Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Lex Generalis Case Law Journal of Innovative and Creativity
Praditya Arcy Pratama
Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Urgensi Reformulasi UU Tipikor dalam Mengatur Gratifikasi Seksual: Analisis Kekosongan Norma dan Implikasi Penegakan Hukum Rafi' Azhar Izzuddin; Nadea Lathifah Nugraheni; Praditya Arcy Pratama
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.6305

Abstract

Penelitian ini mengkaji urgensi reformulasi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) untuk secara eksplisit mengatur gratifikasi seksual, sebuah bentuk korupsi yang belum memiliki pengaturan hukum yang jelas. Tujuan penelitian adalah menganalisis kekosongan norma serta implikasi penegakan hukum. Menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian ini menelaah peraturan, doktrin, dan putusan pengadilan, dengan metode studi literatur dan interpretasi hukum, serta analisis isi kualitatif. Populasi mencakup seluruh peraturan terkait, doktrin, dan putusan dari tahun 2021 hingga 2025, dengan sampel purposif. Hasil menunjukkan adanya kekosongan norma mengenai gratifikasi seksual yang menyebabkan multitafsir, hambatan pembuktian, dan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Kesimpulan menekankan perlunya penambahan definisi eksplisit, unsur yuridis, standar pembuktian, serta mekanisme perlindungan korban agar penegakan hukum lebih efektif dalam mengatasi korupsi modern. Penelitian ini berkontribusi untuk mendorong reformasi regulasi yang memperkuat sistem hukum, menjaga integritas penyelenggaraan negara, dan melindungi hak masyarakat.
PEKERJA ANAK TEMBAKAU: TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL NURUL NGAISAH; NADEA LATHIFAH NUGRAHENI; PRADITYA ARCY PRATAMA
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i2.5551

Abstract

Pekerja anak merupakan masalah krusial dalam konteks hak asasi manusia internasional. Permasalahan yang dikaji meliputi bentuk keterlibatan anak dalam kegiatan produksi tembakau, analisis terhadap Convention on the Right of the Child (CRC) serta instrumen hukum lainnya dan tanggung jawab negara dalam melindungi anak. Penelitian ini menggunaan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yakni menganalisa norma-norma hukum interasional yang mengatur perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukan bahwa keterlibatan anak dalam perkebunan tembakau seperti penanaman, pemetikan, dan pengeringan daun tembakau yang dapat mengancam kesehatan dan mengancam pendidikan. Dari perspektiff HAM internasional praktik tersebut melanggar CRC, Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum Bekerja dan ILO No. 182 tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Penelitian ini memiliki kebaruan tentang anaalisis integratif antara norma-norma internasional dan implementasi tanggungjawab negara dalam konteks spesifik perkebunan tembakau di Indonesia, yang selama ini belum banyak dikaji secara mendalam. Kesimpulannya, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak anak. Oleh karena itu, pekerja anak di sektor tembakau menuntut komitmen nyata dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan perlindungan anak sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional. Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Pekerja Anak, Ladang Tembakau, Pekerja Berbahaya
Kedudukan Gratifikasi Seksual dalam KUHP Nasional: Studi Komparatif Hukum Pidana Indonesia dan Singapura Sabrina Gita Salsabella; Nadea Lathifah Nugraheni; Praditya Arcy Pratama
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 1 (2026): Tema Hukum Internasional
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i1.3169

Abstract

Sexual gratification enforcement in Indonesia faces legal ambiguity. This study examines its position in Indonesian criminal law through a comparative study with Singapore. Using normative methods and a socio-legal approach, findings show that Indonesia's "other facilities" phrase in Article 12B of the AntiCorruption Law causes legal uncertainty and evidentiary difficulties. Conversely, Singapore’s Prevention of Corruption Act (PCA) applies a broad interpretation of "undue advantage," covering all subjective benefits, including sexual services, supported by established jurisprudence. This research recommends a transformation toward substantial justice in Indonesia.
Co-Authors Nadea Lathifah Nugraheni NURUL NGAISAH Rafi' Azhar Izzuddin Sabrina Gita Salsabella