Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.532
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ARISTO Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Madaniya JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik Jurnal Pengabdian Teratai
OTTI ILHAM KHAIR
Department Of Government Science, Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, Jakarta,
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
ANALISIS LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS PADA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG IBUKOTA NEGARA OTTI ILHAM KHAIR
ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/academia.v2i1.1037

Abstract

The plan to move the capital city of the Republic of Indonesia was conveyed by President Joko Widodo in his speech during a Limited Meeting at the Presidential Office. This plan is based on the consideration that the condition of the city of Jakarta is considered to be no longer possible as the capital city. The plan to move the capital city has received many responses from politicians and the general public, both in the form of support and rejection. The Draft Law (RUU) for the State Capital (IKN) was finally passed into the IKN Law by almost all factions in the DPR until it was ratified on January 18, 2022. This was based more on Article 360 ??of Law no. 23 of 2014 concerning Regional Government, which stipulates that the Central Government can establish a Special Area, which in the context of the National Capital Academic Paper, the Special Area for the candidate for the State Capital will be located between the North Penajam Paser Regency (PPU) and the Kutai Kartanegara Regency, Kalimantan East. This location was confirmed by the Minister of National Development Planning who is also the Head of the National Development Planning Agency, Suharso Monoarfa, stating that the zero point of IKN development and the location of the State Palace are right in the middle of Indonesia. The nation's capital. This research was conducted using a qualitative research method, a normative juridical approach and the focus of writing was to examine the philosophical, sociological and juridical foundations of Pancasila contained in the IKN Bill. The results of the study found that the philosophical basis contained in the IKN Bill had not been fully explained by linking it to the values ??of Pancasila. It is necessary to evaluate and analyze the relevant laws and regulations, as the basis for the legitimacy of a law, which is able to explain the Philosophical, Juridical, and Sociological foundations of the IKN Law, so that the target direction, scope of regulation, and article content can be applied effectively, efficiently in harmony with various laws and regulations. ABSTRAKRencana pemindahan ibu kota Negara Republik Indonesia disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya saat Rapat Terbatas di Kantor Presiden. Rencana ini didasari oleh pertimbangan kondisi kota Jakarta dinilai sudah tidak memungkinkan sebagai ibu kota, yang Rencana pemindahan ibu kota ini menuai banyak tanggapan dari kalangan politisi maupun masyarakat khalayak umum, baik berupa dukungan maupun penolakan. Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu kota Negara (IKN) pun akhirnya disahkan menjadi UU IKN oleh hampir semua fraksi di DPR hingga disahkan pada 18 Januari 2022. Hal tersebut lebih didasarkan pada Pasal 360 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa Pemerintah Pusat dapat membentuk Kawasan Khusus, yang dalam konteks Naskah Akademik Ibu Kota Negara, maka Kawasan Khusus calon Ibu Kota Negara akan berlokasi di antara Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Lokasi ini dipastikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, menyebutkan titik nol pembangunan IKN dan titik lokasi Istana Negara, tepat berada di tengah-tengah Indonesia.Naskah Akademik IKN dapat dijadikan sebagai landasan hukum awal dari upaya pemindahan Ibu Kota Negara. Penelitian ini dilakukan dengan métode penelitian kualitatif, pendekatan secara yuridis normatif dan fokus penulisan mengkaji landasan filosofis Pancasila, sosiologis dan yuridis yang terdapat dalam RUU IKN. Hasil peneltian ditemukan bahwa landasan filosofis yang terdapat dalam RUU IKN belum dijabarkan secara menyeluruh dengan mengkaitkannya terhadap nilai Pancasila. Perlu dilakukan evaluasi dan analisis peraturan perundangan terkait, sebagai basis legitimasi dari sebuah Undang-Undang, yang mampu menjelaskan tentang landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dari UU IKN, sehingga arah sasaran, jangkauan pengaturan, dan materi muatan pasal dapat diterapkan secara efektif, efisien, harmonis dengan berbagai peraturan perundang-undangan.
Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia Otti Ilham Khair
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v3i2.442

