Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Innovative and Creativity The Republic: Journal of Constitutional Law
Dedi Guyup Prasojo
Universitas Tidar
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Analisis Kesenjangan Das Sollen dan Das Sein Terkait Kewenangan PTUN Pada Studi Kasus Putusan No. 76/G/2023/PTUN.SMG Dedi Guyup Prasojo; Muhammad Yuda Ayodya Musyaffa; Ferdy Nugroho
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5385

Abstract

Sengketa hukum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat seringkali dijumpai. Tidak hanya antar masyarakat namun juga negara atau pejabat negara dengan masyarakat. Sengketa terkait keputusan pejabat tata usaha negara dan masyarakatnya termasuk kedalam ranah kewenangan PTUN. Dalam mengimplementasikan hukum yang ada masih banyak ditemui kesenjangan antara das sollen atau hukum yang dicita citakan dengan das sein atau hukum yang terjadi di lapangan. Penelitian ini berusaha menganalisis Putusan No. 76/G/2023/PTUN.SMG mengenai kewenangan PTUN terhadap adanya gugatan SK No. 170/76 Tahun 2023 yang dibawa ke PTUN, dan kesenjangan das sollen dengan das sein pada putusan hakim mengenai kasus tersebut, serta faktor yang mempengaruhi hingga dampak yang terjadi pada kasus tersebut. Dalam penelitian ini digunakan metode normatif doktrinal dengan menganalisis berbagai sumber dan data yang ada. Hasilnya adalah terjadi kesenjangan antara das sollen dan das sein pada putusan Putusan No. 76/G/2023/PTUN.SMG. Dimana kasus tersebut seharusnya sesuai undang-undang termasuk objek sengketa PTUN namun dalam hal ini hakim menolak karena alasan tidak termasuk kewenangan absolut PTUN. Faktor kebebasan hakim dalam memutuskan suatu kasus menjadi salah satu faktornya. Kesenjangan das sollen dan das sein dalam putusan hakim dapat menyebabkan menurunya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan melemahkan legitimasi hukum.
Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Perdata serta Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Pidana Pajak: Studi Kasus 733/Pid.Sus/2024/PN.Smg Dedi Guyup Prasojo; Dimas Ari Saputra; Febri Aditiya Nur Wahid; Hikmatyar Ramadhani Mustofa Ilham; Sholihul Hakim
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6649

Abstract

Pajak adalah pendapatan utama negara yang memiliki peran penting dalam pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, hukum pajak tidak dapat dipisahkan dari cabang hukum lain, khususnya hukum perdata dan hukum pidana. Penelitian ini membahas hubungan hukum pajak dengan hukum perdata terkait status dana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut oleh wajib pajak, serta penerapan asas ultimum remedium dalam tindak pidana perpajakan melalui studi kasus Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN.Smg. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif melalui analisis terhadap peraturan-undangan, putusan pengadilan, dan berbagai sumber pustaka yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana PPN yang telah dipungut wajib pajak bukan merupakan milik pribadi, melainkan hak negara yang sementara berada dalam penguasaan wajib pajak sebelum disetorkan ke kas negara. Dari sisi hukum perdata, kewajiban perpajakan muncul karena adanya hubungan hukum berupa transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Selain itu, ketentuan pidana dalam hukum pajak pada dasarnya digunakan sebagai langkah terakhir setelah upaya administratif tidak lagi efektif, terutama apabila ditemukan unsur kesengajaan yang menyebabkan kerugian negara. Dengan demikian, hukum pajak saling berhubungan erat dengan hukum perdata dan ketentuan pidana pajak tetap harus memperhatikan asas ultimum remedium .
Perlindungan Hukum Penguasaan Lahan: Analisis Maladministrasi Dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Sengketa Tumpang Tindih Iup Sulawesi Tengah Amir Mahmud Faid Abdillah; Dedi Guyup Prasojo; Dimas Ari Saputra; Muhammad Rafif Alauddin; Rizqi Agung Gilang Rhomadon; Kuswan Hadji
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7507

Abstract

Sektor pertambangan mineral dan batubara memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, namun tata kelola perizinannya masih menghadapi persoalan tumpang tindih wilayah izin usaha pertambangan (IUP) yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik kepentingan. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap pemegang hak penguasaan lahan sektoral dalam sengketa tumpang tindih IUP di Provinsi Sulawesi Tengah yang melibatkan PT Ahliyunanda Jaya Mineral, PT Watu Balaesang Perdana, dan PT Qeenan Nexavia Global. Permasalahan berawal dari penerbitan IUP Eksplorasi kepada dua perusahaan baru pada wilayah yang telah tercakup dalam IUP Operasi Produksi PT Ahliyunanda Jaya Mineral, sementara permohonan perpanjangan izin perusahaan tersebut belum memperoleh keputusan tertulis dari pemerintah daerah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data sekunder dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis isi untuk menilai adanya maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan izin baru tanpa penyelesaian formal atas permohonan perpanjangan sebelumnya mencerminkan maladministrasi berupa pengabaian prosedur administrasi yang bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas kecermatan. Selain itu, terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang apabila kebijakan perizinan tersebut ditujukan untuk menguntungkan pihak tertentu. Perlindungan hukum dapat ditempuh melalui mekanisme administratif maupun gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sengketa ini berimplikasi pada kemungkinan pembatalan izin, pemulihan kerugian, serta potensi pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan unsur koruptif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan verifikasi spasial, transparansi data perizinan, penerapan prinsip kehati-hatian, dan koordinasi antarsektor guna mencegah sengketa serupa.
POTENSI PELEMAHAN CHECKS AND BALANCES PADA SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DALAM WACANA PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH DPRD Dedi Guyup Prasojo
The Republic : Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 2 (2026): THE REPUBLIC : Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara dan diterbitkan oleh Program Studi Hukum Tata Negara dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sunan Drajat Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/htn.v4i2.3136

Abstract

Wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung oleh masyarakat menjadi dipilih oleh DPRD kembali menjadi perhatian dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Perubahan tersebut muncul dengan alasan untuk mengurangi tingginya biaya politik dalam penyelenggaraan pilkada. Namun demikian, mekanisme tersebut juga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan dalam hubungan antara DPRD dan kepala daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi melemahnya mekanisme check and balance serta potensi terganggunya keseimbangan kekuasaan antara DPRD dan kepala daerah apabila kepala daerah dipilih oleh DPRD. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD berpotensi menimbulkan konflik kepentingan politik, mengurangi independensi kepala daerah, serta memperkuat posisi DPRD dalam sistem pemerintahan daerah. Kondisi tersebut dapat menyebabkan terjadinya penumpukan kewenangan pada DPRD yang berimplikasi pada melemahnya fungsi pengawasan dan terganggunya keseimbangan kekuasaan antara lembaga legislatif dan eksekutif daerah. Oleh karena itu, keseimbangan kewenangan antar lembaga perlu tetap dijaga guna menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kata Kunci: pilkada, DPRD, kepala daerah, check and balance, pemerintahan daerah.
Co-Authors Amir Mahmud Faid Abdillah Dimas Ari Saputra Febri Aditiya Nur Wahid Ferdy Nugroho Hakim, Sholihul Hikmatyar Ramadhani Mustofa Ilham Kuswan Hadji Muhammad Rafif Alauddin Muhammad Yuda Ayodya Musyaffa Rizqi Agung Gilang Rhomadon