Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Regina Ratri Azizah Pratiwi
Universitas Tidar
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Keabsahan Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Islam serta Implikasinya terhadap Status Anak dan Harta Bersama Siti Rofiyaningsih; Nawira Rizka Ramadhani; Madina Lintang Tsalatsa; Regina Ratri Azizah Pratiwi; Tiara Aurelia Shafira; Sulistari; Rossy Aprilia Maulani; Shierly Anindya Sahya Renata
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6758

Abstract

Perkawinan beda agama merupakan fenomena yang akan terus berkembang di tengah Masyarakat Indonesia yang majemuk, namun hingga saat ini belum mendapat pengaturan secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia. Penelitian in bertujuan untuk menganalisis keabsahan perkawinan beda agama menurut Hukum Islam dan penerapannya dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, serta mengkaji akibat hukum terhadap status anak dan harta benda apabila perkawinan beda agama tersebut tidak dicatatkan di negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), serta teknik pengumpulan hukum melalui studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukan bahwa secara normative Hukum Islam dan hukum nasional pada umumnya menolak atau membatasi perkawinan beda agama sehingga menimbulkan kendala pencatatan administrasi. Ketidakpencatatan ini berdampak signifikan kepada anak yang lahir beresiko kehilangan pengakuan sebagai anak sah dan jaminan hukum terkait nasab, waris, nafkah, serta perwalian, dan untuk harta benda yang diperoleh selama hidup besama menjadi rentan terhadap ketidakpastian hukum dan kesulitan pembuktian dalam penyelesaian sengketa. Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan peluang pembuktian hubungan perdata, namun tidak mengubah posisi nasab menurut hukum islam secara substansial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencatatan perkawinan bukan sekedar kewajiban administrasi, melainkan menjadi pondasi penting bagi kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.
Konflik Agraria Lahan Adat dan Model Penyelesaian Sengketa antara Masyarakat Dayak dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Regina Ratri Azizah Pratiwi; Farah Maulidya Putri; Tiara Aurelia Shafira; Madina Lintang Tsalatsa; Sulistari; Kuswan Hadji
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7155

Abstract

Konflik agraria antara masyarakat adat Dayak dan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan bersifat kompleks dan struktural, dipicu oleh ketimpangan penguasaan lahan serta tumpang tindih antara hukum adat dan hukum positif. Meski keberadaan masyarakat hukum adat diakui secara konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 3 UUPA, pengakuan tersebut belum terwujud dalam perlindungan hukum yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Bagaimana bentuk konflik agraria antara masyarakat adat Dayak dan perusahaan perkebunan sawit atas penguasaan lahan di wilayah adat sekaligus merumuskan model penyelesaian yang mengakomodasi hak ulayat tanpa mengabaikan kepentingan investasi. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) serta analisis kualitatif berbasis studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang berlaku masih formalistik, berorientasi pada legalitas administratif, dan belum optimal menerapkan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). Model yang direkomendasikan adalah penyelesaian integratif non-litigasi berbasis mediasi, yang bertumpu pada empat aspek: pengakuan formal wilayah ulayat, mediasi tripartit independen, penerapan FPIC dalam perizinan, serta kemitraan berkeadilan dengan penegakan hukum yang tidak diskriminatif.
Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian SPT: Analisis Kasus Pengemplangan Pajak di PN Semarang Tiara Aurelia Shafira; Sulistari Sulistari; Madina Lintang Tsalatsa; Regina Ratri Azizah Pratiwi
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Article in Press
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/r4k5vv41