Abstract

Pada bulan Maret tahun 2020, Pemerintah telah menerbitkan kebijakan penanggulangan penyebaran virus corona COVID-19 dengan mengeluarkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Aturan dimaksud membatasi aktivitas warga negara pada daerah tertentu yang terjangkit infeksi Covid-19 secara menyeluruh demi mencegah semakin menyebarnya Covid-19. Pembatasan tersebut, diantaranya dengan menutup operasional perusahaan, sehingga berpotensi terhadap keberadaan usaha serta melakukan tindakan efisiensi kerjawan dengan cara diputusnya hubungan kerja. Pada saat bersamaan Pemerintah dan legislatif menetapkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan mengubah sebagian UU Ketenagakerjaan sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaaimana bentuk perlindungan tenaga kerja akibat disahkannya UU Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian yuridis normatif dan metode analisis deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah belum tercapainya keadilan dalam mendapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada segenap tenaga kerja Indonesia karena posisi tawar yang tidak seimbang antara pengusaha dengan pekerja, sehingga perlu adanya aturan yang mampu menyeimbangkan kedudukan antara kadua pihak
Eksistensi Nilai Pancasila Pada Generasi Milenial Otti Ilham Khair; Catur Widiatmoko; Rajanner P. Simarmata; Rosidi Rosidi; Susi Susi; M. Nurdin
Madaniya Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Pusat Studi Bahasa dan Publikasi Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53696/27214834.144

Abstract

Pancasila merupakan ideologi bangsa yang perlu ditanamkan tanpa terputus dari generasi pendahulu kepada generasi penerusnya, yang saat ini ada pada generasi milenial, tak terkecuali bagi para santriwati milenial yang berada di lingkungan pondok pesantren. Dengan eksistensi nilai Pancasila diharapkan dapat meningkatkan rasa persatuan antar santri dan bermasyarakat, berbingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menanamkan nilai Pancasila kepada generasi milenial, khususnya kepada santriwati pondok pesantren putri Al-Awwabin, di Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat sebagai mitra kegiatan. Dengan tertanamnya dengan baik nilai-nilai luhur ideologi Pancasila ini, diharapkan dapat lebih meningkatkan nilai persatuan dalam keberagaman yang ada pada diri masing-masing santriwati, serta mampu menangkal paham radikalisme yang ada di lingkungan pondok pesantren. Kegiatan penyuluhan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam penanaman karakter nilai persatuan dan tanggung jawab bersama di dalam kehidupan sehari-hari tiap individu maupun dalam bermasyarakat, dimana nilai egoistik individualisme kerap ditemukan lingkungan masyarakat, akibat derasnya pengaruh dari kemajuan teknologi, yang berakibat dapat merusak nilai moral dan persatuan dalam lingkungan pondok pesantren. Setelah kegiatan ini, ditemukan bahwa nilai Pancasila masih tertanam dengan baik di kalangan santriwati, yang dibuktikan dengan tanggapan atas kesadaran dalam bermasyarakat dan mampu menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan nilai Pancasila.
Local Marginalization in Batam Island as Industrial Cities in Border Region Indonesia: Where is The Role? Otti Ilham Khair; Welasari Welasari; Catur Widiatmoko; Ratna Indriasari; Fitrisia Munir; Delmira Syafrini
ARISTO Vol 10, No 3 (2022): December / Special Issue : Local Governance
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ars.v10i3.6255

Abstract

This study aims to evaluate the level of marginalization of local communities and analyze their participation in sustainable development on Batam Island as an Industrial city that is developing and bordering ASEAN countries. The research applied a descriptive qualitative research method with a case study approach and used the concept of gentrification, an implication of new industrial cities describing a phenomenon empirically. The results show that Batam Island, as one of the developing new industrial cities than other cities, cannot withstand the influx of people from outside the cities to work and settle there. As the center of industrial cities in Indonesia's border regions with Malaysia and Singapore, it has opened cooperation with developed countries with the support of globalization currents to have affected the urban system and destroyed many traditional regional models. This research found that local cities' development strategies are required through the collaboration of sub-state actors and must be planned under a more macroscopic framework so that local communities are not deeply marginalized as part of industrial cities' growth.
MODEL ADMINISTRASI KEUANGAN BERBASIS SPESIAL JURNAL UNTUK PAUD KASUWARI Abu Bakar; Obing Zaid Zobir; Otti Ilham Khair; Catur Widyatmoko; Ratna Indriasari; Rajanner Simarmata; Welasari Welasari
Jurnal Pengabdian Teratai Vol 3 No 2 (2022): Jurnal Pengabdian Teratai
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55122/teratai.v3i2.551

Abstract

Riset ini merupakan laporan dari pengabdian pada masyarakat yang bertujuan untuk menyediakan laporan keuangan sederhana aplikasi spesial jurnal dalam penyajian laporan keuangan PAUD KASUARI. Oleh karenanya pokok permasalahan dari riset ini adalah Akun apa saja yang diperlukan, jenis laporan apa saja yang dibutuhkan dan alat bantu apa yang dapat menjamin terlaksananya program perbaikan administrasi. Hasil perancangan menujukan akun yang dibutuhkan berjumlah 24 mulai dari kas hingga beban lain-lain. Laporan yang dibutuhkan adalah Jurnal Penerimaan Kas, Jurnal Pengeluaran Kas, jurnal lain-lain, laporan Neraca Laporan Operasional dan laporan perubahan modal, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Alat bantu yang digunakan untuk menjamin program perbaikan administrasi sederhana adalah Microsoft Office Excel.
IMPLIKASI PROSES HUKUM YANG ADIL TERHADAP KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA DAN REKOMENDASI KESEJAHTERAAN SOSIAL DI PAPUA Achmad Yusuf; Otti Ilham Khair; Gede Wijaya Kusuma; Muhammad Nasruddin
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2746

