<![CDATA[Latar Belakang: Integrasi layanan gizi dalam manajemen bencana merupakan komponen penting untuk mencegah peningkatan malnutrisi pada kelompok rentan. Namun di Indonesia, integrasi Nutrition in Emergency (NiE) dalam kebijakan daerah belum optimal. Gempa bumi Cianjur 2022 memberikan konteks penting untuk memberikan gambaran sejauh mana kebijakan terkait bencana di daerah telah mengakomodasi aspek gizi. Metode: Analisis konten dilakukan terhadap 4.816 dokumen Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Cianjur (2022–2023). Seleksi bertahap menghasilkan 15 dokumen yang relevan. Analisis isi menggunakan lima domain: struktur kelembagaan, mandat fungsi, panduan operasional, integrasi gizi, dan pembiayaan. Data diperkuat dengan temuan lapangan dan wawancara pemangku kepentingan terkait respons gizi pasca-gempa. Hasil: Analisa dokumen menemukan bahwa meskipun terjadi penguatan struktur kelembagaan bencana, tidak ada regulasi yang secara eksplisit mengatur layanan gizi darurat, termasuk Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) dalam situasi bencana, maupun manajemen wasting. Dokumen tanggap darurat mengatur logistik dan komando, tetapi tidak memuat standar pelayanan gizi minimum. Implementasi gizi di lapangan berlangsung secara ad-hoc dan bergantung pada inisiatif tenaga kesehatan, bukan sebagai mandat kebijakan formal. Kesimpulan: Evolusi kebijakan kebencanaan di Cianjur belum mengintegrasikan NiE secara sistematis. Diperlukan peraturan daerah yang menetapkan layanan gizi darurat, struktur koordinasi, panduan operasional, dan pembiayaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan gizi pada bencana mendatang]]>
