Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.547
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Al-Hikmah Indonesian Research Journal on Education
Lubis, M. Faisal Rahendra
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Chemistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Physics Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi UU Nomor 5 Tahun 1950 (Studi Putusan Nomor: 1879 K/PID.SUS-LH/2018) Ma’sum, Muhammad; Rangkuti, Rudi Alfahri; Lubis, M. Faisal Rahendra
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 5, No 1 (2024): Edisi Maret 2024
Publisher : universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v5i1.9690

Abstract

Implementasi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi PT. Virginia Indonesia Rubber Company) Harahap, Irsyad Hamdi; Mukidi, Mukidi; Lubis, M. Faisal Rahendra
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 5, No 2 (2024): Edisi Juni 2024
Publisher : universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v5i2.9441

Abstract

Posisi Hakim Tunggal Dalam Gugatan Sederhana Lubis, M. Faisal Rahendra
JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 6, No 1 (2024): JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/juncto.v6i1.3840

Abstract

Hakim tunggal memainkan peran krusial dalam penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri dengan menjamin efisiensi, keadilan, dan aksesibilitas dalam proses peradilan. Mereka menghadapi tantangan administratif dan hukum yang bisa mempengaruhi kinerja pengadilan, namun keputusan mereka memiliki dampak yang signifikan bagi pihak-pihak yang bersengketa dan masyarakat umum. Untuk masa depan, perbaikan sistem peradilan perlu fokus pada penyederhanaan prosedur, peningkatan pelatihan untuk hakim, dan integrasi teknologi informasi dalam pengelolaan kasus. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat peran hakim tunggal dalam menjamin keadilan yang lebih merata dan efektif dalam menangani sengketa perdata, sehingga masyarakat dapat memperoleh akses terhadap sistem peradilan yang lebih efisien dan responsif.
Peran Saksi dan Keterangan Ahli dalam Sistem Pembuktian Perdata Ratdiawan, Muhmmad Adam; Raihansditya, Raihansditya; Lubis, M. Faisal Rahendra
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 6, No 2 (2025): Edisi Juni 2025
Publisher : universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v6i2.11529

Abstract

Dampak Pariwisata Bahari terhadap Ekosistem dan Ekologi Makhluk Hidup Terumbu Karang di Perairan Nusa Penida, Bali Prasetya, Pandu; Lubis, M. Faisal Rahendra
Indonesian Research Journal on Education Vol. 5 No. 5 (2025): Irje 2025
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/irje.v5i5.3418

Abstract

Wilayah Perairan Nusa Penida memiliki luas 20.057 ha dengan tingkat keanekaragaman hayati pesisir dan laut yang tinggi serta merupakan sumber mata pencaharian masyarakat setempat terutama dari perikanan dan pariwisata bahari. Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem yang cukup potensial serta memiliki keindahan alam yang unik sehingga menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung. Namun sekarang menghadapi beberapa ancaman yang cukup serius. Selain kerusakan alami, kerusakan ekosistem terumbu karang juga disebabkan akibat adanya aktivitas manusia. Pengambilan data telah dilakukan pada bulan November 2017. Penelitian bertujuan untuk mengkaji dampak pariwisata bahari terhadap keberadaan ekosistem terumbu karang: menganalisis luasan tutupan terumbu karang, kelimpahan dan biomas ikan. Metode penelitian observasi lapangan dilanjutkan wawancara dengan responden melalui Focus Group Discussion. Data lain yang dikumpulkan diperoleh dengan studi pustaka, dan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) kawasan konservasi, Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisi dan Laut (BPSPL). Pariwisata bahari di Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida berdampak pada penurunan luasan tutupan karang keras sebesar 4,0%. Demikian juga persentase penutupan karang hidup relatif mengalami penurunan sebesar 2,7%. Namun kepadatan rata-rata ikan karang per hektar mengalami peningkatan dari 1253,6 menjadi 2813,7 individu.ha-1, demikian juga biomasnya rata-rata mengalami peningkatan dari 347,2 kg.ha-1 menjadi 468,1 kg.ha-1
Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Terdampak Pencemaran Industri Azizi, T Fauzan Nabil; Hakiki, Fuji Arridho; Andrean, Jeri; Fikri, Rofi; Lubis, M. Faisal Rahendra
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 6, No 3 (2025): Edisi September 2025
Publisher : universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v6i3.12167

