Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Law_Jurnal Jurnal Impresi Indonesia
Rumokoy, Prisca Octavia
Unknown Affiliation
Religion Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kerentanan Pekerja Lepas dalam Kesepakatan Kerja Tanpa Kontrak Tertulis di Industri Kreatif Desain Grafis Indonesia: Perspektif Hukum Kontrak Sugiharto, Aisyah Nisrina Ayu; Setyawan, Adisti Puspa; Erpuat, Erpuat; Rumokoy, Prisca Octavia
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 5 No. 4 (2026): Jurnal Impresi Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v5i4.7740

Abstract

Perkembangan industri kreatif di Indonesia, khususnya pada sektor desain grafis, mendorong peningkatan jumlah pekerja lepas secara signifikan. Namun demikian, terdapat fenomena yang patut menjadi perhatian, di mana sebagian dari pekerja tersebut bekerja menghasilkan kreatifitas tanpa didukung oleh kontrak kerja yang memadai. Berdasarkan Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif (SINDIKASI) pekerja lepas dalam industri kreatif sebagian besar tidak memiliki kontrak kerja tertulis, di mana pemberian perintah kerja umumnya hanya didasarkan pada komunikasi melalui pesan melalui telepon genggam, email, atau bahkan secara verbal. Penelitian ini mengkaji kerentanan hukum pekerja lepas industri kreatif desain grafis dalam kerangka hukum kontrak Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerentanan hukum yang dihadapi oleh pekerja lepas desain grafis dalam kerangka hukum kontrak Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif kualitatif, yang mengevaluasi relevansi peraturan perundang-undangan terkait hukum kontrak dengan praktik pekerja lepas di industri kreatif desain grafis. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun hukum kontrak Indonesia pada dasarnya mengakui keabsahan perjanjian lisan, ketiadaan kontrak tertulis pada kenyataannya mengakibatkan kerentanan pada posisi hukum dari pekerja lepas, khususnya dalam hal pembuktian apabila terjadi sengketa hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembentukan regulasi hukum yang secara eksplisit mengatur hubungan kerja lepas, termasuk kewajiban adanya kontrak kerja tertulis sebagai standar minimum dalam hubungan kerja tersebut.
IMPLIKASI PENGHAPUSAN DOKUMEN TANAH LAMA TERHADAP SISTEM AGRARIA DAN KELOMPOK RENTAN Pangesti, Shinta; Rumokoy, Prisca Octavia; Falah, Wafi Faisal; Satijah, Satijah; Akbar, Aryuko Prizky
Law Jurnal Vol 6, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i2.8462

Abstract

Pasal 96 PP No. 18/2021, kebijakan pemerintah, menetapkan bahwa dalam jangka waktu lima tahun sejak berlakunya PP tersebut, tanah harus didaftarkan berdasarkan dokumen lama (girik, letter C, petok D, verponding, dan sejenisnya). Dokumen lama tidak lagi dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan tanah dengan berakhirnya tenggat waktu tersebut pada Februari 2026. Sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 19 UUPA, yang menghendaki agar setiap hak atas tanah didaftarkan, kebijakan ini dapat memperkuat asas kepastian hukum dalam sistem pertanahan nasional. Sebaliknya, petani, pemegang hak masyarakat adat, dan pemilik dokumen lama lainnya yang belum tersertifikasi berpotensi kehilangan pengakuan hukum. Metode yuridis normatif dan analisis data sekunder (seperti statistik PTSL dan kasus konflik agraria) menunjukkan bahwa meskipun pada tataran sistem kebijakan ini selaras dengan prinsip pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum, kelompok rentan menghadapi ketidakpastian saat menerapkannya. Proses konversi hak tanah bagi kelompok ini semakin sulit karena kurangnya kesadaran hukum, hambatan administratif (seperti persyaratan tanda tangan banyak pihak adat), dan kendala biaya PTSL. Rekomendasi kebijakan termasuk mempercepat program PTSL yang inklusif, mengurangi biaya administrasi seperti BPHTB bagi masyarakat miskin, dan melindungi hak adat melalui sistem pendaftaran tanah ulayat yang resmi.
Co-Authors Akbar, Aryuko Prizky Erpuat, Erpuat Falah, Wafi Faisal Pangesti, Shinta Satijah, Satijah Setyawan, Adisti Puspa Sugiharto, Aisyah Nisrina Ayu