Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan GANEC SWARA Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum JP-Publik Journal Law and Government Unizar Law Review
Ady Supryadi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
KEBIJAKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERHADAP PENDUDUK YANG TERDAMPAK BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL Ady Supryadi
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2018): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (39.065 KB) | DOI: 10.31764/jmk.v9i2.2306

Abstract

This article discusses the importance of government policies in population administration in natural disaster conditions. Population administration activities are carried out, in order to protect community rights administratively in the event of a disaster threatening and disrupting people's lives and livelihoods, resulting in human casualties, environmental damage, property losses and other psychological impacts. Using normative and empirical legal research methods. The statutory approach, and the conceptual approach, as an option in analyzing the views / concepts of experts, and analyzed descriptively qualitatively. The results of the study, population administration is a series of activities structuring and controlling documents and population data through Population Registration, Civil Registration, management of Population Administration information and utilization of the results for public services and development of other sectors. Population administration is an urgent thing to do in disaster conditions and Disaster Management. Therefore, the Department of Population and Civil Registry as an official Government institution that handles population administration is obliged and has the duty to record, register and record as complete as possible every event important to one's civil status. Population administration policy for residents affected by natural disasters and social disasters in the form of issuing SKPTI documents (Certificate of Replacing Identity Signs), SKPS (Certificate of Civil Registration).Keywords: population administration; natural disasters; social disaster; policy.Abstrak Artikel ini membahas tentang pentingnya kebijakan pemerintah bidang administrasi kependudukan pada kondisi bencana alam. Kegiatan administrasi kependudukan dilakukan, dalam rangka melindungi hak-hak masyarakat secara administratif pada peristiwa bencana mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis lainnya. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empris. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach), sebagai pilihan dalam menganalisis pandangan/konsep para ahli, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian, administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi kependudukan merupakan hal yang urgent dilakukan pada kondisi bencana dan Penanggulangan Bencana. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebaga lembaga resmi Pemerintah yang menangani administasi kependudukan berkewajiban dan bertugas untuk mencatat, mendaftarkan serta membukukan selengkap mungkin setiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang. Kebijakan administrasi kependudukan bagi penduduk yang terdampak bencana alam dan bencana sosial berupa menerbitkan dokumen SKPTI (Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas), SKPS (Surat Keterangan Pencatatan Sipil).Kata kunci : administrasi kependudukan; bencana alam; bencana sosial; kebijakan. 
DUTIES AND LEGAL RESPONSIBILITIES OF PHARMACISTS IN PHARMACEUTICAL Ady Supryadi
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 1 (2023): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v14i1.14281

Abstract

Pharmacist as a professional health worker in the field of pharmacy services in carrying out its duties is based on the code of Ethics  as  a  moral  psychiatric profession  work.  But a  profession  code  of  ethics  is  sometimes not very  much noticed. Consequently, the hallmark of the noble profession of pharmacy as a provision  of  assistance  in  the  form  of  drug  services  oriented  to  community needs,  wear  off  and  tend  to  be  commercial  transactions  of  pharmaceutical products  that  are  business - oriented.  The  research  method  uses  a  normative juridical  approach  with  research  specifications  of  the  analytical  descriptive.Data  collection  is  conducted  through  the  inventory  and  study  of  primary, secondary, and tertiary legal materials which are then analyzed in a qualitative juridical. The duty and authority of the pharmacist in carrying out the work of the pharmacy is in the manufacture including the quality control of pharmaceutical preparations, securing, procurement, storage and distribution of drugs, drug management, medical treatment of Doctor's prescription, drug information services, and the development of medicines, medicinal  materials  and  traditional  medicines.  The  responsibility  of  the  pharmacist  in  the  drug  service prescribed  by  the Doctor  is  to  prioritize  the  needs  and  safety  of  patients.  The  overall  responsibility  of pharmacists in drug service is pharmaceutical care to improve the quality of patient life
Penyuluhan Hukum Tentang Peran Peraturan Desa Dalam Pembangunan Desa Di Kecinan Desa Malaka Bahri Yamin; Ady Supryadi
Jurnal Pengabdian Publik (JP-Publik) Vol 2, No 2 (2022): Desember
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jp-publik.v2i2.12628