Abstract

Taxes are the primary source of state revenue and play an essential role in financing national development. Indonesia’s taxation system adopts a self-assessment system, under which taxpayers are entrusted with calculating, paying, and reporting their tax obligations through the Tax Return (SPT). However, in practice, violations such as late filing, inaccurate reporting, and failure to submit tax returns are still frequently found, potentially causing losses to state revenue. This study aims to analyze the regulations governing tax return submission within Indonesia’s taxation system and the legal implications of incorrect tax return submissions based on the Decision of the Semarang District Court Number 608/Pid.Sus/2025/PN Smg. This study employs a normative legal research method using statutory and case approaches. Legal materials were collected through library research and document analysis and were subsequently analyzed qualitatively. The results indicate that tax return submission is regulated under the General Provisions and Tax Procedures Law, which requires tax returns to be completed correctly, comprehensively, and clearly. Violations involving intentional conduct and causing state financial losses may result in criminal sanctions as an ultimum remedium. The case examined demonstrates that tax return submission is not merely an administrative obligation but also carries legal consequences to maintain taxpayer compliance and state revenue.
Celah Hukum Otonomi Khusus Papua dari Korupsi Lukas Enembe Menuju Reformasi Pengawasan Dana Otsus Muhamad Gibral Fetriko; Rina Desy Priyatna; Sulistari; Regina Ratri Azizah Pratiwi; Madina Lintang Tsalatsa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7208

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis celah hukum dalam mekanisme pengawasan dana Otonomi Khusus Papua serta menilai efektivitas revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dalam menutup celah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, mengkaji kasus korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai objek analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan pengawasan dana otonomi khusus bersifat sistemik, yang ditandai oleh lemahnya independensi inspektorat daerah, ketidakhadiran norma pengawasan yang eksplisit, serta minimnya kontrol sosial dari masyarakat sipil. Kasus Lukas Enembe membuktikan bahwa praktik korupsi dalam sistem otonomi khusus melibatkan jaringan pejabat yang lebih luas dan bersifat berulang. Meskipun revisi UU No. 2 Tahun 2021 membawa sejumlah perbaikan seperti redistribusi dana ke kabupaten/kota dan penguatan kewajiban pelaporan, revisi tersebut belum cukup menutup seluruh celah hukum yang ada. Penguatan kelembagaan pengawasan, peningkatan transparansi, dan komitmen politik yang konsisten diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan dana otonomi khusus Papua yang akuntabel.
Benturan Kewenangan Kompetensi Absolut PTUN dan Pengadilan Negeri dalam Menangani Sengketa Tanah Aulia Aufa Rafiqi; Immanuel Rodo Anugerah Sitorus; Regina Ratri Azizah Pratiwi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7432

Abstract

Sengketa tanah merupakan salah satu persoalan hukum yang paling sering menimbulkan ketidakpastian karena adanya tumpang tindih kewenangan antara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Negeri. Perbedaan karakteristik perkara antara tindakan administratif negara dan sengketa perdata sering kali tidak diikuti dengan pembagian kompetensi absolut yang tegas, sehingga menimbulkan benturan yurisdiksi dan forum shopping. Forum shopping merupakan praktik litigasi dimana pihak bersengketa memilih pengadilan, yurisdiksi atau forum hukum yang paling sesuai dengan kepentingan mereka untuk mendapatkan keuntungan strategis, seperti undang-undang yang lebih fleksibel, hakim yang lebih memahami, atau proses yang lebih cepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembagian kewenangan absolut antara PTUN dan Pengadilan Negeri, serta mengidentifikasi faktor penyebab ketumpangtindihan kewenangan dalam penyelesaian sengketa tanah. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakharmonisan regulasi, khususnya antara Undang-Undang PTUN dan hukum perdata, menjadi penyebab utama benturan kewenangan. Selain itu, banyak kasus sengketa tanah mengandung unsur ganda, sehingga memunculkan perbedaan interpretasi antar lembaga peradilan. Penelitian ini menyimpulkan perlunya rekonstruksi regulasi dan pedoman yang lebih tegas untuk membatasi kompetensi absolut masing-masing pengadilan guna menciptakan kepastian hukum dan mencegah tumpang tindih penanganan perkara.
Co-Authors Aulia Aufa Rafiqi Farah Maulidya Putri Immanuel Rodo Anugerah Sitorus Kuswan Hadji Madina Lintang Tsalatsa Muhamad Gibral Fetriko Nawira Rizka Ramadhani Rina Desy Priyatna Rossy Aprilia Maulani Shierly Anindya Sahya Renata Siti Rofiyaningsih Sulistari Sulistari Sulistari Tiara Aurelia Shafira