Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Moh.Rafli Haggani
Universitas Trunojoyo Madura
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Indonesia Moh.Arif Ferdiansyah; Muhammad Dafa Bagus Hendrawan; Moh.Rafli Haggani; Yudi Widagdo Harimurti
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2025): 2025
Publisher : PT.Hassan Group Publiseher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/qw.v1i2.426

Abstract

Perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia masih menjadi isu serius dalam sistem ketenagakerjaan nasional. Hingga kini, PRT belum memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum yang memadai sebagaimana pekerja formal, meskipun signifikan dalam sektor ekonomi dan sosial. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan (pendekatan undang-undang), pendekatan komparatif (pendekatan komparatif), dan pendekatan kasus (pendekatan kasus). Analisis dibatasi pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, yang dibandingkan dengan pengaturan di negara lain seperti Filipina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Ketenagakerjaan belum mengakomodasi secara eksplisit PRT karena didakwa sebagai pekerja informal. Sementara Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 hanya bersifat administratif dan belum memiliki kekuatan hukum yang kuat. Akibatnya, banyak PRT yang mengalami pelanggaran hak seperti upah tidak layak, jam kerja berlebihan, kekerasan, dan ketiadaan jaminan sosial. Kesimpulannya, posisi hukum PRT masih lemah akibat ketentuan hukum yang komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan undang-undang khusus tentang perlindungan PRT, harmonisasi antarperaturan, serta ratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 sebagai wujud komitmen negara terhadap perlindungan hak asasi manusia dan prinsip negara hukum
Co-Authors Moh.Arif Ferdiansyah Muhammad Dafa Bagus Hendrawan Yudi Widagdo Harimurti