p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Law Journal
Paneo, Fadhilah Fauziah K.
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Law Journal

AKSES PERDATA NARAPIDANA: MENELAAH HAMBATAN STRUKTURAL PEMASYARAKATAN Paneo, Fadhilah Fauziah K.
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 1 (2026): Law Journal (LAJOUR) Maret 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i1.337

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akses narapidana terhadap upaya hukum perdata dengan menempatkan hambatan struktural pemasyarakatan sebagai pusat analisis. Secara normatif, narapidana tetap diakui sebagai subjek hukum perdata yang memiliki kapasitas bertindak untuk mengajukan gugatan, membuat perjanjian, serta mempertahankan hak-hak personal dan keluarga. Namun realitas empiris menunjukkan bahwa berbagai pembatasan administratif seperti keterbatasan fasilitas komunikasi, akses penasihat hukum yang minim, serta kontrol ketat terhadap mobilitas menghasilkan kesenjangan signifikan antara jaminan normatif dan pelaksanaannya. Melalui metode yuridis normatif dengan analisis gramatikal, sistematis, dan teleologis, penelitian ini menelusuri disharmoni antara regulasi dan praktik pemasyarakatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kendati regulasi dasar tidak menghapus hak-hak perdata narapidana, ketiadaan prosedur teknis yang rinci serta dominasi orientasi pidana dalam kebijakan pemasyarakatan menyebabkan hak perdata narapidana bersifat deklaratif dan kurang operasional. Ketidakjelasan mekanisme koordinasi dengan pengadilan, minimnya fasilitasi kehadiran narapidana dalam perkara perdata, serta rendahnya dukungan institusional memperkuat hambatan struktural tersebut. Artikel ini menawarkan konstruksi analitis untuk memahami sifat asimetris perlindungan hukum bagi narapidana dan menegaskan perlunya reformasi regulatif serta tata kelola pemasyarakatan guna memastikan akses perdata yang efektif dalam kerangka negara hukum yang berkeadilan.
KETIDAKPASTIAN HUKUM PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA NARAPIDANA DI LAPAS KELAS IIA GORONTALO Paneo, Fadhilah Fauziah K.; Kasim, Nur Mohamad; Amrain, Fitran
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 1 (2026): Law Journal (LAJOUR) Maret 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i1.403

Abstract

Penelitian ini mengkaji ketidakpastian hukum dalam pemenuhan nafkah lahir oleh suami yang berstatus narapidana terhadap keluarganya, dengan fokus pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo. Dalam sistem hukum keluarga Indonesia, kewajiban nafkah tetap melekat pada suami selama ikatan perkawinan berlangsung. Namun, kondisi pemidanaan secara faktual membatasi kemampuan suami untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Hingga saat ini, belum terdapat pengaturan khusus yang mengatur mekanisme pemenuhan nafkah selama masa pidana, sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik pemasyarakatan serta meningkatkan kerentanan keluarga narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara norma hukum keluarga dan praktik pemasyarakatan dalam pemenuhan nafkah lahir oleh narapidana. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosio-legal empiris melalui wawancara dengan narapidana, keluarga narapidana, dan petugas pemasyarakatan, serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah lahir selama masa pidana sepenuhnya bergantung pada inisiatif individual narapidana tanpa adanya dukungan atau mekanisme institusional yang sistematis dari lembaga pemasyarakatan. Kondisi ini menyebabkan praktik pemenuhan nafkah tidak seragam dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi keluarga narapidana, khususnya istri dan anak. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kebijakan dan regulasi untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak keluarga narapidana.