<![CDATA[Kepercayaan masyarakat merupakan elemen krusial bagi keberlangsungan pemerintahan yang demokratis. Namun nyatanya, berbagai fenomena empiris menunjukkan bahwa pernyataan dan perilaku komunikasi pejabat publik yang tidak etis, tidak sensitif, atau tidak berbasis data kerap memicu kontroversi dan berkontribusi pada penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Meskipun kajian mengenai kepercayaan publik telah banyak dilakukan, studi literatur yang secara spesifik memetakan peran komunikasi pejabat publik sebagai faktor utama kepercayaan masyarakat di Indonesia masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis bagaimana komunikasi pejabat publik memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui metode literature review. Sebanyak 10 artikel ilmiah yang dipublikasikan pada periode 2015–2025 diseleksi berdasarkan kriteria inklusi tertentu dari basis data Google Scholar, SINTA, dan Scopus, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan tematik. Hasil kajian menunjukkan bahwa komunikasi pejabat publik yang transparan, dialogis, partisipatif, responsif, dan beretika secara konsisten berhubungan positif dengan peningkatan kepercayaan masyarakat. Namun, efektivitas pendekatan komunikasi ini juga dipengaruhi oleh konteks krisis, karakteristik audiens, medium komunikasi, dan struktur birokrasi. Pendekatan penelitian yang dominan adalah kualitatif dan survei kuantitatif, dengan keterbatasan pada sifat kontekstual dan minimnya pengujian model teoretis terpadu. Secara ilmiah, studi ini menegaskan bahwa hubungan komunikasi pejabat publik dan kepercayaan masyarakat bersifat kontekstual dan tidak linier, serta memberikan dasar teoretis bagi pengembangan model komunikasi pemerintahan berbasis kepercayaan di Indonesia. Secara praktis, temuan ini memberikan implikasi bagi pejabat publik dan humas pemerintah untuk mengembangkan komunikasi berbasis data, empati, dan partisipasi masyarakat guna memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik secara berkelanjutan.]]>
