Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Strategi Trisula Pemberantasan Korupsi (Pencegahan, Penindakan, Edukasi) Dalam Optimalisasi Peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mohamad Riyanto; M. Nur Iman Ridwan
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.6388

Abstract

Tingginya risiko korupsi pada sektor pemerintahan daerah menuntut adanya strategi yang terarah dan terukur dalam upaya pengendalian serta pencegahannya. Hal ini penting mengingat praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah serta menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan strategi trisula pemberantasan korupsi (pencegahan, penindakan, edukasi) dalam optimalisasi peningkatan indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi terhadap beberapa informan kunci dari unsur Inspektorat, Bappelitbangda, serta BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil penelitian, diketahui bahwa dalam strategi penurunan tingkat korupsi melalui Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Pada Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dikatakan efektif. Dalam hal ini dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator yaitu: sula penindakan, pencegahan dan pendidikan yang berjalan dengan optimal. Namun demikian, terdapat sejumlah faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya, antara lain: (1) ketergantungan pada figur kepemimpinan tertentu, di mana komitmen kepala daerah dan pimpinan birokrasi menjadi faktor dominan dalam keberlanjutan reformasi pengawasan; (2) disparitas kapasitas antar-OPD, karena sebagian masih menjalankan pengendalian internal secara formalitas; (3) beban administratif digitalisasi, akibat keterbatasan literasi digital dan kapasitas teknis aparatur; serta (4) rendahnya partisipasi publik, yang disebabkan oleh keterbatasan literasi hukum dan kepercayaan terhadap sistem pelaporan. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan strategis pengendalian korupsi yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Implementasi Program Fisik Mental Dan Disipilin Sebagai Upaya Pengelolaan Stres Kerja Pegawai Di Rumah Tahanan X Siti Faridah Suhendri Nurputri; M. Nur Iman Ridwan; Tomi Oktavianor; Muhammad Riduansyah Syafari
JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 6 (2026): Desember
Publisher : Kampus Akademik Publiser

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jipm.v4i6.3133

Abstract

Work-related stress is one of the challenges in human resource management within correctional institutions, where employees face high job demands, requiring systematic stress management to support their psychological well-being and the continuity of their duties. This study aims to analyze the implementation of the Physical, Mental, and Discipline (FMD) Program as an effort to manage employee work stress and to identify the supporting and inhibiting factors affecting its implementation at the X Depreciation House This study employed a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Program implementation was analyzed based on communication, resources, implementers’ disposition, and bureaucratic structure. The findings show that the FMD Program has been implemented and positively received by employees. The program provides physical and psychological refreshment, enhances work morale, and strengthens interpersonal relationships among employees. Its implementation is supported by effective communication, leadership support and commitment, and employee participation. However, implementation remains suboptimal due to limited resources, the absence of work stress measurement instruments, informal evaluation mechanisms, and the lack of specific standard operating procedures and internal regulations governing work stress management through the FMD Program. Program continuity also remains dependent on leadership commitment and budgetary support, while the benefits experienced by employees tend to be short-term. The findings imply the need to strengthen regulations, standard operating procedures, measurement and evaluation instruments, division of responsibilities, and follow-up mechanisms so that the FMD Program can be sustainably integrated into the employee development system and contribute to psychological well-being and public service quality.