Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Dari Rapat Darurat Ke Putusan Final: Legasi Sengketa Pilkades Temanggung Azzahra Pramesty Ramadhani; Muhamad Gibral Fetriko; Muhammad Rizqullah Mumtaz Akbar
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5477

Abstract

This study analyzes the legality of the State Administrative Decision (KTUN) issued by the Regent of Temanggung No. 141677/2013 ratifying the Purwosari Village Head Election (Pilkades) results in Temanggung Regency, challenged via Semarang Administrative Court (PTUN) Decision No. 004G/2014/PTUN.SMG. The core research questions address: (1) whether the parties' positions and the KTUN meet formal requirements under PTUN procedural law, and (2) the judges' rationale regarding the vote recount mechanism absent explicit regulation in Temanggung's Regional Regulation (Perda) No. 5/2007 and Regent Regulation (Perbup) No. 6/2007 from the perspective of General Principles of Good Governance (AUPB). Employing a normative juridical approach, this research draws on primary legal materials including statutes (UU PTUN No. 51/2009, Perda Temanggung No. 5/2007, Perbup Temanggung No. 6/2007) and court decisions, alongside secondary sources such as journals and legal literature; data collection relies on library studies, with analysis via statutory, conceptual, and case study methods using qualitative descriptive techniques. Findings reveal that the KTUN satisfies formal elements and attributive authority, while the court rejected the claim, deeming the recount aligned with AUPB, committee-witness consensus, and legal certainty objectives. The study's novelty lies in proposing targeted regulations for Pilkades vote reconstruction protocols, enriching discourse on preventing recurrent village-level administrative disputes in Indonesia.
Celah Hukum Otonomi Khusus Papua dari Korupsi Lukas Enembe Menuju Reformasi Pengawasan Dana Otsus Muhamad Gibral Fetriko; Rina Desy Priyatna; Sulistari; Regina Ratri Azizah Pratiwi; Madina Lintang Tsalatsa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7208

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis celah hukum dalam mekanisme pengawasan dana Otonomi Khusus Papua serta menilai efektivitas revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dalam menutup celah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, mengkaji kasus korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai objek analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan pengawasan dana otonomi khusus bersifat sistemik, yang ditandai oleh lemahnya independensi inspektorat daerah, ketidakhadiran norma pengawasan yang eksplisit, serta minimnya kontrol sosial dari masyarakat sipil. Kasus Lukas Enembe membuktikan bahwa praktik korupsi dalam sistem otonomi khusus melibatkan jaringan pejabat yang lebih luas dan bersifat berulang. Meskipun revisi UU No. 2 Tahun 2021 membawa sejumlah perbaikan seperti redistribusi dana ke kabupaten/kota dan penguatan kewajiban pelaporan, revisi tersebut belum cukup menutup seluruh celah hukum yang ada. Penguatan kelembagaan pengawasan, peningkatan transparansi, dan komitmen politik yang konsisten diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan dana otonomi khusus Papua yang akuntabel.