Abstract

Penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Kecinan Desa Malaka Kabupaten Lombok Utara. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Pengadian kepada Masyarakat.  Tujuannnya adalah untuk memberikan Pengetahuan  dan Pemahaman kepada Masyarakat lebih khusus kepada Pemerintah Desa termasuk Mahasiswa yang ikut sebagai peserta dalam kegiatan ini. Metode Penyuluhan yang digunakan yaitu dalam bentuk ceramah dan Tanya jawab. Peserta memahami dan mengetahui betapa pentingnya Peraturan Desa dalam pembangunan Desa yang berkualitas selanjutnya Peserta juga memahami dan mengetahui proses penyusunan peraturan Desa dan memahami dan mengetahui teknik penyusunan Peraturan Desa. Rekomendasi kegiatan penyuluhan hukum selanjutnya adalah  melakukan bimbingan teknis dalam penyusunan peraturan Desa dengan Pemerintah Desa.
URGENSI HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA GUNA MENYELIDIKI DUGAAN KECURANGAN PEMILU ADY SUPRYADI
GANEC SWARA Vol 18, No 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v18i1.785

Abstract

The discourse of rolling out the right to inquiry by the House of Representatives of the Republic of Indonesia aims to investigate allegations of fraud in the implementation of the 2024 election, normatively this can be done, however whether this effort can influence or even cancel the results of the 2024 election and as an effort to impeach President Joko Widodo certainly cannot be carried out. because the mechanisms are different between the two. The aim of this research is to determine and analyze the urgency of the House of Representatives' right to inquiry to investigate allegations of election fraud. The research method used in this research is normative legal research with a statutory approach. The results of this research show that the use of the right to inquiry that will be carried out by the DPR cannot influence the election results, however, this process is part of the DPR's constitutional right to present and ask questions to the government as part of implementing the principle of checks and balances in the government system.
Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD Ady Supryadi
Journal Law and Government Vol 1, No 1 (2023): Februari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jlag.v1i1.13132

Abstract

Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah Lembaga pemerintahan Lembaga pemerintahan non departemen, atau Lembaga negara saja. ada yang di bentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, salah satu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran kode etik dewan. dan ada pula di bentuk dan mendapatkan kekuasaan melalui Undang-Undang, dan ada pula di bentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kosep.
“Mempertanyakan” Irah-Irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Putusan Perkara Pidana Bahri Yamin; Ady Supryadi; Fahrurrozi Fahrurrozi
Unizar Law Review Vol. 5 No. 2 (2022): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v5i2.8

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi irah-irah “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa” pada setiap putusan pengadilan perkara pidana sebagai salah satu dasar bagi hakim dalam memutuskan perkara secara adil. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan kasus. Kesimpulan dari isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah:syarat yang harus dipenuhi jika irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pada bagian kepala putusan perkara pidana tetap dipertahankan yaitu: a), Hakim harus memiliki moralitas dan komitmen. b), Putusan Hakim harus dapat diterima. c),Putusan hakim sedapat mungkin tidak diajukan upaya hukum. d), Putusan Hakim harus bernuansa keadilan. e), Putusan hakim harus bernilai Ketuhanan.
Analisis Yuridis Kompetensi Absolute Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Memutus Perbuatan Melawan Hukum Oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia: (Studi Kasus Putusan Nomor 757/Pdt.g/2022/Pn Jkt Pst) Ady Supryadi; Tin Yuliani; Fahrurrozi; Aesthetica Fiorini Mantika
Unizar Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v6i1.31

Abstract

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Partai Prima (Partai Rakyat Adil Makmur) terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst, implikasi dari adanya putusan tersebut membuat terjadinya penundaan Pemilu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kompentesi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutus perbuatan melawan hukum oleh Komisi Pemilihan Umum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kompetensi absolut untuk memutus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, karena perbuatan melawan hukum merupakan sengketa administrasi yang seharusnya menjadi kompetensi peradilan Tata Usaha Negara.
Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Syarat Pencalonan Presiden/Wakil Presiden Ady Supryadi; Anies Prima Dewi; Fitiani Amalia; Hamdi Hamdi; Rena Aminwara; Asri Asri; Baiq Rara Carina Sizi Baiq Rara Carina Sizi
Unizar Law Review Vol. 8 No. 2 (2025): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v8i2.109

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan perdebatan yuridis dan ketatanegaraan terkait batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan ini mengubah makna normatif Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan menetapkan penafsiran konstitusional bersyarat terhadap syarat batas usia calon Presiden dan/atau Wakil Presiden. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan norma melalui putusan tersebut serta menelaah implikasi yuridisnya terhadap prinsip open legal policy, pemisahan kekuasaan, dan kepastian hukum dalam sistem pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusan ini telah memperluas perannya dari negative legislator menuju positive legislator dengan membentuk norma baru yang seharusnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Putusan tersebut berimplikasi pada perubahan syarat pencalonan Presiden dan/atau Wakil Presiden, menimbulkan persoalan kesetaraan di hadapan hukum, serta berpotensi melemahkan prinsip kepastian hukum dan sistem checks and balances. Penelitian ini menegaskan pentingnya peneguhan kembali batas kewenangan Mahkamah Konstitusi agar tetap berada dalam koridor konstitusional guna menjaga demokrasi konstitusional dan negara hukum di Indonesia.
Kesadaran hukum anak usia rentan terhadap bahaya narkotika di Panti Asuhan Muhammadiyah Mataram Rina Rohayu Harun; Nurjannah Septyanun; Yulias Erwin; Imawanto Imawanto; Ady Supryadi; Tin Yuliani; Bahri Yamin; Rena Aminwara; Zaenafi Ariani; Fahrurrozi Fahrurrozi; Aesthetica Fiorini Mantika; Nur Oktaviani
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 8, No 4 (2024): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v8i4.27758

