Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Permasalahan Hukum dalam Keputusan Administratif Berdasarkan Pemeriksaan Badan Peradilan: Studi pada Putusan Nomor 404 K/TUN/2016 Rizky Dwi Rendrahadi; Muhammad Ridho Daniswara; Valdynar Ridho Pambudi
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5285

Abstract

Penelitian ini membahas permasalahan hukum dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berdasarkan studi terhadap Putusan Nomor 404 K/TUN/2016. Kasus tersebut menyoroti sengketa pertanahan yang berujung pada penerbitan sertifikat hak milik oleh Kantor Pertanahan Kota Malang sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, penerbitan sertifikat tersebut kemudian digugat karena dianggap cacat hukum. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kecacatan hukum dalam proses penerbitan KTUN serta mengkaji konsistensi penerapan asas dan ketentuan hukum administrasi pertanahan dalam penyelesaian sengketa. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) melalui analisis terhadap putusan 404 K/TUN/2016 dan putusan sejenis. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara hukum lelang dan hukum pertanahan, potensi sertifikat ganda, hambatan eksekusi putusan PTUN oleh BPN, serta lemahnya due diligence dalam administrasi pertanahan. Temuan ini menegaskan masih adanya celah hukum dalam sistem pertanahan Indonesia yang berdampak pada kepastian hak dan efektivitas putusan peradilan. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan mekanisme administratif dan yudisial untuk memastikan konsistensi serta kepastian hukum dalam penerbitan KTUN.
Tantangan Penentuan Subjek dan Objek Pajak atas Aktivitas Content Creator dan Influencer dalam Perspektif Hukum Pajak Indonesia Muhammad Ridho Daniswara; Rizky Dwi Rendrahadi; Muhammad Khanza Allifearly; Gusti Ngurah Brian Baskara Putra; Sholihul Hakim
Journal of Innovative and Creativity (Joecy) Vol. 6 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i2.11939

Abstract

Dengan adanya Perkembangan ekonomi digital telah melahirkan mata pencaharian baru, mulai dari content creator hingga influencer, yang mendapatkan penghasilan melalui berbagai macam platform digital. keadaan ini memunculkan permasalahan dalam menentukan subjek dan objek pajak karena bentuk penghasilannya beragam serta sering melibatkan transaksi lintas negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan content creator dan influencer sebagai subjek pajak serta mengkaji penentuan objek pajak atas penghasilan yang diperoleh dari aktivitas digital. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa content creator dan influencer merupakan subjek pajak orang pribadi yang wajib melaporkan seluruh penghasilannya, baik dari dalam maupun luar negeri. Adapun objek pajaknya mencakup seluruh tambahan kemampuan ekonomis, termasuk pendapatan dari iklan, endorsement, afiliasi, hadiah digital, dan natura. Untuk meningkatkan kepastian hukum dan kepatuhan pajak, diperlukan regulasi yang adaptif, penguatan pengawasan, serta peningkatan literasi perpajakan bagi pelaku ekonomi digital.