<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) Polres Mojokerto dalam upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta mengidentifikasi faktor-faktor yuridis dan non-yuridis yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap kegiatan Satbinmas di Polres Mojokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Satbinmas Polres Mojokerto telah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Implementasi program dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain penyuluhan hukum, patroli dialogis, pembinaan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), serta penguatan sistem keamanan lingkungan. Kegiatan-kegiatan tersebut dinilai berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mendorong keterlibatan publik dalam menjaga stabilitas kamtibmas. Namun, pelaksanaan program ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang bersifat yuridis maupun non-yuridis. Faktor yuridis mencakup regulasi serta kebijakan internal kepolisian yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembinaan masyarakat. Sementara itu, faktor non-yuridis meliputi keterbatasan jumlah personel, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, serta kondisi sosial budaya masyarakat di wilayah hukum Polres Mojokerto. Dengan demikian, pelaksanaan program Satbinmas dalam pencegahan gangguan kamtibmas memerlukan dukungan regulasi yang jelas dan konsisten, disertai penguatan sumber daya kepolisian serta peningkatan partisipasi masyarakat agar dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.]]>