Abstract

Abstrak Peredaran narkotika di Indonesia sudah mencapai tahap darurat yang sangat mengkhawatirkan. Kejahatan tindak pidana narkotika, sangat wajar dalam hukum pidana sebut menjadi salah satu extra ordinary crime (kejahatan luar biasa. Korban peredaran narkotika tidak memandang usia, dari usia dewasa, remaja, dan anak-anak. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional melalui hasil survey nasional prevalensi penyalahguna narkotika tahun 2023, menunjukkan angka prevalensi sebesar 1,73 % atau setara  dengan 3,3 juta penduduk Indonesia yang berusia 15-64 tahun, yang menunjukkan adanya peningkatan penyalahgunaan narkotika secara signifikan pada kalangan kelompok usia 15-24 tahun. Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian ini, memberikan penyuluhan hukum serta edukasi terhadap anak-anak Panti Asuhan Muhammadiyah Mataram, terhadap bahanyanya penyalahgunaan narkotika. Panti Asuhan Muhammadiyah adalah lembaga sosial yang didirikan oleh Muhammadiyah untuk memberikan perlindungan, pendidikan, dan pengasuhan bagi anak-anak yatim piatu dan keluarga kurang mampu. Saat ini, panti memiliki total 39 anak asuh dari jenjang SD, SMP, sampai SMA, dan 24 lansia dalam program home care. Adapun peserta yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak  anak jenjang SD-SMP.  Metode yang digunakan adalah sosialisasi dan penyuluhan hukum, dengan menyampaikan materi secara visualisasi, interaktif, serta pemilihan bahasa serderhana, agar mudah dipahami oleh anak-anak perserta. Selanjutnya sesi diskusi dan tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan, saat penyampaian materi, anak-anak sangat antusias mendengarkan pemaparan materi, serta merespon dengan pengajuan pertanyaan dari 7 (tujuh) anak. Selanjutnya para pemateri kembali melakukan evaluasi dengan memberikan kuis kepada para perserta. Kata kunci: narkotika; usia rentan; anak; penyalahgunaan Abstract The circulation of narcotics in Indonesia has reached a very worrying emergency stage. Narcotics crime is very normal in criminal law to be called an extra ordinary crime. Victims of narcotics trafficking regardless of age, from adults, teenagers and children. Based on data from the National Narcotics Agency through the results of a national prevalence survey narcotics abusers in 2023, shows a prevalence rate of 1.73% or the equivalent of 3.3 million Indonesians aged 15-64 years, which shows a significant increase in narcotics abuse among the 15-24 year age group This service provides legal counseling and education to the children of the Mataram Muhammadiyah Orphanage, regarding the dangers of narcotics abuse. The Muhammadiyah Orphanage is a social institution founded by Muhammadiyah to provide protection, education and care for orphaned children and underprivileged families. Currently, the orphanage has a total of 39 foster children from elementary, middle and high school levels, and 24 elderly people in the home care program. The participants involved in this activity were as many as elementary-middle school level children.  The method used is legal outreach and counseling, by presenting material in a visual, interactive manner, and choosing simple language, so that it is easy for the participating children to understand. Next was a discussion and question and answer session. The results of the activity showed that when the material was delivered, the children were very enthusiastic about listening to the material presentation, and responded by asking questions from 7 (seven) children. Next, the presenters carried out another evaluation by giving a quiz to the participants. Keywords: narcotics; vulnerable age; child; abuser
Co-Authors Aesthetica Fiorini Mantika Asri Asri Bahri Yamin Baiq Rara Carina Sizi Baiq Rara Carina Sizi Dewi, Anies Prima Erwin, Yulias Fahrurrozi Fahrurrozi Fahrurrozi Fahrurrozi Fahrurrozi Fitiani Amalia Hamdi Hamdi Imawanto Imawanto Nur Oktaviani Rena Aminwara Rohayu H, Rina S, Nurjannah Tin Yuliani Zaenafi Ariani