Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa Law_Jurnal
Satijah, Satijah
Unknown Affiliation
Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Keberlanjutan Lingkungan Berbasis Komunitas sebagai Implementasi Hukum di RT 08 RW 04 Malaka Jaya Jakarta Supriadi, Taufiq; Falah, Wafi Faisal; Satijah, Satijah; Akbar, Aryuko Prizky
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 20, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v20i1.8348

Abstract

Dalam hukum lingkungan, keberlanjutan adalah nilai utama yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekologis, sosial, dan ekonomi bagi generasi saat ini dan mendatang. Untuk menerapkan prinsip keberlanjutan, tidak hanya negara yang bertanggung jawab, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan harus berpartisipasi. Dalam penelitian ini, nilai keberlanjutan digunakan dalam pendekatan pengelolaan lingkungan berbasis komunitas di RT 08 Malaka Jaya, Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui observasi, penelitian dokumen, dan analisis normatif peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik-praktik sederhana seperti pengelolaan sampah rumah tangga, kerja bakti teratur, penghijauan lingkungan, dan pendidikan masyarakat mencerminkan nilai keberlanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, implementasi tersebut masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, konsistensi partisipasi warga, serta minimnya dukungan kebijakan yang berkelanjutan. Artikel ini menegaskan bahwa komunitas lokal memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan apabila didukung oleh kerangka hukum dan kebijakan yang responsif.
IMPLIKASI PENGHAPUSAN DOKUMEN TANAH LAMA TERHADAP SISTEM AGRARIA DAN KELOMPOK RENTAN Pangesti, Shinta; Rumokoy, Prisca Octavia; Falah, Wafi Faisal; Satijah, Satijah; Akbar, Aryuko Prizky
Law Jurnal Vol 6, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i2.8462

Abstract

Pasal 96 PP No. 18/2021, kebijakan pemerintah, menetapkan bahwa dalam jangka waktu lima tahun sejak berlakunya PP tersebut, tanah harus didaftarkan berdasarkan dokumen lama (girik, letter C, petok D, verponding, dan sejenisnya). Dokumen lama tidak lagi dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan tanah dengan berakhirnya tenggat waktu tersebut pada Februari 2026. Sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 19 UUPA, yang menghendaki agar setiap hak atas tanah didaftarkan, kebijakan ini dapat memperkuat asas kepastian hukum dalam sistem pertanahan nasional. Sebaliknya, petani, pemegang hak masyarakat adat, dan pemilik dokumen lama lainnya yang belum tersertifikasi berpotensi kehilangan pengakuan hukum. Metode yuridis normatif dan analisis data sekunder (seperti statistik PTSL dan kasus konflik agraria) menunjukkan bahwa meskipun pada tataran sistem kebijakan ini selaras dengan prinsip pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum, kelompok rentan menghadapi ketidakpastian saat menerapkannya. Proses konversi hak tanah bagi kelompok ini semakin sulit karena kurangnya kesadaran hukum, hambatan administratif (seperti persyaratan tanda tangan banyak pihak adat), dan kendala biaya PTSL. Rekomendasi kebijakan termasuk mempercepat program PTSL yang inklusif, mengurangi biaya administrasi seperti BPHTB bagi masyarakat miskin, dan melindungi hak adat melalui sistem pendaftaran tanah ulayat yang resmi.
PENGATURAN SISTEM OUTSOURCING DALAM PP NOMOR 35 TAHUN 2021 DITINJAU DARI TEORI DISPERSI DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN Santoso, Sugeng; Falah, Wafi Faisal; Satijah, Satijah; Akbar, Aryuko Prizky
Law Jurnal Vol 6, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i2.8463

Abstract

Perkembangan hubungan kerja dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia mengalami perubahan signifikan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Salah satu perubahan penting adalah pengaturan mengenai sistem outsourcing dan perjanjian kerja yang berdampak terhadap perlindungan tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan sistem outsourcing dalam PP No. 35 Tahun 2021 ditinjau dari teori dispersi dalam hukum ketenagakerjaan serta mengkaji ketentuan perjanjian kerja (PKWT dan PKWTT) yang berpotensi melemahkan perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan outsourcing dalam PP No. 35 Tahun 2021 menunjukkan adanya dispersi tanggung jawab antara pemberi kerja dan perusahaan alih daya, sehingga berpotensi mengurangi kepastian perlindungan bagi pekerja. Selain itu, fleksibilitas pengaturan PKWT memperkuat posisi pengusaha dan berpotensi melemahkan perlindungan hukum pekerja outsourcing.
Co-Authors Akbar, Aryuko Prizky Falah, Wafi Faisal Pangesti, Shinta Rumokoy, Prisca Octavia Sugeng Santoso Supriadi, Taufiq