Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Innovative and Creativity
Dedi Guyup Prasojo
Universitas Tidar
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Kesenjangan Das Sollen dan Das Sein Terkait Kewenangan PTUN Pada Studi Kasus Putusan No. 76/G/2023/PTUN.SMG Dedi Guyup Prasojo; Muhammad Yuda Ayodya Musyaffa; Ferdy Nugroho
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5385

Abstract

Sengketa hukum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat seringkali dijumpai. Tidak hanya antar masyarakat namun juga negara atau pejabat negara dengan masyarakat. Sengketa terkait keputusan pejabat tata usaha negara dan masyarakatnya termasuk kedalam ranah kewenangan PTUN. Dalam mengimplementasikan hukum yang ada masih banyak ditemui kesenjangan antara das sollen atau hukum yang dicita citakan dengan das sein atau hukum yang terjadi di lapangan. Penelitian ini berusaha menganalisis Putusan No. 76/G/2023/PTUN.SMG mengenai kewenangan PTUN terhadap adanya gugatan SK No. 170/76 Tahun 2023 yang dibawa ke PTUN, dan kesenjangan das sollen dengan das sein pada putusan hakim mengenai kasus tersebut, serta faktor yang mempengaruhi hingga dampak yang terjadi pada kasus tersebut. Dalam penelitian ini digunakan metode normatif doktrinal dengan menganalisis berbagai sumber dan data yang ada. Hasilnya adalah terjadi kesenjangan antara das sollen dan das sein pada putusan Putusan No. 76/G/2023/PTUN.SMG. Dimana kasus tersebut seharusnya sesuai undang-undang termasuk objek sengketa PTUN namun dalam hal ini hakim menolak karena alasan tidak termasuk kewenangan absolut PTUN. Faktor kebebasan hakim dalam memutuskan suatu kasus menjadi salah satu faktornya. Kesenjangan das sollen dan das sein dalam putusan hakim dapat menyebabkan menurunya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan melemahkan legitimasi hukum.
Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Perdata serta Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Pidana Pajak: Studi Kasus 733/Pid.Sus/2024/PN.Smg Dedi Guyup Prasojo; Dimas Ari Saputra; Febri Aditiya Nur Wahid; Hikmatyar Ramadhani Mustofa Ilham; Sholihul Hakim
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6649

Abstract

Pajak adalah pendapatan utama negara yang memiliki peran penting dalam pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, hukum pajak tidak dapat dipisahkan dari cabang hukum lain, khususnya hukum perdata dan hukum pidana. Penelitian ini membahas hubungan hukum pajak dengan hukum perdata terkait status dana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut oleh wajib pajak, serta penerapan asas ultimum remedium dalam tindak pidana perpajakan melalui studi kasus Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN.Smg. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif melalui analisis terhadap peraturan-undangan, putusan pengadilan, dan berbagai sumber pustaka yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana PPN yang telah dipungut wajib pajak bukan merupakan milik pribadi, melainkan hak negara yang sementara berada dalam penguasaan wajib pajak sebelum disetorkan ke kas negara. Dari sisi hukum perdata, kewajiban perpajakan muncul karena adanya hubungan hukum berupa transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Selain itu, ketentuan pidana dalam hukum pajak pada dasarnya digunakan sebagai langkah terakhir setelah upaya administratif tidak lagi efektif, terutama apabila ditemukan unsur kesengajaan yang menyebabkan kerugian negara. Dengan demikian, hukum pajak saling berhubungan erat dengan hukum perdata dan ketentuan pidana pajak tetap harus memperhatikan asas ultimum remedium .
Co-Authors Dimas Ari Saputra Febri Aditiya Nur Wahid Ferdy Nugroho Hakim, Sholihul Hikmatyar Ramadhani Mustofa Ilham Muhammad Yuda Ayodya Musyaffa