/kreasi.v6i1.2453

Abstract

The purpose of community service activities is to ensure that the community is aware of and understands regulations related to customary law and the potential of Mataram City. This is because the ability of a village head to influence the community is a major factor that determines the direction of development in the village. Furthermore, the village head must also have the ability to explore the village's potential, which will then be identified with several problems that can be influenced to be solved together with all village officials and the community so that the hope of advancing the village can be achieved. Providing education to the village community through legal counseling is also part of an effort to increase public understanding of the importance of legal awareness, both based on laws and regulations and maximizing the financial and administrative accountability system to support the economic sector of Mataram City
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN SIRI DAN PERLINDUNGAN HAK ISTRI Sarudi
Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 18 No. 3 (2026): September (Special Issue)
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/alihkam.v18i3.16157

Abstract

Perkawinan siri masih menjadi fenomena yang banyak terjadi di Indonesia dan menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak istri. Meskipun secara hukum Islam perkawinan siri dinilai sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah, tidak adanya pencatatan perkawinan mengakibatkan lemahnya pengakuan hukum terhadap hak-hak keperdataan istri. Penelitian ini bertujuan menganalisis status hukum perkawinan siri menurut perspektif hukum Islam serta bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak istri dalam perkawinan siri berdasarkan perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan siri sah menurut hukum Islam sepanjang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun belum memiliki kekuatan pembuktian administratif dalam sistem hukum keluarga di Indonesia karena tidak dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap hak-hak istri menurut hukum Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah), yaitu mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Islam memberikan kedudukan yang seimbang antara suami dan istri dengan menetapkan berbagai hak yang wajib dipenuhi oleh suami, seperti pemberian mahar, nafkah, tempat tinggal yang layak, perlakuan yang baik (mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf), perlindungan dari kekerasan, serta hak memperoleh keadilan dalam kehidupan rumah tangga.