Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.888
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Begawan Abioso Journal of Innovative and Creativity
Muhammad Nasruddin
Universitas Krisnadwipayana
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
IMPLIKASI PROSES HUKUM YANG ADIL TERHADAP KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA DAN REKOMENDASI KESEJAHTERAAN SOSIAL DI PAPUA Achmad Yusuf; Otti Ilham Khair; Gede Wijaya Kusuma; Muhammad Nasruddin
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2746

Abstract

Abstract This study aims to implicate a fair legal process against armed criminal groups and social welfare recommendations in Papua. In order to carry out a better, systematic and directed study in accordance with the expected goals, this writing is based on the results of research or legal studies. The results of this study are in the form of an acronym for the Armed Criminal Group, which is a group that often spreads terror against both civilians and the TNI and Polri in the Papua region. The aim of the KKB Papua is to break away from the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). Therefore, the Papuan KKB can be called a separatist movement, whose movements often result in fatalities. Before being born as KKB, this group was formerly known as the Free Papua Organization (OPM) and a fair trial or fair trial is a principle which is an indicator of the development of a just society and legal system. Without the application of fair trial principles, many innocent people will enter the criminal justice system and will most likely end up in jail. Without the application of fair trial principles, law and public trust in law and the justice system will collapse.
Pertanggungjawaban Perusahaan Ekspedisi Berkaitan Dengan Kelalaian Hilangnya Barang Kiriman Nasruddin, Muhammad
Begawan Abioso Vol. 12 No. 2 (2021): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4414.51 KB) | DOI: 10.37893/abioso.v12i2.17

Abstract

Tujuan penelitian ini memperoleh pemahaman mengenai pertanggungjawaban perusahaan jasa pengangkutan dan pengiriman (ekspedisi) di dalam melayani pengiriman barang konsumen sebagai pengguna jasa atas barang yang cacat, rusak dan hilang, dan bagaimana upaya hukum bagi konsumen sebagai pengguna jasa terhadap barangnya, terkait pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman barang (ekspedisi). Permasalahan penelitian ini adalah pertanggungjawaban perusahaan ekspedisi berkaitan dengan kelalaian hilangnya barang kiriman menyangkut hukum konsumen kerugian konsumen akibat pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi jasa pengangkut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif berdasarkan data primer serta berbagai data sekunder berupa peraturan perundang-undangan. Kesimpulan penelitian ini sebagai pertanggungjawaban pihak jasa pengangkutan atas kelalaian pengiriman barang dan solusi kerugian terhadap konsumen atas segala kerugian yang diderita sebagai pihak pengguna jasa.
Kompetensi Digital Sumber Daya Manusia Manusia Sektor Publik: Mewujudkan World Class Bureaucracy Otti Ilham Khair; Marisa Permatasari; Memorianus Amazihono; Muhammad Nasruddin
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.660

Abstract

Transformasi digital menjadi tantangan utama dalam mewujudkan birokrasi kelas dunia di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024. Kompetensi digital sumber daya manusia sektor publik merupakan faktor kunci untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan. Namun, studi menunjukkan bahwa hanya 30% Aparatur Sipil Negara yang menguasai teknologi digital, disertai tantangan seperti infrastruktur terbatas dan resistensi terhadap perubahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kompetensi digital sumber daya manusia sektor publik di Indonesia serta strategi pengembangannya untuk mendukung birokrasi kelas dunia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Data diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, laporan pemerintah, dan publikasi terkait transformasi digital. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola kompetensi digital, tantangan, dan rekomendasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kompetensi digital sumber daya manusia sektor publik memerlukan pendekatan, meliputi: (1) pelatihan reskilling dan upskilling berbasis kebutuhan, (2) pengembangan infrastruktur digital, (3) penciptaan budaya adaptif terhadap teknologi, serta (4) kolaborasi dengan sektor swasta. Regulasi seperti Undang – Undang Aparatur Sipil Negara telah memberikan landasan hukum, tetapi implementasinya perlu diperkuat melalui program terstruktur dan evaluasi berkelanjutan. Investasi dalam kompetensi digital dinilai krusial untuk mencapai birokrasi yang agile, transparan, dan berdaya saing global.
Co-Authors Achmad Yusuf Gede Wijaya Kusuma Marisa Permatasari Memorianus Amazihono OTTI ILHAM KHAIR