Abstract

Penyelundupan Barang Muatan tanpa Dokumen Resmi Sektor Transportasi Laut ditinjau dari Sudut pandang Hukum Pengangkutan Lubis, M. Faisal Rahendra
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 6, No 3 (2025): Edisi September 2025
Publisher : universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v6i3.12752

Abstract

Tanggung Jawab Endosan terhadap Wanprestasi dalam Pengalihan Cek menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Lubis, M. Faisal Rahendra
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 6, No 3 (2025): Edisi September 2025
Publisher : universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v6i3.12753

Abstract

SANKSI ADAT TERHADAP PELANGGARAN PERKAWINAN ENDOGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT INDONESIA Lubis, M. Faisal Rahendra; Siswanto, Ahmad Ezra; Ayu, Cantika Putri; Rizqi, S.F. Nur Amelyya; Wulandari, Suhandriani
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 4 (2025): Volume 8 No. 4 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i4.55253

Abstract

Perkawinan endogami merupakan salah satu bentuk perkawinan adat yang masih dipertahankan oleh beberapa masyarakat adat di Indonesia. Sistem perkawinan ini menekankan pada kewajiban menikah dengan individu yang berasal dari lingkungan kekerabatan, suku, atau golongan sosial yang sama. Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap sistem perkawinan endogami kerap menimbulkan sanksi adat yang berdampak sosial dan hukum bagi pelakunya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk sanksi terhadap pelanggaran perkawinan endogami dalam perspektif hukum adat serta relevansinya dengan hukum perkawinan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi adat terhadap pelanggaran perkawinan endogami bervariasi, mulai dari pengucilan sosial, pemutusan hubungan kekerabatan, hingga kehilangan hak waris. Sanksi tersebut berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan masyarakat adat.
HAK MENGUASAI NEGARA VS HAK ULAYAT : DIALEKTIKA KEADILAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS MASYARAKAT LOKAL Lubis, M. Faisal Rahendra; Syakila, Nayla; Ella, Shellvy; Silaban, David Roberto; Salvia, Devi
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 4 (2025): Volume 8 No. 4 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i4.55255

Abstract

Tanah ulayat adalah hak bersama komunitas adat yang memiliki signifikansi ekonomi, sosial, budaya, dan spiritual. Di lapangan, pengakuan dan perlindungan hukum terhadap tanah ulayat masih menemui sejumlah hambatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketegangan antara Hak Menguasai Negara (HMN) dan hak ulayat dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Konflik ini muncul akibat ambiguitas norma antara Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, di mana ambisi industrialisasi negara sering kali memarginalkan ruang hidup masyarakat hukum adat. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menelaah disharmoni regulasi sektoral, khususnya dalam UU Kehutanan dan UU Cipta Kerja, yang cenderung mengabaikan eksistensi beschikkingsrecht. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 telah menegaskan bahwa hutan adat bukan hutan negara, implementasinya masih terhambat oleh hambatan birokrasi di tingkat daerah. Analisis melalui Teori Keadilan Bermartabat menekankan bahwa hukum harus bekerja untuk memanusiakan manusia (nge wong ke wong), sehingga pengelolaan sumber daya alam wajib menghormati harkat dan martabat masyarakat lokal. Penelitian ini menyimpulkan urgensi pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat pada tahun 2025 sebagai solusi untuk mengisi kekosongan norma dan mewujudkan keadilan distributif yang substantif
Co-Authors Andrean, Jeri Ayu, Cantika Putri Azizi, T Fauzan Nabil Ella, Shellvy Fikri, Rofi Hakiki, Fuji Arridho Harahap, Irsyad Hamdi Ma’sum, Muhammad Mukidi, Mukidi Prasetya, Pandu Raihansditya, Raihansditya Rangkuti, Rudi Alfahri Ratdiawan, Muhmmad Adam Rizqi, S.F. Nur Amelyya Salvia, Devi Silaban, David Roberto Siswanto, Ahmad Ezra Syakila, Nayla Wulandari, Suhandriani