Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Innovative and Creativity
Zintyara Aulianisya Saraswati
Universitas Tidar
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Sertifikat Tanah: Analisis Kesenjangan Normatif Dan Praktik Syafa Numa Rachfani; Zintyara Aulianisya Saraswati
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5632

Abstract

Sengketa pertanahan sering terjadi di Indonesia, terutama akibat kesalahan administrasi pertanahan seperti penerbitan sertifikat ganda atau tindakan maladministrasi lainnya. Kasus tersebut ada dalam perkara Nomor 3/G/2023/PTUN.YK, di mana seorang penggugat mengajukan gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman terkait pembatalan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dinilai cacat hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menyelesaikan sengketa pertanahan yang objeknya adalah keputusan administrasi, dengan menggunakan pendekatan perbandingan antara konsep das sollen (ketentuan normatif) dan das sein (realita). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara normatif PTUN berwenang menyelesaikan sengketa pertanahan apabila objek gugatannya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) di bidang pertanahan. Namun, praktik hukum di lapangan membatasi wewenang tersebut. Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 dan Pasal 64 PP No. 18 Tahun 2021, gugatan pembatalan sertifikat hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak diterbitkan. Dalam kasus ini, karena sertifikat diterbitkan pada tahun 1999 sementara gugatan diajukan tahun 2023, gugatan tidak dapat diproses lebih lanjut. Dalam hal ini ditemukan adanya kesenjangan antara idealisme norma hukum dan implementasi penyelesaian sengketa pertanahan di lapangan, yang berdampak pada terhalangnya perwujudan keadilan substantif.
Analisis Kesadaran Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Pajak Muhammad Yuda Ayodya Musyaffa; Zintyara Aulianisya Saraswati; Syafa Numa Rachfani
Journal of Innovative and Creativity (Joecy) Vol. 6 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i2.11948

Abstract

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif demi mencapai kesejahteraan umum. Penolakan, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk dalam pelanggaran hukum. Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jika seseorang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, maka ia wajib membayar pajak. Dalam Undang-Undang Perpajakan telah dijelaskan bahwa jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayar, maka terdapat ancaman sanksi administrasi dan pidana.
Co-Authors Muhammad Yuda Ayodya Musyaffa Syafa Numa Rachfani