Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Relevansi Hukum Administrasi Dalam Mengawal Transparansi Publik Niva Sabilah; Aldri Frinaldi; Roberia
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5812

Abstract

Transparansi publik merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Hukum administrasi berperan penting sebagai instrumen normatif dalam memastikan agar proses pemerintahan berjalan terbuka, akuntabel, dan dapat dikontrol masyarakat. Artikel ini membahas relevansi hukum administrasi dalam mengawal transparansi publik melalui tinjauan teoritis, norma hukum, praktik kebijakan, serta tantangan implementasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur terhadap regulasi, praktik kebijakan, dan riset akademik terbaru tahun 2020–2025. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin kompleksnya tata kelola pemerintahan digital menuntut penguatan hukum administrasi, terutama pada aspek keterbukaan informasi, partisipasi publik, standar pelayanan publik, dan mekanisme pengawasan. Penegakan hukum administrasi terbukti berpengaruh signifikan dalam mencegah mal-administrasi, korupsi birokrasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Pengujian Kewenangan DPRD Dalam Memberikan Persetujuan Terhadap APBD dan Dampaknya Pada Efektivitas Administrasi Keuangan Daerah Wira Satria; Aldri Frinaldi; Roberia
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.6675

Abstract

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah dan pelayanan publik. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki kewenangan konstitusional dalam memberikan persetujuan terhadap rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah. Kewenangan ini dimaksudkan sebagai mekanisme checks and balances agar pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Namun dalam praktik, kewenangan DPRD sering menimbulkan permasalahan hukum administrasi negara, khususnya terkait batas kewenangan, potensi penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan politik, serta keterlambatan penetapan APBD. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengujian kewenangan DPRD dalam memberikan persetujuan terhadap APBD serta dampaknya terhadap efektivitas administrasi keuangan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian kewenangan DPRD merupakan instrumen penting dalam menjamin prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus meningkatkan efektivitas administrasi keuangan daerah.