Abstract

Abstract This study aims to implicate a fair legal process against armed criminal groups and social welfare recommendations in Papua. In order to carry out a better, systematic and directed study in accordance with the expected goals, this writing is based on the results of research or legal studies. The results of this study are in the form of an acronym for the Armed Criminal Group, which is a group that often spreads terror against both civilians and the TNI and Polri in the Papua region. The aim of the KKB Papua is to break away from the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). Therefore, the Papuan KKB can be called a separatist movement, whose movements often result in fatalities. Before being born as KKB, this group was formerly known as the Free Papua Organization (OPM) and a fair trial or fair trial is a principle which is an indicator of the development of a just society and legal system. Without the application of fair trial principles, many innocent people will enter the criminal justice system and will most likely end up in jail. Without the application of fair trial principles, law and public trust in law and the justice system will collapse.
IMPLEMENTASI PEMBERANTASAN KORUPSI DI TINGKAT RUKUN TETANGGA Gede Wijaya Kusuma; Sri Delvianty Hinelo; Ratna Indriasari; Otti Ilham Khair
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Vol. 6 No. 4 (2023): Volume 6 No 4 Tahun 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v6i4.21103

Abstract

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu isu penting dalam konteks pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Di tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, seperti tingkat Rukun Tetangga (RT), upaya pemberantasan korupsi memiliki dampak yang signifikan terhadap keadilan sosial dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam tentang bagaimana implementasi pemberantasan korupsi di tingkat RT diwujudkan dalam praktik sehari-hari. Jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan (literature review). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberantasan korupsi di tingkat RT sangat penting untuk memastikan pengelolaan dana dan aset publik yang lebih transparan dan akuntabel. Diperlukan komitmen kuat dari para pemimpin RT dan warga masyarakat untuk bekerja sama dalam upaya pencegahan korupsi. Pemimpin RT memiliki peran sentral dalam mempromosikan integritas dan mencegah korupsi di lingkungan mereka. Pemimpin RT dapat menjadi teladan dengan menunjukkan perilaku yang jujur, transparan, dan etis. Pemimpin RT berperan penting dalam pengelolaan dana dan aset publik di tingkat RT. Mereka harus memastikan bahwa proses alokasi dan penggunaan dana publik berjalan dengan transparan dan akuntabel. Partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di tingkat RT adalah faktor kunci dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan transparan. Namun, tingkat partisipasi ini sering kali bervariasi, dan ada beberapa faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat diantaranya tingkat kesadaran masyarakat tentang korupsi dan dampak negatifnya serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah RT dan lembaga terkait.
The Role of Ethics in Decision Making by the Constitutional Court on the Age Limit for Presidential and Vice Presidential Candidates Otti Ilham Khair; Wirman Syafri
ARISTO Vol 12, No 1 (2024): Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ars.v12i1.8189

Abstract

This research aims to analyze the role of ethics in the decision of the Constitutional Court (MK) regarding the age limit of presidential and vice presidential candidates and its impact on public views and moral principles in the political system of law and government in Indonesia. The issuance of Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 in Indonesia has caused controversy. Through the framework of ethical theories, such as deontology, utilitarianism, leadership ethics, and political ethics and governance ethics, this study reveals how the Constitutional Court's decision raises ethical questions about the Court's moral obligations, the impact on public welfare, individual rights, and moral values in politics. The research method is based on a qualitative method with the type of research used is a literature study. The results show that there are ethical violations in the Constitutional Court's decision-making that have an impact on the moral aspects of the political, legal and governmental system in Indonesia. The Constitutional Court needs to uphold ethics, so that the honor and dignity of law enforcers are well maintained.
Co-Authors Abu Bakar Achmad Yusuf Catur Widiatmoko Catur Widiatmoko Catur Widiatmoko Catur Widyatmoko Delmira Syafrini Fitrisia Munir Gede Wijaya Kusuma M. Nurdin Muhammad Nasruddin Obing Zaid Sobir Rajanner P. Simarmata Rajanner P. Simarmata Rajanner Simarmata Ratna Indriasari Ratna Indriasari Rosidi Rosidi Sri Delvianty Hinelo Susi Susi Welasari Welasari Welasari Welasari Wirman Syafri