<![CDATA[Transformasi digital menjadi tantangan utama dalam mewujudkan birokrasi kelas dunia di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024. Kompetensi digital sumber daya manusia sektor publik merupakan faktor kunci untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan. Namun, studi menunjukkan bahwa hanya 30% Aparatur Sipil Negara yang menguasai teknologi digital, disertai tantangan seperti infrastruktur terbatas dan resistensi terhadap perubahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kompetensi digital sumber daya manusia sektor publik di Indonesia serta strategi pengembangannya untuk mendukung birokrasi kelas dunia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Data diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, laporan pemerintah, dan publikasi terkait transformasi digital. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola kompetensi digital, tantangan, dan rekomendasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kompetensi digital sumber daya manusia sektor publik memerlukan pendekatan, meliputi: (1) pelatihan reskilling dan upskilling berbasis kebutuhan, (2) pengembangan infrastruktur digital, (3) penciptaan budaya adaptif terhadap teknologi, serta (4) kolaborasi dengan sektor swasta. Regulasi seperti Undang – Undang Aparatur Sipil Negara telah memberikan landasan hukum, tetapi implementasinya perlu diperkuat melalui program terstruktur dan evaluasi berkelanjutan. Investasi dalam kompetensi digital dinilai krusial untuk mencapai birokrasi yang agile, transparan, dan berdaya saing global.]]>
