Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)
Silaban, David Roberto
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences Other

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
HAK MENGUASAI NEGARA VS HAK ULAYAT : DIALEKTIKA KEADILAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS MASYARAKAT LOKAL Lubis, M. Faisal Rahendra; Syakila, Nayla; Ella, Shellvy; Silaban, David Roberto; Salvia, Devi
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 4 (2025): Volume 8 No. 4 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i4.55255

Abstract

Tanah ulayat adalah hak bersama komunitas adat yang memiliki signifikansi ekonomi, sosial, budaya, dan spiritual. Di lapangan, pengakuan dan perlindungan hukum terhadap tanah ulayat masih menemui sejumlah hambatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketegangan antara Hak Menguasai Negara (HMN) dan hak ulayat dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Konflik ini muncul akibat ambiguitas norma antara Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, di mana ambisi industrialisasi negara sering kali memarginalkan ruang hidup masyarakat hukum adat. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menelaah disharmoni regulasi sektoral, khususnya dalam UU Kehutanan dan UU Cipta Kerja, yang cenderung mengabaikan eksistensi beschikkingsrecht. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 telah menegaskan bahwa hutan adat bukan hutan negara, implementasinya masih terhambat oleh hambatan birokrasi di tingkat daerah. Analisis melalui Teori Keadilan Bermartabat menekankan bahwa hukum harus bekerja untuk memanusiakan manusia (nge wong ke wong), sehingga pengelolaan sumber daya alam wajib menghormati harkat dan martabat masyarakat lokal. Penelitian ini menyimpulkan urgensi pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat pada tahun 2025 sebagai solusi untuk mengisi kekosongan norma dan mewujudkan keadilan distributif yang substantif
Co-Authors Ella, Shellvy Lubis, M. Faisal Rahendra Salvia, Devi Syakila, Nayla